Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN. “Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.

Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada apbn adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.

Adapun setelah 2024, pembiayaan pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045 dengan mengandalkan porsi non-APBN. Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa realisasi investasi di IKN hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp35 triliun.

Agung mengatakan, groundbreaking tahap pertama di IKN telah dilakukan pada 21-22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp23 triliun. Selanjutnya, groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp12,5 triliun. Groundbreaking sejumlah proyek tahap ketiga direncanakan akan dilakukan pada Desember 2023, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Sejumlah proyek tersebut terdiri atas tiga kategori, di antaranya pembangunan 3 proyek terkait sektor hijau, 6 proyek yang mendukung ekosistem kawasan to work, to live, and to play, serta 3 proyek pembangunan gedung lembaga negara. Lembaga negara yang siap dibangun, yaitu gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.

“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota baru itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023.

Rinciannya, senilai Rp23 triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023. Lalu senilai Rp12 triliun dikucurkan pada groundbreaking November 2023.

"Sehingga, totalnya paling tidak Rp45 triliun investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN," kata Bambang, dilansir dari Databoks.

Bambang menjelaskan, mesin pembangunan IKN tak hanya berasal dari pihak swasta, tetapi juga APBN. Dia memuji kinerja Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah membangun infrastruktur IKN.

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri yang sudah dan akan masuk ke IKN Nusantara. Jumlah investasi di yang masuk di ibu kota baru pun sudah mencapai US$ 2 miliar atau Rp 31,4 triliun (Kurs Rp 15.723).

Di kesempatan lain, Presiden menekankan sudah ada 300 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk ibu kota baru tersebut. "Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang sudah ditandatangani, saya kira itu sudah segera akan tambah terus.

Tapi memang sampai saat ini yang real (sungguhan) untuk memulai (investasi) memang belum," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Pernyataan Jokowi lantas diperkuat oleh Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/11/2023). Ia menyatakan, sejatinya investor asing sudah masuk ke IKN. Namun, status investor asing itu merupakan mitra dari perusahaan di dalam negeri.

Dengan kata lain, maksud pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu adalah belum ada investor asing yang masuk secara individu tanpa bermitra dengan perusahaan di Indonesia.

Agung kemudian mencontohkan beberapa proyek kolaborasi antara investor domestik dan internasional dalam pembangunan Nusantara. Proyek-proyek tersebut, antara lain Hotel Nusantara dan Swiss Hotel (Accor Group Swiss), Nusantara Intercultural School dengan JIS, Training Center PSSI dan FIFA, PLN untuk PLTS 50 megawatt (MW) dengan Sembcorp Singapura, RS Mayapada dan Apollo hospital India, serta Pakuwon dengan Marriot International AS

"Ada hotel, ada rumah sakit. Kita bisa lihat Mayapada, Pakuwon, PLN, JIS semuanya putra mitra investor asing. Jadi lagi-lagi investor asing masuk Nusantara," tuturnya. Adapun hingga kini, pemerintah sudah meletakkan batu pertama tanda groundbreaking IKN tahap II dimulai. Nilai investasi groundbreaking tahap II ini mencapai Rp 12,5 triliun. Sementara nilai investasi pada groundbreaking tahap I sebesar Rp 23 triliun. Pada Desember 2023 IKN akan kembali melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 10 triliun untuk melengkapi target realisasi investasi sebesar Rp 45 triliun pada tahun 2023.

Info tentang tidak adanya investor belum lama ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Amerika Serikat pada 17 November 2023. Namun, yang dimaksud Presiden Jokowi adalah investasi asing.

Klaim Cak Imin tersebut kurang tepat dan tidak dapat diverifikasi.

Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut pmbangunan IKN Nusantara ditargetkan memiliki anggaran sebesar Rp466 triliun, dimana APBN akan menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun dari jumlah tersebut

Cak Imin mengklaim bahwa “1% dari Rp400-an triliun bisa bangun jalan seluruh wilayah di Kalimantan”.

“Ini adalah pernyataan yang menunjukkan pandangan pribadi tentang alokasi anggaran pembangunan IKN, dan tidak dapat dikonfirmasi secara langsung tanpa data biaya pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan,” kata dia.

Untuk menentukan apakah 1% dari anggaran pembangunan IKN benar-benar akan cukup untuk membangun seluruh jalan dan kota di Kalimantan, diperlukan informasi lebih lanjut tentang biaya pembangunan infrastruktur di Kalimantan, termasuk proyek jalan dan perkotaan.

“Evaluasi seperti itu membutuhkan perbandingan rinci antara anggaran proyek IKN dan estimasi biaya terperinci untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan,” ungkap Neni.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga menyebut bahwa 3% dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun seluruh sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan.

Menurut advisory lead Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, persentase APBN untuk IKN saat ini hanya sekitar 20% atau sekira Rp89,4 triliun, sehingga 3% dari angka itu adalah Rp2 triliunan.

“Membangun sekolah terbaik kira-kira butuh Rp30 miliar, sehingga nilai itu hanya bisa membangun sekitar 66 sekolah. Jumlah ini sangat kurang (dengan klaim Cak Imin),” tulis Alexander.