Akun Twitter/X @msaid_didu mengunggah cuitan yang berisi klaim ditemukan satu Kartu Keluraga (KK) di Kota Bogor dengan anggota berjumlah 1300 orang menjelang Pemilu 2024. Akun tersebut mempertanyakan kebenarannya kepada KPU karena menganggap negeri ini sudah rusak karena mengejar kekuasaan.

Klaim tersebut didukung dengan lampiran video yang menunjukkan suasana sidang dengan saksi yang tengah mengungkapkan kesaksiannya.

Setelah dilakukan penelusuran, video serupa yang telah di upload pada 4 April 2019. Video ini disinyalir berkaitan dengan kejadian temuan adanya data Kartu Keluarga (KK) manipulatif yang digunakan untuk menyusun data pemilih (DPT) Pemilu 2019.

Dilansir CNBCIndonesia, saat itu dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019, saksi pemohon dari tim BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum menyatakan bahwa timnya menemukan kartu keluarga (KK) manipulatif yang berasal dari 4 Kabupaten. Saksi pun mengakui bahwa KPU sudah melakukan koreksi. Namun, saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak.

Klaim video yang beredar saat ini tentang KK manipulatif adalah video tahun 2019. Saat itu tim BPN Prabowo-Sandi melayangkan gugatan Pilpres 2019 terkait data pemilih (DPT) Pemilu 2019.

Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan potongan dari video YouTube Metro TV, 13 Desember 2023, berjudul "Momen Prabowo Koordinasi dengan TPN Saat Break Debat".
Adapun pria yang diklaim sebagai petugas KPU dalam narasi Facebook teridentifikasi sebagai Mayor (TNI) Teddy Indra Wijaya, ajudan yang melekat ke Prabowo selaku Menteri Pertahanan.
Pakaian dan atribut pria tersebut sama dengan penampilan Teddy saat debat capres.
Hal itu terlihat dalam video YouTube Kompas.com, 19 Desember 2023, berjudul "Mayor Teddy Ajudan Prabowo di Debat Capres, Begini Respons Bawaslu, TNI hingga TKN".
Sementara itu, kehadiran Mayor Teddy dengan pakaian yang identik dengan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka hingga menunjukkan gestur bagian tubuh dua jari yang dilakukannya saat debat lalu, berujung pada pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu.
Dilansir Kompas.id, hasil kajian Bawaslu kemudian diserahkan kepada Markas Besar TNI dan menjadi kewenangan Panglima TNI untuk memutuskan.
Namun, Markas Besar TNI memandang apa yang dilakukan Mayor Teddy sebatas menjalankan tugas sebagai ajudan.
Menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), D Nicky Fahrizal, terdapat kerancuan dalam pengawalan terhadap Prabowo saat mengikuti debat capres perdana pada 12 Desember 2023.
Menurut dia, perlindungan melekat terhadap tiga pasangan capres dan cawapres sebenarnya sudah resmi ditetapkan oleh KPU dengan pengawalan dari Polri. Sementara Mayor Teddy melakukan pengawalan dalam kapasitas Prabowo sebagai ajudan Menteri Pertahanan.
"Kalau berbicara secara etika, seharusnya begitu Prabowo masuk arena debat, pengawalan yang melekat adalah dari Polri karena kapasitas Prabowo sebagai calon presiden. Di arena debat ia bukan lagi sebagai Menteri Pertahanan," kata Nicky, 19 Desember 2023.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi petugas KPU menyusup dan memberikan bocoran kepada Prabowo saat debat capres 12 Desember 2023 adalah hoaks.
Pria yang dimaksud sebagai petugas KPU adalah Mayor Teddy, ajudan yang melekat ke Prabowo selaku Menteri Pertahanan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar di thumbnail video yang memperlihatkan Binsar Gultom tengah dikawal oleh sejumlah aparat dengan menggunakan baju tahanan. Hasilnya gambar tersebut identik dengan yang ada di laman Berita Satu ini. 
Dalam gambar aslinya pria yang memakai baju tahanan bukan Binsar Gultom, namun terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
Sementara itu, setelah disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi bahwa  hakim Binsar Gultom ditetapkan menjadi tersangka.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Ayo Jakarta ini. Artikel itu berjudul "Rismon Sianipar Beri Pesan kepada Kapolri soal Kasus Jessica Wongso: Pak, Jangan Tutup Mata!". 
Artikel tersebut memuat pernyataan Rismon Hasiholan Sianipar, saksi ahli digital forensik yang dihadirkan pihak Jessica dalam persidangan pada 2016.
Dalam artikel,  Rismon mengatakan, rekaman CCTV yang diklaim menampilkan Jessica memasukan sianida ke kopi Mirna diduga merupakan hasil rekayasa. Rismon juga berpesan kepada Kapolri supaya tidak tutup mata terkait kasus tersebut. 
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Binsar Gultom ditetapkan menjadi tersangka. Sehingga, narasi yang beredar dipastikan hoaks. 

