Beredar unggahan melalui media sosial X/Twitter, sebuah video sekumpulan orang yang mengenakan seragam salah satu partai di Indonesia yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam keterangannya, video yang dibagikan oleh akun bernama @MichaelAdam7_ ini berisi narasi yang menyebutkan bahwa video tersebut merupakan video dari DPP dan Bacaleg PAN yang mengundurkan diri dari Pemilu 2024 akibat dari ucapan buruk Ketua Umum PAN, Zulhas, yang mengolok-olok sholat. Namun apakah benar bahwa mundurnya kader PAN seperti yang ada di dalam video tersebut disebabkan oleh isu Zulhas yang belakangan disebut mengolok-olok sholat?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai video yang ada di dalam unggahan tersebut, didapati sebuah fakta yang menunjukkan bahwa narasi yang terdapat di dalam video tersebut merupakan klaim yang keliru. Dengan melakukan pencarian melalui kata kunci “DPP dan Bacaleg PAN mengundurkan diri dari pemilu”, ternyata didapati beberapa artikel yang membahas perihal hal tersebut sebelumnya. Salah satunya melansir dari artikel media rri.co.id yang berjudul, “Pengurus dan Bacaleg PAN Aru Ramai-Ramai Undur Diri”, yang diterbitkan pada 18 September 2023 lalu. Di dalam artikel tersebut, dapat dilihat sebuah potongan gambar yang tampak mirip dengan cuplikan video yang diunggah oleh akun @MichaelAdam7_ ini. Namun dalam ulasannya, tidak ditemukan klaim yang menyatakan bahwa pengunduran diri kader-kader PAN dari pemilu 2024 disebabkan oleh isu yang menimpa Ketum PAN.

Video pengunduran diri kader-kader PAN yang disebarkan melalui X/Twitter tersebut, diketahui merupakan video pernyataan pengunduran diri dari kader-kader PAN yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Tindakan ini diambil sebagai bentuk protes atas pengangkatan Colin Leppuy, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PAN Kabupaten Aru secara sepihak.

Saat dikonfirmasi, mantan Sekretaris DPD PAN Aru, Ali Wamir, membenarkan bahwa pengunduran diri disebabkan adanya pengangkatan Plt Ketua secara sepihak. Pengangkatan tersebut, menurutnya, bertentangan dengan amanat di dalam AD/ART.

“Semua pengurus dan bacaleg undur diri lantaran pengangkatan Plt Ketua DPD-PAN tidak sesuai dengan AD/ART,” ujarnya dalam sebuah keterangan resmi.

Jadi dapat disimpulkan, video yang disebut sebagai video pengunduran DPP dan Bacaleg PAN dari pemilu 2024 karena Ketum Zulhas mengolok-olok sholat merupakan klaim yang tidak benar dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, video pengunduran diri dari kader-kader PAN yang diunggah tersebut merupakan video pengunduran diri dari pengurus dan bacaleg PAN yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Tindakan ini diambil sebagai bentuk protes atas pengangkatan Colin Leppuy, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PAN Kabupaten Aru secara sepihak.

Beredar sebuah cuitan melalui media sosial X/Twitter dari akun bernama @geloraco. Dalam cuitannya pada tanggal 24 Desember 2023, akun ini menuliskan sebuah keterangan yang menyatakan bahwa media asing telah melabeli Gibran sebagai “Nepo Baby”, karena gagasan yang disampaikan oleh Gibran selama melakukan debat calon wakil presiden diklaim tidak berisi. Akun ini juga turut membagikan hasil tangkapan layar dari sebuah artikel milik media luar negeri, Aljazeera, yang berjudul, “Indonesia Leader’s Son Brushes off ‘Nepo Baby’ Tag in Solid Debate Showing”. Lalu apakah benar media asing telah memberi label “Nepo Baby” kepada Gibran setelah penampilan debatnya pada 22 Desember 2023 lalu?

Setelah melakukan penelusuran dengan mencari artikel yang diunggah oleh akun tersebut, didapati bahwa artikel tersebut adalah benar milik media asing, Aljazeera, yang diunggah pada 22 Desember 2023 lalu. Namun, berbeda dengan klaim yang disampaikan oleh akun @geloraco, media dan isi artikel tersebut ternyata tidak ada memberi label kepada Gibran sebagai “Nepo Baby” karena gagasannya pada debat cawapres.

Di dalam ulasannya, artikel yang diunggah oleh media asing ini ternyata membahas mengenai Gibran yang dianggap sukses menepis anggapan “Nepo Baby” yang disematkan pada dirinya, serta keraguan masyarakat terhadap pengalaman berpolitik Gibran yang dianggap tidak memadai. Gibran dinilai berhasil mendominasi panggung meskipun berhadapan dengan kandidat yang lebih berpengalaman.

Alexander Arifianto, seorang peneliti di Rajaratnam School of International Studies di Singapura (RSIS), dalam wawancaranya dengan Aljazeera, menyatakan bahwa setiap orang yang ragu-ragu dan menganggap Gibran adalah seorang petinju kelas ringan yang tidak tahu apa-apa, telah terbukti sepenuhnya salah. Alexander juga menyatakan bahwa Gibran sangat siap untuk debat tersebut dan menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai isu-isu ekonomi, jauh lebih baik dari kedua lawannya.

Jadi dapat disimpulkan, klaim dalam cuitan @geloraco yang menyatakan bahwa media asing telah melabeli Gibran dengan sebutan “Nepo Baby”, dengan merujuk artikel milik Aljazeera, termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, merujuk pada artikel yang terdapat di dalam cuitan tersebut, ulasan yang disampaikan tidak ada melabeli Gibran sebagai “Nepo Baby”. Sebaliknya, artikel tersebut mengulas mengenai Gibran yang dianggap berhasil menepis label “Nepo Baby” yang disematkan pada dirinya, setelah penampilan pada debat cawapres 22 Desember 2023 lalu.

