Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan situasi keamanan nasional semakin membaik.

Rycko Amelza Dahniel, Kepala BNPT dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2023 mengatakan tidak adanya aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023 karena membaiknya situasi keamanan nasional yang merupakan hasil dari upaya penegakan hukum tegas dan masif oleh Detasemen Khusus (Densus 88) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didukung TNI.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bahkan melaporkan selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023. Melansir dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme.

Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air turun menjadi satu kasus. Begitupun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang. Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Adapun sepanjang tahun ini terdapat 104 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88.

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University-Indonesia juga membenarkan data tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) benar sepanjang 2023 tidak tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia.

Demikian juga menurut Ludiro Madu, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Menurut dia, tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan pada 2023 tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia adalah benar.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023 karena situasi keamanan nasional semakin membaik.

Dikutip dari Kompas.com, sejumlah negara tercatat tak memiliki kekuatan militer. Antara lain Andorra, Kosta Rika, Vatikan, Islandia, dan Vanuatu. Negara-negara tersebut memilih untuk tak memiliki kekuatan militer karena ada alasan khusus di baliknya. Andorra misalnya, negara yang terletak di pegunungan Pyrenees itu tak memiliki kekuatan militer karena telah menandatangani perjanjian khusus dengan Spanyol dan Prancis. Jika terjadi serangan militer terhadap Andorra, Spanyol dan Prancis nantinya bakal menurunkan pasukan terbaik mereka untuk melindungi negara seluas 468 kilometer persegi tersebut. Contoh lainnya, Vatikan, diketahui telah menghapus kekuatan militernya sejak tahun 1970. Vatikan menghapus kekuatan militernya saat Paus Paulus VI menjabat. Saat ini mereka bergantung terhadap Italia terkait pertahanan militernya. Senada dengan Vatikan, Islandia juga bergantung kepada negara lain untuk melindungi wilayahnya. Islandia diketahui telah menekan pernjanjian dengan Amerika Serikat pada 2006 lalu. Maka dari itu, Islandia mengandalkan Negeri Paman Sam sebagai garda terdepan untuk menjadi pelindung wilayahnya.

Sejumlah negara tercatat tak memiliki kekuatan militer. Antara lain Andorra, Kosta Rika, Vatikan, Islandia, dan Vanuatu.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023, yang menunjukkan situasi keamanan nasional semakin membaik.

“Meski masih terdapat serangan teror di sejumlah negara, namun sepanjang 2023 tidak ada aksi terorisme di Indonesia. Sebuah indikasi yang menunjukkan membaiknya situasi keamanan di Indonesia,” ujar Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel, dilansir dari Info Publik.

Densus 88 Antiteror Polri melaporkan terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023. Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Meskipun sepanjang tahun 2023, Densus 88 menangkap 104 orang tersangka terorisme.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Pertahanan pernah diserang oleh peretas atau hacker pada 2023. Hal ini disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). "Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker (pada) 2023," ujar Anies. Bagaimana faktanya? Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, pada 3 November 2023, hacker diduga berhasil membobol situs resmi kemhan.go.id yang di dalamnya terdapat 1,64 terabit dari 2 terabit data. Sejumlah laman tidak bisa diakses, termasuk layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Situs resmi Kemenhan ini diduga dibobol oleh peretas "Two2" yang memublikasikannya di pasar gelap atau black market. Peretas tersebut juga mengeklaim memiliki akun yang bisa mengakses dokumen rahasia serta informasi sensitif di situs kemhan.go.id. Secara terperinci, ada 667 pengguna serta 37 karyawan yang data pribadinya bocor. Sementara, Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan, data-data yang diretas merupakan data seperti pendaftaran komponen cadangan (komcad) dan siaran pers atau PPID. Edwin menyebutkan, dokumen atau data sensitif tidak disimpan di laman kemhan.go.id. ”Kemenhan ingin menegaskan bahwa meskipun situs Kemenhan memuat sejumlah data, tidak ada data sensitif yang berpotensi terdampak,” kata Edwin, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023). Pascaperetasan, pihaknya memutuskan untuk menonaktifkan laman kemhan.go.id. “Sebagai langkah preventif dan guna keperluan tersebut, situs Kemenhan untuk sementara dinonaktifkan," ungkap dia.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, pada 3 November 2023, hacker diduga berhasil membobol situs resmi kemhan.go.id yang di dalamnya terdapat 1,64 terabit dari 2 terabit data.