Narasi yang mengeklaim hakim perkara kopi sianida, Binsar Gultom, ditetapkan menjadi tersangka tidak benar atau hoaks.
Thumbnail merupakan hasil rekayasa. Dalam gambar aslinya pria yang memakai baju tahanan bukan Binsar Gultom, namun terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
Selain itu judul dengan isi video tidak sesuai, narator hanya membahas mengenai pernyataan Rismon Hasiholan Sianipar, saksi ahli digital forensik yang dihadirkan pihak Jessica dalam persidangan pada 2016.
Ia mengatakan, rekaman CCTV yang diklaim menampilkan Jessica memasukan sianida ke kopi Mirna diduga merupakan hasil rekayasa. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar di thumbnail video yang memperlihatkan Zulhas dan sejumlah kader PAN sedang melakukan konferensi pers. Hasilnya, gambar tersebut identik dengan yang ada di laman Liputan 6.com ini. 
Dalam keterangannya gambar tersebut tidak terkait dengan narasi Zulhas dicopot sebagai Ketua Umum PAN.
Gambar tersebut adalah momen ketika Zulhas tengah memberikan keterangan pers di Rumah PAN, kawasan Senopati, Jakarta, 12 April 2018. Dalam keterangannya, Zulhas menegaskan bahwa PAN  masih tetap berada dalam koalisi pemerintah. 
Sementara itu, setelah disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi bahwa Zulhas dicopot sebagai Ketua Umum PAN.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Okezone ini. Artikel itu berjudul "Diduga Lecehkan Ibadah Sholat, Zulhas Akan Dilaporkan ke Mabes Polri". 
Artikel tersebut memuat pernyataan Ketua Forum Ummat Islam Bersatu, Rahmat Himran yang menilai Zulhas telah melakukan penistaan agama. Ia pun mengajak seluruh Ormas Islam untuk melaporkan Zulhas ke Mabes Polri pada Kamis 21 Desember 2023.
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Zulhas dicopot sebagai Ketua Umum PAN. Di laman Pan.or.id, Zulhas masih tercatat sebagai ketua umum partai berlambang matahari itu. 

Narasi yang mengeklaim Zulhas dicopot sebagai Ketua Umum PAN karena melecehkan shalat tidak benar atau hoaks.
Thumbnail merupakan hasil rekayasa. Gambar aslinya adalah momen ketika Zulhas tengah memberikan keterangan pers di Rumah PAN, kawasan Senopati, Jakarta, 12 April 2018. Dalam keterangannya, Zulhas menegaskan PAN masih tetap berada dalam koalisi pemerintah.
Selain itu judul dengan isi tidak sesuai, narator hanya membahas mengenai Ketua Forum Ummat Islam Bersatu, Rahmat Himran yang menilai Zulhas telah melakukan penistaan agama.