Sebuah video di Twitter diklaim menunjukkan beberapa prajurit tentara sedang berjaga di Gedung Putih, pada caption disebutkan bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat dikerahkan untuk melindungi Presiden Amerika Joe Biden dan mencegah perang saudara pada Januari 2024.

Diketahui pemerintah Amerika, Joe Biden menghilangkan kawat berduri di perbatasan dengan Meksiko. Hal tersebut bertentangan dengan pemerintah dan masyarakat di negara bagian Texas yang berbatasan langsung dengan Meksiko karena berpotensi meningkatnya imigran ilegal. Hal tersebut menimbulkan wacana akan terjadinya potensi perang saudara.

Setelah ditelusuri, pengerahan prajurit dalam video tersebut tidak ada kaitannya pencegahan perang saudara akibat dari permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi di Amerika. Video tersebut diambil saat Garda Nasional dikerahkan untuk mengamankan Gedung Kapitol setelah penyerbuan oleh pendukung Donald Trump pada 6 Januari 2021, bukan kejadian di Gedung Putih akhir-akhir ini.

Dengan demikian, prajurit Angkatan Darat dikerahkan untuk mencegah perang saudara di Amerika adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya video tersebut diambil saat Garda Nasional dikerahkan untuk mengamankan Gedung Kapitol setelah penyerbuan oleh pendukung Donald Trump pada 6 Januari 2021.

Sebuah postingan Facebook membagikan informasi bahwa terdapat peraturan baru larangan mengisi bensin jika telat membayar pajak.

Namun setelah ditelusuri klaim tersebut keliru. Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga mengatakan bahwa saat ini tidak ada aturan baru terkait larangan pembelian BBM jika belum membayar pajak. Wacana larangan pengisian BBM jika belum membayar pajak muncul ketika Pertamina mengusulkan secara terbatas kepada pemerintah Provinsi Bali pada November 2023.

Pada 29 November 2023 melalui Tempo.co, Ahad Rahedi selaku Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara menjelaskan bahwa dari usulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serapan pajak dan mengurangi potensi penyerapan BBM subsidi yang digunakan pihak yang tidak berhak.

Melalui Kompas.com, Ahad mengklarifikasi bahwa hal tersebut masih berupa usulan bukan aturan baru yang secara konkret sudah diterapkan. “Sejauh ini belum ada informasi dan diskusi lanjutan (dari Pemda Bali),” ucap Ahad pada Senin, 26 Februari 2024.

Dengan demikian, peraturan baru larangan isi bensin jika belum bayar pajak adalah tidak benar dengan kategori Konteks yang Salah.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga menyebut bahwa tidak ada aturan terkait larangan pembelian BBM jika belum membayar pajak.

Akun Facebook Theresia Farida Dharmawati memposting sebuah gambar Jokowi yang sedang memegang sebuah pigura. Gambar pada pigura tersebut adalah gambar Ganjar dan Mahfud. Dalam gambar tersebut juga terdapat narasi “apapun ceritanya percayalah tetap ini yang dilantik”. Postingan tersebut diunggah pada 17 Februari pukul 00.41.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Image ditemukan gambar yang asli pada Instagram Ekosulistyo86 dalam postingan tanggal 21 Juni 2020. Gambar yang asli adalah Jokowi memegang pigura yang bergambar Jokowi bukan Ganjar dan Mahfud. Jika dilihat tidak ada narasi “apapun ceritanya percayalah tetap ini yang dilantik”. Hoaks mengenai gambar Jokowi yang memegang pigura bergambar cawapres pada pemilu 2024 juga sudah muncul pada Agustus 2023 di mana gambar pada pigura adalah gambar Anies. Lebih lanjut pada September 2023 muncul kembali namun gambar pada pigura adalah gambar Ganjar.

Dengan demikian gambar Jokowi memegang pigura bergambar Ganjar dan Mahfud merupakan gambar yang dimanipulasi. Gambar asli adalah Jokowi sedang memegang pigura bergambarkan Jokowi bukan Ganjar dan Mahfud, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten parodi.

Gambar Jokowi memegang pigura bergambar Ganjar dan Mahfud merupakan gambar yang dimanipulasi. Gambar asli adalah Jokowi sedang memegang pigura bergambarkan Jokowi bukan Ganjar dan Mahfud.

Sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan nama akun “BBM BLT” dengan narasi tautan penawaran BLT BBM sebesar Rp750.000.

Setelah melakukan penelusuran, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), tidak pernah menyalurkan bantuan sosial tunai melalui tautan, bantuan dari pemerintah disalurkan langsung kepada penerima bantuan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) atau program keluarga harapan (PKH).

Sementara itu, situs web resmi Kemensos hanya digunakan untuk mengecek daftar penerima, bukan mencairkan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas klaim tentang penawaran BLT BBM sebesar Rp750.000 adalah salah dan masuk kategori konten tiruan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Faktanya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), tidak pernah menyalurkan bantuan sosial tunai melalui tautan, bantuan dari pemerintah disalurkan langsung kepada penerima bantuan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) atau program keluarga harapan (PKH).