Klaim 1: Data 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan di Indonesia
Menurut Peneliti Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi, merujuk data Badan Pusat Statistik yang ditampilkan oleh situs KataData, rasio gini ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia sejak 1973 hingga 2013 berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. 
Rasio gini terendah terjadi pada 1983 dengan 0,50 sedangkan rasio gini tertinggi berada di tahun 2003 dengan angka 0,72.  Rasio gini kepemilikan lahan pada 2003 mencapai 0,72, artinya 1 persen penduduk Indonesia menguasai 72 persen sumber daya lahan.  

Rasio atau Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemerataan atau ketimpangan distribusi luas penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah. Rasio Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Koefisien Gini di atas 0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sedangkan ketimpangan sedang, ada di antara 0,4-0,5. 
Setelah 2014, BPS belum mengeluarkan data rasio gini ketimpangan lahan. Namun merujuk data lain, menurut Alexander Michael Tjahjadi, di tahun 2016, angka ketimpangan kepemilikan lahan ada di kisaran 0,58, menurut Menteri Agraria Sofyan Djalil. Sementara di tahun 2019, USAID melaporkan bahwa rasio gini pertanahan mencapai 0,57 .
Selain itu, berdasarkan dokumen yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada 2022, level rasio gini pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58. Ini menunjukkan bahwa 1 persen populasi masih menguasai 58 persen lahan.
Namun, perlu menjadi catatan bahwa BPS dan BPN mempunyai cara perhitungan rasio gini pertanahan yang berbeda secara signifikan. Menurut Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Ahmad Nashih Luthfi, BPN tidak menghitung lahan di dalam kawasan hutan sehingga hanya mengolah data di bawah otoritasnya. Sedangkan BPS menghitung seluruh pertanahan baik yang masuk kawasan hutan, maupun di luar kawasan hutan. Sehingga data rasio gini lahan dari BPN lebih rendah dibanding BPS. 
Dengan demikian, klaim tentang rasio gini ketimpangan lahan sebesar 0,75 atau 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan tidak bisa diverifikasi atau ditelusuri sumber datanya. Sebab berdasarkan data yang tersedia menurut BPS pada 1973-2013, rasio gini ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada 2003 yakni 0,72 atau 1 persen populasi menguasai 72 persen lahan. 
Meski begitu, merujuk seluruh sumber yang tersedia tersebut, kepemilikan lahan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang tinggi. 
Klaim 2: penguasaan lahan di Indonesia perlu ditata karena segelintir orang telah menguasai sebagian besar lahan di Indonesia
Menurut Peneliti Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi, mengutip riset tahun 2022 dari Samosir dan Moeis yang menjelaskan tentang urgensi pertanahan. Riset itu mengungkap bagaimana pemberian tanah lebih dari 0,5 ha akan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat. Namun redistribusi tanah bukan hanya dengan skema sewa pertanahan, karena akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan (welfare loss).
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam siaran persnya menyampaikan, mengingat ketimpangan agraria, kemiskinan struktural, krisis pangan dan regenerasi petani maka kandidat yang terpilih harus menempatkan agenda reforma agraria sebagai landasan utama pembangunan nasional.
Empat agenda dalam reforma agraria yang ditawarkan KPA:
1. Meluruskan dan mengoreksi paradigma kebijakan praktik reforma agraria di nasional.  
2. Reformasi kelembagaan di bidang agraria dan sumber daya alam (SDA). 
3. Reformasi sistem administrasi tanah dan SDA untuk mempercepat dan mengembangkan pengakuan negara atas keragaman bentuk penguasaan kekayaan agraria-SDA baik di darat, pesisir dan pulau-pulau kecil. 
4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petani, masyarakat adat nelayan dan perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah hidupnya di berbagai lansekap agraria (daratan, tanah, wilayah adat, perairan/laut, pesisir pulau kecil).

Pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD bahwa 1 persen populasi menguasai 75 persen lahan di Indonesia tidak dapat diverifikasi. Meski begitu, seluruh data yang tersedia memang benar menunjukkan ketimpangan lahan masih cukup tinggi.
Berdasarkan riset terakhir menunjukkan penataan untuk mengatasi ketimpangan lahan tidak cukup hanya dengan redistribusi lahan, walaupun pemberian tanah lebih dari 0,5 hektar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. 
Penataan harus disertai reforma agraria yang mencakup reformasi kelembagaan SDA, reformasi sistem administrasi tanah dan SDA, serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petani, masyarakat adat nelayan dan perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email Rujukan

Sebuah video yang diunggah oleh akun Tiktok dengan nama “bangdaon0202” mengunggah video dengan narasi Hari Tanoe tersangka korupsi satelit Kemenhan senilai 78 triliyun Kejagung sita beberapa aset Hary Tanoe kantor dan hanggar helikopter.

