(GFD-2024-14995) Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut 4,8 Juta Masyarakat Indonesia Terpapar Narkoba
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Empat koma delapan juta orang terpapar narkoba, keluarga kita menderita karena narkoba ini, dan itu pedih sekali itu dengan keluarga.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menutup Penerimaan Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023) menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba.
Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Dari total 37.607 pelaku kasus narkoba yang ditangkap, sebanyak 1.549 orang berstatus sebagai mahasiswa.
“Masalah narkoba ini menjadi tantangan kita. Ini terus terjadi setiap hari dan angkanya juga terus meningkat,” kata Listyo.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menutup Penerimaan Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023) menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba.
Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Dari total 37.607 pelaku kasus narkoba yang ditangkap, sebanyak 1.549 orang berstatus sebagai mahasiswa.
“Masalah narkoba ini menjadi tantangan kita. Ini terus terjadi setiap hari dan angkanya juga terus meningkat,” kata Listyo.
Kesimpulan
Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang sebanyak 4,8 juta warga Indonesia terpapar narkoba. Benar.
Data Polri terdapat kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba. Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Data Polri terdapat kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba. Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Rujukan
(GFD-2024-14994) Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut Politik Bebas Aktif Jaga Keamanan Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024) malam. Prabowo Subianto menyampaikan bahwa politik luar negeri Indonesia sejak awal merdeka adalah bebas aktif agar bisa mengamankan negara.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Anies Baswedan/Prabowo Subianto/Ganjar Pranowo dalam Debat Pilpres 2024 seri ketiga:
“Saudara-saudara sekalian politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif adalah non blok tidak memihak, tidak ikut blok-blok. Fakta ini akan saya teruskan dengan hubungan baik dengan semua kekuatan kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. saudara-saudara sekalian seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baru, saudara-saudara sekalian kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat.”
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Anies Baswedan/Prabowo Subianto/Ganjar Pranowo dalam Debat Pilpres 2024 seri ketiga:
“Saudara-saudara sekalian politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif adalah non blok tidak memihak, tidak ikut blok-blok. Fakta ini akan saya teruskan dengan hubungan baik dengan semua kekuatan kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. saudara-saudara sekalian seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baru, saudara-saudara sekalian kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat.”
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri dari pernyataan panel ahli live cek fakta debat Pilpres sesi ketiga berikut.
Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menyampaikan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, non blok, dan tidak memihak menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerdekaan.
“Ini menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah persaingan global antara AS dan China/Rusia sejak 1948 disampaikan oleh M. Hatta,” kata Ludiro Madu.
Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga membenarkan hal tersebut. Politik Luar Negeri bebas aktif juga ditujukan untuk menjaga keamanan negara.
“Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif ini sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Selain untuk menjaga keamanan negara, Politik Luar Negeri bebas aktif ini bisa membantu Indonesia bekerjasama dalam hal lain, tidak hanya keamanan/militer, seperti ekonomi, kebudayaan, bantuan internasional, dan lain-lain,” kata Alwafi.
Lebih lanjut, Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Nugraha menyampaikan sejak dicetuskan oleh Bung Hatta melalui karya tulisnya berjudul “Mendayung Di antara Dua Karang” dan “Indonesian Foreign Policy” pada Jurnal Foreign Affairs (1953), Indonesia memang memilh bentuk Politik Luar Negeri bebas aktif yang bertujuan untuk mengamankan posisinya dalam hubungan internasional.
Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menyampaikan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, non blok, dan tidak memihak menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerdekaan.
“Ini menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah persaingan global antara AS dan China/Rusia sejak 1948 disampaikan oleh M. Hatta,” kata Ludiro Madu.
Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga membenarkan hal tersebut. Politik Luar Negeri bebas aktif juga ditujukan untuk menjaga keamanan negara.
“Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif ini sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Selain untuk menjaga keamanan negara, Politik Luar Negeri bebas aktif ini bisa membantu Indonesia bekerjasama dalam hal lain, tidak hanya keamanan/militer, seperti ekonomi, kebudayaan, bantuan internasional, dan lain-lain,” kata Alwafi.
Lebih lanjut, Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Nugraha menyampaikan sejak dicetuskan oleh Bung Hatta melalui karya tulisnya berjudul “Mendayung Di antara Dua Karang” dan “Indonesian Foreign Policy” pada Jurnal Foreign Affairs (1953), Indonesia memang memilh bentuk Politik Luar Negeri bebas aktif yang bertujuan untuk mengamankan posisinya dalam hubungan internasional.
Kesimpulan
Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang Politik Luar Negeri Indonesia sejak awal merdeka bebas aktif untuk menjaga keamanan negara, benar.
Politik luar negeri bebas aktif, non blok, dan tidak memihak ini, menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerderkaan Indonesia.
Politik luar negeri bebas aktif, non blok, dan tidak memihak ini, menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerderkaan Indonesia.
Rujukan
(GFD-2024-14993) (CEK FAKTA Debat) Anies: Lebih dari Separuh Tentara Tidak Punya Rumah Dinas
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut lebih dari setengah dari total jumlah tentara di Indonesia tidak punya rumah dinas.
"Dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat alat alutsista yang bekas. Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di republik ini," kata Anies Baswedan saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
"Dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat alat alutsista yang bekas. Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di republik ini," kata Anies Baswedan saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan data Global Fire Power 2023, jumlah tentara Indonesia antara lain sebanyak 40 ribu TNI Angkatan Udara, 300 ribu TNI Angkatan Darat dan 75 ribu TNI Angkatan Laut. Personel tentara aktif total sekitar 400 ribu.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah rumah dinas yang tersedia di Indonesia sekitar 199 ribu atau dihuni sekitar 39 persen dari total prajurit aktif. Sedangkan kebutuhan rumah dinas sekitar 459 ribu unit.
