Untuk verifikasi video tersebut, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan media-media kredibel dan pernyataan resmi lembaga penegak hukum. Verifikasi terhadap video dilakukan dengan menggunakan pencarian lanjutan (advance search) Google dan YouTube, serta Google Images dan Yandex images.
Penelusuran Tim Cek Fakta Tempo menunjukan, dalam kasus korupsi Satelit Orbit 123 Kementerian Pertahanan, Kejaksaan telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Dini Nusa Kesuma (DNK) Arifin Wiguna, Direktur Utama PT DNK Surya Cipta Witoelar, dan mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan periode Desember 2013 sampai Agustus 2016 Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. 
Serta satu orang satu orang  tersangka warga negara asing Thomas Van Der Heyden. Pengadilan menjatuhkan vonis  12 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 153 miliar kepada Agus Purwoto.
Berikut adalah hasil verifikasi video:
Video 1
Pada detik ke-26, fragmen gambar memperlihatkan Hary Tanoe sedang turun dari mobil mengenakan kemeja putih.

Berdasarkan penelusuran Tempo, video tersebut identik dengan tayangan CNN Indonesia   yang diunggah pada kanal YouTube tanggal 11 April 2016. Dilansir CNN Indonesia, pengusaha Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom.
Dugaan korupsi PT. Mobile-8 muncul setelah penyidik Kejagung menemukan transaksi palsu antara perusahaan tersebut dan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009. Transaksi ini yang menjadi dasar pengajuan permohonan restitusi oleh perusahaan telekomunikasi tersebut.
Hary diperiksa karena diduga menginstruksikan pencairan uang terhadap eks Direktur Utama PT. Mobile-8, Hidayat.
Video 2
Pada detik ke-45, fragmen video menampilkan Hary Tanoe sedang berbicara kepada sejumlah orang.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut identik dengan tayangan Kompas TV pada tanggal 12 Juni 2017. Dilansir Kompas TV, saat itu Hary Tanoe menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Bareskrim Polri. Ia diperiksa dalam kasus dugaan SMS bernada ancaman terhadap seorang jaksa.
Kasus Korupsi Satelit Orbit 123 Kementerian Pertahanan RI
Dilansir Tempo, pada tanggal 12 Januari 2023, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang  tersangka dalam kasus satelit orbit 123 Kementerian Pertahanan RI.
Keempat tersangka tersebut adalah Komisaris PT Dini Nusa Kesuma (DNK) Arifin Wiguna, Direktur Utama PT DNK Surya Cipta Witoelar, mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan 2013-2016 Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto dan seorang warga negara asing bernama Thomas Van Der Heyden.
Dikutip dari Tempo pada 17 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 153 miliar kepada Agus Purwoto. 
Tersangka lain, Kusuma Arifin Wiguna dan Surya Cipta Witoelar divonis 12 tahun penjara dan  membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp 100 miliar. 
Sedangkan Thomas Anthony Van Der Heyden, staf ahli PT DNK, dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp 100 miliar.
Dalam kasus ini, berdasarkan hasil persidangan dan pernyataan resmi, Hary Tanoe tidak terkait dalam kasus yang merugikan negara Rp 453 miliar rupiah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video dengan narasi yang menyebutkan Kejaksaan Agung sita aset Hary Tanoesoedibjo dalam kasus korupsi satelit Kemenhan RI  adalahkeliru.
Video dengan fragmen gambar Hary Tanoesoedibjo tersebut terjadi tahun 2016 dan 2017. Saat itu, ia diperiksa polisi dan kejaksaan dalam kasus korupsi restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom dan dugaan ancaman melalui SMS kepada seorang jaksa. 
Pada kasus korupsi satelit orbit 123 di Kementerian Pertahanan RI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap empat tersangka yaitu Arifin Wiguna, Surya Cipta Witoelar, Agus Purwoto dan Thomas Van Der Heyden.

Penelusuran Tempo menunjukkan bahwa video yang beredar itu sesungguhnya acara doa dan selawat bersama untuk Palestina yang diselenggarakan PAN di Semarang, Jawa Tengah, 23 November 2023. Acara yang mengundang Habib Syech itu disiarkan langsung di kanal YouTube resmi PAN.  

