Melansir dari Antara, terdapat beberapa jenis peserta BPJS, pertama yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Besaran iuran PBI JK ialah sebesar Rp42.000,00/orang/bulan.

Kedua, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Iuran bagi Peserta (PPU) yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Peserta PPU yang terdiri dari anak ke 4 ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara, dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta, dengan besaran iuran:

a. Kelas I: Rp150.000/orang/bulan

b. Kelas II: Rp100.000/orang/bulan

c. Kelas III: Rp42.000/orang/bulan.

Sementara itu, dikutip dari kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan, informasi yang menyebut iuran BPJS naik menjadi Rp 400.000 adalah hoaks.

"Hal tersebut kabar tidak benar atau hoaks," ujar Rizzky

Menurut dia, sampai saat ini nominal iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan naik Rp400.000 perbulan adalah tidak benar. Faktanya nominal iuran peserta JKN masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan belum mengalami kenaikan.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebuah unggahan video di channel YouTube pada tanggal 17 Agustus 2024 menyatakan klaim pada judul bahwa telah terjadi banjir mirip tsunami yang menyebabkan porak poranda satu kota di IKN pada 18 Agustus 2024.

Setelah dilakukan penelusuran, banjir tersebut terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut Kompas TV, banjir tersebut merendam dua kecamatan yakni Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamantan Sungai Pinang dengan ketinggian 90 cm. Banjir yang terjadi sejak hari Jumat, 16 Agustus 2024 yang diakibatkan curah hujan yang tinggi serta meluapnya air dari Bendungan Benanga. Dari data yang di himpun, saat ini warga terdampak banjir mencapai 535 kepala keluarga atau sebanyak 2.524 jiwa. Pada sumber terkait tidak dijelaskan bahwa banjir tersebut meluas hingga IKN bahkan menyebabkan porak poranda satu kota.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan telah terjadi banjir mirip tsunami yang menyebabkan porak poranda satu kota di IKN pada 18 Agustus 2024 adalah tidak benar.

Klaim yang menyatakan bahwa telah terjadi banjir yang mirip tsunami di IKN pada 18 Agustus 2024 adalah pernyataan yang tidak benar. Faktanya video tersebut merupakan cuplikan video banjir yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada 4 Agustus 2024 telah beredar unggahan di Instagram oleh akun @career.kppmining yang memberikan informasi lowongan pekerjaan di PT Kalimantan Prima Persada. Unggahan tersebut menyertakan sebuah link yang mengarah pada google form.

Setelah dilakukan penelusuran, akun resmi dari PT Kalimantan Prima Persada menegaskan bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki satu akun instagram resmi yakni @kppmining. Kemudian pada akun resmi perusahaan tersebut juga mengunggah tangkapan layar yang menandai akun Instagram terkait yakni @career.kppmining adalah akun palsu atau hoax yang mengatasnamakan PT Kalimantan Prima Persada.

Pihaknya menjelaskan informasi mengenai lowongan kerja hanya melalui media sosial dan website resmi dari PT Kalimantan Prima Persada. “WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA. Jika ada surat panggilan kerja yang mengatasnamakan PT Kalimantan Prima Persada dan meminta untuk mengirimkan sejumlah uang, bisa dipastikan hoax atau palsu.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unggahan mengenai lowongan kerja dan link pendaftaran lowongan kerja di PT Kalimantan Prima Persada tersebut tidak benar sehingga perlu diwaspadai sebagai modus penipuan online.

Faktanya melalui akun Instagram resmi PT Kalimantan Prima Persada menegaskan bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki satu akun yakni
@kppmining, selain itu adalah akun palsu

Beredar unggahan soal undian berhadiah mengatasnamakan Bank Mandiri dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Unggahan tersebut juga menyertakan sebuah link yang diklaim untuk mendaftarkan diri.

Namun setelah di cek link tersebut ternyata tidak mengarah ke situs resmi milik Bank Mandiri. Jika kita cari website Bank Mandiri di Google maka kita akan dapat langsung menemukan website resmi milik Bank Mandiri https://bankmandiri.co.id/.

Di website resmi tersebut juga tidak ditemukan informasi mengenai undian bagi para pengguna layanan Livin’ Mandiri. Lalu di akun Facebook asli milik Bank Mandiri yang sudah diverifikasi juga tidak ditemukan informasi apapun mengenai gebyar undian tersebut.

Berdasarkan dari temuan tersebut maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Bank Mandiri tersebut merupakan salah satu modus untuk melakukan penipuan online.

Akun Facebook yang asli milik Bank Mandiri adalah yang sudah diverifikasi, pada akun asli Bank Mandiri tersebut juga tidak mengunggah informasi mengenai adanya gebyar undian apapun.