Hingga Oktober 2022, pemerintah masih kekurangan jumlah rumah dinas tentara sekitar 237 ribu unit, atau sekitar 51,7 persen dari kebutuhan untuk menampung tentara aktif. Banyak anggota TNI yang terpaksa mengontrak karena tidak mendapat rumah dinas.
Di sisi lain, banyak rumah dinas yang tidak bisa ditempati anggota TNI aktif, karena mendapat perlawanan dari anggota TNI yang sudah pensiun yang tidak mau dipindah.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah rumah dinas yang tersedia di Indonesia sekitar 199 ribu atau dihuni sekitar 39 persen dari total prajurit aktif. Sedangkan kebutuhan rumah dinas sekitar 459 ribu unit.
Hingga Oktober 2022, pemerintah masih kekurangan jumlah rumah dinas tentara sekitar 237 ribu unit, atau sekitar 51,7 persen dari kebutuhan untuk menampung tentara aktif. Banyak anggota TNI yang terpaksa mengontrak karena tidak mendapat rumah dinas.
Di sisi lain, banyak rumah dinas yang tidak bisa ditempati anggota TNI aktif, karena mendapat perlawanan dari anggota TNI yang sudah pensiun yang tidak mau dipindah.
Kesimpulan
Hingga Oktober 2022, pemerintah masih kekurangan jumlah rumah dinas tentara sekitar 237 ribu unit, atau sekitar 51,7 persen dari kebutuhan untuk menampung tentara aktif. Banyak anggota TNI yang terpaksa mengontrak karena tidak mendapat rumah dinas.
Rujukan
(GFD-2024-14992) Keliru, Klaim Anies Terkait Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 700 Triliun untuk Beli Alutsista Bekas
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan sebanyak Rp 700 triliun untuk membeli alutsista bekas.
“Sebuah ironi karena itu kita ingin mengembalikan dan tujuh ratus triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas,” kata Anies saat debat kandidat Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu, 7 Januari 2024.
“Sebuah ironi karena itu kita ingin mengembalikan dan tujuh ratus triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas,” kata Anies saat debat kandidat Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu, 7 Januari 2024.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta
Keliru, Klaim Anies Terkait Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 700 Triliun untuk Beli Alutsista Bekas
Minggu, 7 Januari 2024 21:18 WIB
Bagikan image social image social image social image social
Keliru, Klaim Anies Terkait Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 700 Triliun untuk Beli Alutsista Bekas
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan sebanyak Rp 700 triliun untuk membeli alutsista bekas.
“Sebuah ironi karena itu kita ingin mengembalikan dan tujuh ratus triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas,” kata Anies saat debat kandidat Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu, 7 Januari 2024.
Benarkah klaim itu?
X
Anies-2
PEMERIKSAAN KLAIM
Merujuk data Kementerian Keuangan, peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, menyebut bahwa anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020-2024 mencapai Rp 692,92 triliun. Namun anggaran sebesar itu tidak ditujukan hanya untuk membeli alutsista bekas. Anggaran tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan SDM.
Pada tahun 2024, Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
?Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia mengatakan rencana belanja Alutsista Indonesia periode 2020-2024 juga hanya Rp 385 triliun yang diproyeksikan bersumber dari Utang Luar Negeri.
“Dalam beberapa aspek misalnya rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas (produksi Czechoslovak Group (CSG) dari Qatar, dipending atau dibatalkan pada Januari 2024,” kata ?Prasetia.
Dilansir CNN Indonesia, berikut ini adalah anggaran Kemenhan:
APBN 2024: Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk Kemenhan pada tahun ini tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Sedangkan rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023.
Pada Lampiran III perpres tersebut, total anggaran Kemenhan ditetapkan sebanyak Rp 139 triliun yang terbagi ke dalam tiga jenis belanja. Ada belanja pegawai Rp 54 triliun, barang Rp 44 triliun, dan modal Rp 40 triliun.
APBN 2023: Rincian APBN 2023 diatur dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 November 2022.
Pada aturan tersebut, Kemenhan mendapatkan suntikan dana sekitar Rp 134 triliun yang juga mencakup keperluan TNI. Rinciannya, belanja pegawai Rp 54 triliun, barang Rp46 triliun, dan modal Rp 34 triliun.
APBN 2022: Buku Himpunan RKAKL 2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencatat anggaran Kemenhan di 2022 mencapai Rp 133 triliun. Pada tahun tersebut, kementerian ini menjadi yang terbanyak mendapatkan duit negara ketimbang K/L lain.
APBN 2021: RKAKL 2021 mencatat anggaran Kemenhan pada tahun tersebut mencapai Rp 136 triliun. Jumlah ini sedikit lebih kecil dari Kementerian PUPR senilai Rp 149 triliun yang berada di urutan ke satu penerima pagu anggaran terbesar.
Duit tersebut digelontorkan, antara lain untuk pengadaan alutsista Rp9 triliun dan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista TNI di tiga matra. Modernisasi dan harwat alutsista tersebut mencakup Rp2 triliun untuk TNI AD, TNI AL Rp3 triliun, dan TNI AU sebesar Rp1 triliun.
APBN 2020: Berdasarkan Lapkeu Kemenhan Audited, pagu anggaran kementerian ini sebesar Rp 144 triliun. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp 51 triliun, barang Rp 44 triliun, dan modal senilai Rp 48 triliun.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang anggaran Kementerian Pertahanan sebanyak Rp 700 triliun untuk membeli alutsista bekas adalah keliru.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 131,9 triliun. Sedangkan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp 35,88 triliun.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 131,9 triliun. Sedangkan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp 35,88 triliun.
Rujukan
Halaman: 3081/6218