Faktanya, salah satu cuplikan video tersebut merupakan momen Hary Tanoe diperiksa kedua kalinya oleh Kejagung atas dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile-8.

Klip lainnya diambil dari momen penetapan status tersangka Hary Tanoe. Ia diduga mengirim pesan singkat bernada ancaman kepada kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009.

Berdasarkan penjelasan di atas klain tentang Kejagung sita aset Hary Tanoe buntut kasus korupsi adalah salah dan masuk kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Konten yang menyesatkan, faktanya salah satu cuplikan video tersebut merupakan momen Hary Tanoe diperiksa kedua kalinya oleh Kejagung atas dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile-8.

Tim Cek Fakta tidak menemukan informasi bahwa Jessica akan bebas pada 4 Januari 2024 karena mendapat remisi atau pengurangan masa pidana dalam video yang dibagikan.
Narator hanya membacakan artikel di laman Ayo Bandung ini berjudul “Dapat Dukungan Banyak Pihak, Inilah 2 Faktor yang Akan Membebaskan Jessica Wongso di Tahun 2024”.
Artikel tersebut memuat pernyataan peramal dan pesulap Denny Darko yang memprediksi Jessica akan bebas pada tahun 2024.
Sementara, beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi mengenai pemberian remisi kepada Jessica.
Salah satu klip yang menampilkan pengacara Otto Cornelis Kaligis identik dengan video di kanal YouTube Intens Investigasi ini.
Dalam video itu, OC Kaligis menyebutkan, Jessica merupakan korban putusan hakim yang salah.
Selain itu, Tim Cek Fakta juga menelusuri pemberitaan mengenai pemberian remisi kepada Jessica.
Situs berita daring Suara.com dan Jawapos.com, memberitakan pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dengan mengutip siniar (podcast) kanal YouTube Richard Lee.
Dalam wawancara yang ditayangkan 15 Oktober 2023, Otto memperkirakan Jessica bisa bebas dalam 2 atau 3 tahun lagi. Menurut dia, Jessica mendapat remisi karena berkelakuan baik.
Adapun tata cara pemberian remisi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Berdasarkan Permenkumham Nomor 7/2022, remisi diberikan oleh Menkumham dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
Dengan demikian, kewenangan pemberian remisi berada di tangan Menkumham, bukan Presiden.

Narasi bahwa Jessica akan bebas pada 4 Januari 2024 karena mendapat remisi dari Presiden Jokowi adalah tidak benar atau hoaks.
Judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator hanya membahas pernyataan peramal dan pesulap Denny Darko yang memprediksi Jessica akan bebas pada 2024.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar thumbnail video yang memperlihatkan gambar Airlangga sedang berfoto dengan sejumlah kader Partai Golkar.
Hasilnya, gambar tersebut identik dengan thumbnail di kanal YouTube iNews ini.
Gambar tersebut menampilkan momen Airlangga melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Tubagus Ace Hasan Syadzily pada 2022.
Sementara, setelah Tim Cek Fakta menyimak video sampai tuntas, tidak terdapat informasi soal Airlangga mendeklarasikan dukungan kepada Anies.
Narator hanya membacakan artikel di laman Masyarakat.net ini berjudul “Paling Pas Pimpin Indonesia, Mileanies Sidrap Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2024”.
Artikel tersebut membahas kelompok relawan Mileanies di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies di Pilpres 2024.
Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid bahwa Airlangga mendeklarasikan dukungan kepada Anies.
Saat ini partai berlambang pohon beringin itu menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. 

Narasi soal Airlangga Hartarto mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan pada 18 Desember 2023 adalah tidak benar atau hoaks.
Thumbnail video merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya memperlihatkan momen Airlangga melantik pengurus DPD Golkar Jawa Barat pada 2022. 
Selain itu judul video tidak sesuai dengan isinya. Narator membahas mengenai kelompok relawan Mileanies di Sidrap, Sulawesi Selatan, yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies.