Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut sejumlah sektor ekonomi syariah Indonesia masuk 10 besar dunia.
"Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah dan keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga SGIE (State of Global Islamic Economy). Contohnya, yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fesyen kita," kata Gibran saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
(GFD-2023-14706) (CEK FAKTA Debat) Gibran Sebut Sejumlah Sektor Ekonomi Halal Indonesia Masuk 10 Besar Dunia
Sumber:Tanggal publish: 23/12/2023
Berita
Hasil Cek Fakta
Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard pada Maret 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi empat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat.
Peringkat pertama ditempati Malaysia yang bertahan di posisi itu selama sembilan tahun berturut-turut. Disusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Indonesia.
SGIE Report 2022 juga menempatkan produk makanan halal (halal food) Indonesia di peringkat dua dunia, di bawah Malaysia. Indonesia unggul dibanding Turki (peringkat 3), Rusia (4), Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Singapura, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Australia.
Ekspor makanan halal Indonesia ke negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meningkat 16 persen.
SGIE Report 2022 juga menempatkan produk fashion halal Indonesia di peringkat 3 dunia, di bawah Uni Emirat Arab dan Turki. Indonesia unggul dibanding Tiongkok (peringkat 4), Spanyol (5), Italia, Singapura, Prancis, Malaysia dan Jerman.
Sedangkan untuk produk obat dan kosmetik halal, Indonesia berada di peringkat 9 dunia. Indonesia masih kalah dari Singapura (peringkat 1), Malaysia (2), Belanda, Belgia, Prancis, Mesir, Turki dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Inggris di peringkat 10.
Peringkat pertama ditempati Malaysia yang bertahan di posisi itu selama sembilan tahun berturut-turut. Disusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Indonesia.
SGIE Report 2022 juga menempatkan produk makanan halal (halal food) Indonesia di peringkat dua dunia, di bawah Malaysia. Indonesia unggul dibanding Turki (peringkat 3), Rusia (4), Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Singapura, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Australia.
Ekspor makanan halal Indonesia ke negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meningkat 16 persen.
SGIE Report 2022 juga menempatkan produk fashion halal Indonesia di peringkat 3 dunia, di bawah Uni Emirat Arab dan Turki. Indonesia unggul dibanding Tiongkok (peringkat 4), Spanyol (5), Italia, Singapura, Prancis, Malaysia dan Jerman.
Sedangkan untuk produk obat dan kosmetik halal, Indonesia berada di peringkat 9 dunia. Indonesia masih kalah dari Singapura (peringkat 1), Malaysia (2), Belanda, Belgia, Prancis, Mesir, Turki dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Inggris di peringkat 10.
(GFD-2023-14705) (CEK FAKTA Debat) Muhaimin: Indonesia Punya Potensi Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa Indonesia dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, mempunyai potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
"Indonesia dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, bukan hanya sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus mempunyai potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia," kata Muhaimin dalam Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (22/12/2023).
"Indonesia dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, bukan hanya sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus mempunyai potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia," kata Muhaimin dalam Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Hasil Cek Fakta
Menurut laporan Global Islamic Economy Report (GIEI, 2018/19), dikutip dari laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dengan 215 juta penduduk Muslim, secara agregat Indonesia menghabiskan USD 218,8 miliar pada seluruh sektor ekonomi syariah pada tahun 2017.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi yaitu USD 17 triliun dari total pengeluaran makanan dan minuman halal global sebesar USD 1,303 triliun pada tahun 2017.
Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan membenarkan bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah global. Sebab kata dia saat ini, Indonesia menempati posisi keempat dalam ruang lingkup ekonomi syariah global.
"Untuk mewujudkan ini diperlukan kebijakan yang relevan dan meningkatkan kewirausahaan syariah. Klaim ini sesuai dengan fakta," kata Putu (22/12/23).
Di sisi lain Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi menilai negara Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar, menjadi pasar potensial untuk produk halal, termasuk makanan, kecantikan, farmasi, media, pariwisata, dan perbankan.
"Investasi industri halal telah mencapai 5 juta USD, menandakan potensi besar dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 2,8 triliun USD," kata Alexander.
Sementara itu, Wakil Dekan FEB UIN Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan memprediksi Indonesia berpotensi menjadi kiblat ekonomi syariah global dalam dua atau tiga tahun ke depan. Sebab menurutnya perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air menunjukkan hasil yang positif, sehingga mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Kontribusi rantai ekonomi halal terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus membaik seiring pertumbuhan penduduk Muslim dan tren gaya hidup halal," kata Zuhairan.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi yaitu USD 17 triliun dari total pengeluaran makanan dan minuman halal global sebesar USD 1,303 triliun pada tahun 2017.
Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan membenarkan bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah global. Sebab kata dia saat ini, Indonesia menempati posisi keempat dalam ruang lingkup ekonomi syariah global.
"Untuk mewujudkan ini diperlukan kebijakan yang relevan dan meningkatkan kewirausahaan syariah. Klaim ini sesuai dengan fakta," kata Putu (22/12/23).
Di sisi lain Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi menilai negara Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar, menjadi pasar potensial untuk produk halal, termasuk makanan, kecantikan, farmasi, media, pariwisata, dan perbankan.
"Investasi industri halal telah mencapai 5 juta USD, menandakan potensi besar dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 2,8 triliun USD," kata Alexander.
Sementara itu, Wakil Dekan FEB UIN Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan memprediksi Indonesia berpotensi menjadi kiblat ekonomi syariah global dalam dua atau tiga tahun ke depan. Sebab menurutnya perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air menunjukkan hasil yang positif, sehingga mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Kontribusi rantai ekonomi halal terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus membaik seiring pertumbuhan penduduk Muslim dan tren gaya hidup halal," kata Zuhairan.
(GFD-2023-14704) Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut 20 Persen APBN untuk Bayar Utang Luar Negeri
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Debat Pilpres 2024 jilid kedua untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023) malam. Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat kali ini 20 Persen APBN digunakan untuk membayar utang luar negeri.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Pilpres 2024 seri kedua:
Target 5,5 - 6 % itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban-beban pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentase 3000T aja untuk membayar utang cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Pilpres 2024 seri kedua:
Target 5,5 - 6 % itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban-beban pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentase 3000T aja untuk membayar utang cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri.
Hasil Cek Fakta
Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Muhaimin Iskandar, benar.
Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan 20,87% dari APBN untuk membayar bunga utang. Rinciannya, Rp 393,69 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 12,17 triliun untuk bunga utang luar negeri.
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/pemerintah-alokasikan-2087-dari-apbn-untuk-bayar-bunga-utang-pada-2022
Pada tahun 2024, alokasi pembayaran bunga utang di RAPBN tumbuh 12,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang pada tahun 2022 dan 2023.
Sumber: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf?ext=.pdf
Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan 20,87% dari APBN untuk membayar bunga utang. Rinciannya, Rp 393,69 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 12,17 triliun untuk bunga utang luar negeri.
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/pemerintah-alokasikan-2087-dari-apbn-untuk-bayar-bunga-utang-pada-2022
Pada tahun 2024, alokasi pembayaran bunga utang di RAPBN tumbuh 12,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang pada tahun 2022 dan 2023.
Sumber: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf?ext=.pdf
Kesimpulan
Pernyataan Muhaimin Iskandar tentang 20 Persen APBN digunakan untuk membayar utang luar negeri benar. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.
(GFD-2023-14703) (CEK FAKTA Debat) Mahfud MD Sebut 1 Persen Penduduk RI Kuasai 75 Persen Lahan, Apa Benar?
Sumber:Tanggal publish: 22/12/2023
Berita
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut sebanyak 1 persen penduduk Indonesia menguasai 75 persen lahan.
"Data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan. (Sebanyak) 99 persen berebut mengelola 25 persen lahan sisanya. Memang timpang. Perlu upaya-upaya pemerataan. Harus dilakukan caranya, tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Banyak lahan diperoleh secara kolusi tidak jelas," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
"Data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan. (Sebanyak) 99 persen berebut mengelola 25 persen lahan sisanya. Memang timpang. Perlu upaya-upaya pemerataan. Harus dilakukan caranya, tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Banyak lahan diperoleh secara kolusi tidak jelas," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Hasil Cek Fakta
Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia benar terjadi, meski belum ada angka pasti.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia mencapai 26,13 juta lebih. Dari jumlah ini, 55,95 persen adalah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) dan 31,68 persen adalah petani kecil (menguasai 0,5-1,99 ha). Sisanya sebesar 12,37 persen merupakan petani mampu yang terdiri atas 6,21 persen petani menengah (menguasai 2-2,99 ha) dan 6,16 persen petani kaya (menguasai > 3 ha).