Zulkifli Hasan dalam acara itu mengajak jemaat berdoa untuk warga Palestina dan agar Pilpres 2024 di Indonesia berjalan lancar, sebagaimana diberitakan Detik.com.  
Habib Syech dikenal sebagai salah satu tokoh yang menghidupkan lantunan doa pujian atau salawat kepada Nabi Muhammad, demikian profil yang ditulis oleh Tempo. Salah satu salawat yang dibawakan Habib Syech adalah kisah Rasulullah SAW. Sebuah selawat tentang silsilah keluarga serta kehidupan Rasulullah SAW. Habib Syech dalam melantunkan selawat diiringi grup musiknya, Ahbaabul Musthofa. Lewat selawat dan iringan musik, Habib Syech mampu menarik ribuan jemaah tiap kali menyampaikan tausiah.
Habib Syech lahir Solo, Jawa Tengah pada 20 September 1961. Ayahnya seorang ulama bernama Habib Abdul Qodir bin Abdurrahman Assegaf. Saat ini dia menjabat sebagai A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ atau PBNU pada masa khidmat 2022 hingga 2027.
Sejak tahun 2005 hingga 2017, Habib Syech telah merilis setidaknya 13 album bertemakan religi. Album tersebut berisi lagu-lagu aransemen ulang. Tak Cuma album, Habib Syech juga punya dua single. Single tersebut yaitu Allahul Kafi [LIVE] (2021) dan Labbaik Allahumma Labbaik (2021).

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video Habib Syech yang diklaim PKB mendukung Prabowo-Gibran satu putaran, adalahmenyesatkan.
Video itu sesungguhnya kegiatan doa dan selawat untuk Palestina dan Pemilu 2024 di Indonesia yang damai yang dibuat oleh Partai Amanat Nasional, bukan Partai Kebangkitan Bangsa.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menyaksikan video tersebut dari awal hingga akhir. Tempo juga menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, informasi tersebut merupakan hoaks lama yang telah beredar jelang Pemilu 2019. 
Video di atas awalnya menampilkan teks berbunyi "Sinyal internet dimatikan di seluruh Indonesia dan semua aktivitas di media sosial dipantau". Namun, pada detik ke-11 hingga menit ke-0:14 muncul teks berikutnya, "Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak melakukan pembatasan akses internet seperti informasi yang tersebar melalui pesan berantai tersebut".
Tempo menemukan informasi yang identik telah beredar di internet sejak 2019 atau jelang Pemilu 2019. Dikutip dari CNN Indonesia, informasi ini beredar secara berantai melalui aplikasi WhatsApp. Isinya, bahwa Kemenkominfo akan mematikan akses layanan internet di seluruh kota di Indonesia mulai pukul 18.00 WIB sampai 20.00 WIB.
Tangkapan layar pesan berantai yang pernah beredar di tahun 2019
Saat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membantah kabar tersebut. "Informasi tersebut tidak benar. Pemerintah hanya lakukan pembatasan akses terhadap sosial media dan messaging app," kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com pada 2019.
Informasi palsu ini kembali beredar di media sosial jelang Pemilu 2024. Klaimnya, akan dilakukan pemutusan akses internet di Indonesia mulai 1 Desember 2023. 
Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, kominfo.go.id, saat ini Indonesia memiliki 5 satelit operasional untuk melayani kebutuhan telekomunikasi dan penyiaran.
Kelima satelit itu yakni, satelit INDOSTAR-2 di slot orbit 108.2 BT yang dioperasikan oleh PT. Media Citra Indostar, satelit  PALAPA D di slot orbit 113 BT yang dioperasikan oleh PT. Indosat, satelit TELKOM 3S di slot orbit 118 BT yang dioperasikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, satelit PSN VR-2 di slot orbit 146 BT yang dioperasikan oleh PT. Pasifik Satelit Nusantara, serta satelit BRIsat di slot orbit 150.5 BT yang dioperasikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.
Pembatasan dan Pemutusan Internet
Namun, meski saat itu Kominfo membantah adanya pembatasan atau pemutusan internet, tapi sebenarnya pada 22 Mei 2019 pemerintah melakukan pembatasan akses terhadap media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram seperti dikutip dari CNBC. Pembatasan tersebut saat itu diklaim untuk mencegah penyebaran informasi hoaks yang tak terkendali karena aksi massa atau demonstrasi penolakan terhadap hasil Pilpres 2019 yang disebarkan melalui Facebook, Instagram, Whatsapp.
Kemudian saat terjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Papua pada 19 Agustus 2019, Kominfo melakukanthrottling atau perlambatan akses (bandwidth) yang juga diklaim untuk mencegah penyebaran hoaks saat terjadi aksi anti rasisme Papua.
Setelah melambatkan akses, kemudian Kominfo memutuskan memblokir akses data atau internet milik operator seluler di Papua dan Papua Barat pada Rabu 21 Agustus 2019, setelah kerusuhan kembali terjadi di wilayah itu, seperti diberitakan oleh Kumparan.
Perlambatan dan pemutusan internet itu memantik protes dari masyarakat sipil karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk menghambat kebebasan pers dan membatasi publik mendapatkan informasi. Sejumlah organisasi HAM kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Berdasarkan BBC, putusan PTUN Jakarta menyatakan pemerintah telah melanggar hukum lantaran memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.
Pemantauan terhadap Media Sosial
Kominfo sebenarnya telah memfungsikan mesin pengais konten negatif (Mesin Ais) sejak 2018 yang dikendalikan di bawah tim Cyber Drone 9. Mesin tersebut digunakan untuk memonitor konten negatif yang beredar di media sosial seperti situs dan akun penyebar konten pornografi, perjudian online, penipuan online, radikalisme, dan sebagainya.
Namun, Kominfo menjamin soal privasi dan tim CD9 tak akan digunakan pemerintah untuk mengawasi semua pengguna internet dan media sosial.
“Kami paham bahwa perlindungan terhadap privasi pengguna internet Indonesia adalah harga mati. Demokrasi masih menjadi alat kendali setiap rencana aksi dan manuver kami di CD9,” katanya dikutip dari Kompas.com.
Selain Kominfo, menurut Tempo, pada April 2021 Mabes Polri meluncurkan polisi virtual yang diklaim untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia siber di Indonesia. Peluncuran tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
Polisi virtual itu memantau konten-konten di media sosial. Jika tim patroli siber menemukan konten yang dianggap melanggar, maka mereka akan memberikan peringatan kepada akun tersebut melalui pesan atau direct message. Kebijakan ini dikritik karena dapat mempengaruhi kebebasan pengguna Internet dalam berekspresi. Kritikan datang dari peneliti The Indonesian Institute Center for Public Policy Research Rifqi Rachman, pihaknya menilai kehadiran Polisi Virtual akan mempersempit kebebasan warga di dunia maya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa internet Indonesia bakal diputus dan seluruh aktivitas media sosial akan dipantau adalahmenyesatkan.
Informasi tersebut merupakan hoaks lama yang telah beredar jelang Pemilu 2019. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, memastikan informasi tersebut tidak benar. Menurut Usman, meski satelit luar negeri memutus atau membatasi aksesnya, tetapi Indonesia sudah punya satelit sendiri.