Sebuah unggahan beredar melalui media sosial X/Twitter, video dari PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana, yang terlihat berada di antara barisan pendukung Prabowo-Gibran. Video yang diunggah oleh akun bernama @AbunawasReturn ini, memperlihatkan Nana yang turut ikut menyambut kedatangan Prabowo di bandara Ahmad Yani. Tampak bahwa setelah keluar dari pesawat, Prabowo terlebih dahulu menghampiri dan bersalaman dengan PJ Gubernur Jateng tersebut. Di dalam video ini pun ditambahkan sebuah narasi yang mempertanyakan mengapa PJ Gubernur Jateng yang sementara ini sedang menjabat sebagai kepala daerah, turut ikut bergabung dengan barisan Tim Kampanye Nasional (TKN) dari Prabowo-Gibran.

Setelah melakukan penelusuran terhadap spekulasi yang tengah beredar menyangkut PJ Gubernur Jateng, ditemukan sebuah klarifikasi dari pihak yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Melansir dari artikel milik media Detik.com yang diterbitkan pada 21 Desember 2023 lalu, Nana Sudjana, yang kemudian akrab disapa Nana, menjelaskan bahwa penyambutan yang dilakukan olehnya terhadap kedatangan Prabowo, semata-mata hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap Menteri Pertahanan yang datang ke Jawa Tengah.

Menjemput ya, menjemput dan menerima dengan baik, jadi seluruh menteri atau pemerintahan pusat, dalam hal ini apakah kementerian atau lembaga, kami ketika ada kesempatan untuk menjemput, kami lakukan penjemputan itu. Kami itu suatu keharusan bagi kita sebagai pejabat di daerah, tentunya memberi penjemputan itu lumrah, hal yang biasa itu,” jelas Nana usai hadir acara di Patra Semarang, Kamis (21/12/2023).

“Dan tidak hanya kepada pak Menteri Pertahanan, kami juga menjemput hampir semua menteri yang datang ke wilayah kami, tidak ada kepentingan apa-apa bagi kami,” imbuhnya.

Nana dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak ada kaitannya dengan tim pemenangan pemilu, atau hal lain yang berkaitan dengan itu.

“Kemarin kejadiannya di Bandara Lanumad, itu acaranya hanya penjemputan dan setelah penjemputan itu beliau melakukan kegiatan, kami pun melakukan kegiatan yang lain, kami tidak pernah melakukan kegiatan apalagi terkait masalah pemilu, itu tidak kami lakukan,” tegasnya.

Jadi dapat disimpulkan, narasi yang menyebutkan tentang mengapa PJ Gubernur Jateng berada di barisan TKN Prabowo-Gibran, merupakan narasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, keberadaan dari PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana, dalam menyambut Prabowo di bandara bersama anggota TKN Prabowo-Gibran, semata-mata hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kehadiran menteri ke wilayah pemerintahannya.

Sebuah video beredar melalui akun Youtube KajianOnline dengan judul, “Menlu Retno Bawa Kabar Tak Terduga Dari Jenewa Swiss! 105 Negara Tak Lagi Akui Israel Sebagai Negara”. Video yang diunggah pada 16 Desember 2023 ini, berdurasi selama 9 menit 56 detik, serta menampilkan video dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang tengah menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaluinya selama berada di Jenewa melalui konferensi virtual. Lalu apakah benar informasi yang diklaim disampaiakan oleh Menlu Retno Marsudi tentang 105 negara-negara di dunia sudah tidak mengakui Israel sebagai negara?

Setelah melakukan penelusuran terkait dengan klaim tersebut, didapati sebuah kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Pasalnya, sampai saat ini, tidak ada informasi dari Menlu Retno ataupun pihak berwenang lainnya mengenai 105 negara-negara di dunia yang sudah tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Hal tersebut dapat dilihat pula melalui video koferensi pers virtual dari Menly Retno yang dibagikan oleh akun Youtube tersebut.

Dalam video tersebut, Retno Marsudi menyampaikan mengenai 4 tugas yang beliau jalani selama berada di Jenewa, diantaranya: Hadir dan berbicara di Global Refugee Forum 2023, diskusi dengan Centre for Humanitarian, pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran, dan pertemuan dengan Komisioner Jenderal UNRWA, badan PBB yang bertanggung jawab mengenai pengungsi Palestina.

Mengenai pembahasan tentang konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, Retno menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, negara-negara di dunia sepakat mengadopsi Obligasi Perlindungan Warga Sipil dan Penegakan Kewajiban Hukum dan Kemanusiaan atau Protection of Civiliant and Up Holdings Legal and Humanitarian Obligation. Resolusi ini kemudian disepakati oleb 153 negara, 10 negara menolak dan 23 negara lainnya abstain. Secara keseluruhan, Retno Marsudi tidak ada menyampaikan bahwa terdapat 105 negara yang kemudian tidak lagi mengakui Israel sebagai negara.

Jadi dapat disimpulkan, judul video Youtube yang mengklaim bahwa Menlu Retno Marsudi menyatakan terdapat 105 negara yang tidak mengakui Israel sebagai negara, merupakan klaim yang keliru dan termasuk dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, Menlu Retno Marsudi tidak pernah menyatakan hal demikian. Tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa terdapat 105 negara di dunia yang tidak lagi mengakui Israel sebagai negara.