Dari data sensus ini juga diketahui total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha. Sebagian besar lahan ini (38,49 persen) dikuasai 6,16 persen petani kaya yang rata-rata menguasai 5,37 ha.
Sedangkan, 33,77 persen lahan rakyat dikuasai petani kecil dengan rata-rata penguasaan lahan 0,91 ha. Lalu, 15,8 persen dikuasai petani menengah yang rata-rata menguasai 2,18 ha. Petani gurem yang merupakan mayoritas petani hanya menguasai 11,94 persen lahan rakyat dengan rata-rata penguasaan 0,18 ha.
Pada 2022, ketimpangan data kepenguasaan tanah juga menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan menjadi persoalan yang sangat akut. Menurut Saan, 68 persen tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh 1 persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sedangkan 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya dari tanah seluas kurang dari setengah hektare.
Sedangkan di sektor kehutanan, alokasi kawasan hutan pada korporasi mencapai 95,76 persen dari kawasan hutan. Sedangkan rakyat hanya sekitar 4,14 persen dan untuk kepentingan umum hanya sejumlah 0,1 persen.
Analisis
Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi membenarkan data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
"Hanya saja, kata-kata Mahfud terkait peningkatan rasio lahan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen sisa lahan belum terbukti secara statistik, meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003. Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda," kata Alexander Michael.
Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan berdasarkan konsep Gini rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Gini rasio merupakan salah satu cara mengukur ketimpangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Laporan Akhir Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (2019) yang dirilis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang dan tinggi.
Pada 2013, ketimpangan kepemilikan tanah mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. Sementara pada 2020, indeks gini rasio kepemilikan tanah berada di 0,54-0,67.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia mencapai 26,13 juta lebih. Dari jumlah ini, 55,95 persen adalah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) dan 31,68 persen adalah petani kecil (menguasai 0,5-1,99 ha). Sisanya sebesar 12,37 persen merupakan petani mampu yang terdiri atas 6,21 persen petani menengah (menguasai 2-2,99 ha) dan 6,16 persen petani kaya (menguasai > 3 ha).
Dari data sensus ini juga diketahui total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha. Sebagian besar lahan ini (38,49 persen) dikuasai 6,16 persen petani kaya yang rata-rata menguasai 5,37 ha.
Sedangkan, 33,77 persen lahan rakyat dikuasai petani kecil dengan rata-rata penguasaan lahan 0,91 ha. Lalu, 15,8 persen dikuasai petani menengah yang rata-rata menguasai 2,18 ha. Petani gurem yang merupakan mayoritas petani hanya menguasai 11,94 persen lahan rakyat dengan rata-rata penguasaan 0,18 ha.
Pada 2022, ketimpangan data kepenguasaan tanah juga menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan menjadi persoalan yang sangat akut. Menurut Saan, 68 persen tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh 1 persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sedangkan 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya dari tanah seluas kurang dari setengah hektare.
Sedangkan di sektor kehutanan, alokasi kawasan hutan pada korporasi mencapai 95,76 persen dari kawasan hutan. Sedangkan rakyat hanya sekitar 4,14 persen dan untuk kepentingan umum hanya sejumlah 0,1 persen.
Analisis
Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi membenarkan data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
"Hanya saja, kata-kata Mahfud terkait peningkatan rasio lahan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen sisa lahan belum terbukti secara statistik, meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003. Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda," kata Alexander Michael.
Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan berdasarkan konsep Gini rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Gini rasio merupakan salah satu cara mengukur ketimpangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Laporan Akhir Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (2019) yang dirilis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang dan tinggi.
Pada 2013, ketimpangan kepemilikan tanah mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. Sementara pada 2020, indeks gini rasio kepemilikan tanah berada di 0,54-0,67.
Halaman: 3195/6262