Video yang beredar di media sosial itu mirip dengan berita dari TvOne dan Liputan6 di saluran YouTube mereka. Sesungguhnya video itu menampilkan bagian dari kegiatan Jalan Sehat Satu Putaran di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 25 November 2023.
Kedua berita itu menjelaskan, bahwa dalam kegiatan tersebut, Gibran membagikan gantungan kunci bergambar karakter kartun Gibran. 
Berita hasil liputan lapangan lainnya, dari Kompas.com dan Tribunnews.com, juga menyatakan demikian. Gibran membagikan gantungan kunci, bukan uang, dalam acara tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, Dede Arwinsyah, menyatakan benda yang dibagikan Gibran saat itu adalah gantungan kunci dengan kemasan berwarna putih, sebagaimana diberitakan Detik.com. Dia menegaskan bahwa narasi yang mengatakan Gibran membagikan amplop dalam rangkamoney politics dalam acara jalan sehat di Makassar itu adalah tidak benar. 
Dugaan Pelanggaran Kampanye
Meskipun video yang beredar dinyatakan bukan tindakanmoney politics, tetapi kampanye Gibran dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di Makassar, diduga disertai pelanggaran peraturan Pemilu.
Bawaslu Makassar menemukan terdapat oknum aparatur sipil negara (ASN) dan staf panitia pemungutan suara (PPS) di Makassar yang mengikuti jalan sehat di Makassar tersebut, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia. 
Padahal, kegiatan itu dihadiri Ganjar dan Gibran secara terpisah. Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah, menyatakan bahwa sedang mengusut temuan-temuan tersebut.
"Terkait netralitas ASN, kami temukan seorang ASN dari Dinas Pendidikan provinsi. Insyaallah kami akan lakukan penelusuran, apakah betul ASN atau tidak. Yang jelas ada di lokasi kejadian dan memakai atribut Korpri," kata Dede.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, membagikan amplop pada masyarakat dalam rangkamoney politics adalahbelum ada bukti.
Video itu sesungguhnya memperlihatkan Gibran yang sedang membagikan gantungan kunci dalam kemasan berwarna putih, dalam sebuah acara jalan sehat di Kota Makassar, 25 November 2023.