Jakarta (ANTARA/JACX) - Calon Presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengklaim bahwa Indonesia sebenarnya sudah swasembada beras sejak 2019 hingga 2022.

Namun, pada 2023, pemerintah terpaksa mengimpor beras karena terdampak El Nino.

Berikut kutipan pernyataan Gibran dalam debat ke-4, di JCC, Jakarta, Minggu (21/1):
"Karena ini masalah pangan impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Tahun 2023, kita ada impor karena el nino. Ini juga terjadi di belahan dunia,".

Lantas, benarkah Indonesia sudah swasembada beras 2019-2022?

Penjelasan:
Swasembada pangan, menurut situs literasi Gramedia, merupakan kegiatan ekonomi yang digencarkan sebuah negara untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Dikenal juga sebagai kemandirian pangan.

Dalam konteks beras, situs Sekretariat Kabinet RI, membenarkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada periode 2019-2021.

Suksesnya ketahanan pangan Indonesia di komoditas beras ini, turut membuahkan penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI), yang diterima Presiden Jokowi di Istana Negara pada 14 Agustus 2022.

"Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi,” demikian isi tajuk penghargaan pada 2022 itu.

Sementara itu, berdasarkan laporan ANTARA, Indonesia memang terdampak El Nino pada 2023, yang membuat pemerintah harus mengamankan stok beras dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mekanisme impor beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir yakni sebesar 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan 613,61 persen dibandingkan 2022.

Selain Thailand, Indonesia juga melakukan impor beras dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton (37,47 persen), Pakistan sebesar 309 ribu ton (10,10 persen), Myanmar sebesar 141 ribu ton (4,61 persen) dan lainnya 83 ribu ton (2,70 persen).

Dalam konteks beras, situs Sekretariat Kabinet RI, membenarkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada periode 2019-2021.

Bisnis.com, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskadandar atau Cak Imin mengatakan bahwa industri komoditas nikel lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Cak Imin pada Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024). "Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," kata Cak Imin, Minggu (21/1/2024). Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan tahun 2023 meliputi sebanyak 308.107 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2.074 orang Tenaga Kerja Asing (TKA). Data itu merupakan data kumulatif triwulan III. Namun, data tersebut tidak spesifik memaparkan soal jumlah tenaga kerja di industri nikel. Adapun rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin sebagai berikut: Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA; Batu bara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA; IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA. Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah TKA yang pernah bekerja di salah satu daerah terkenal dengan komoditas nikel, yakni Sulawesi Tenggara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara menyebut pada 2022 bahwa terdapat 3.200 TKA yang bekerja pada sejumlah perusahaan tambang di daerah tersebut. Kepala Disnakertrans Sultra La Ode Muhammad Ali Haswandy di Kendari, Senin (31/1/2022), mengatakan ribuan TKA yang datang bekerja di Sultra mayoritas dari Tiongkok. "Data tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara per Desember 2021 itu sudah tercatat kurang lebih 3.200 orang didominasi asal Tiongkok [China]," katanya. Dia menyampaikan ribuan warga TKA ini paling banyak bekerja di kawasan mega industri pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan tahun 2023 meliputi sebanyak 308.107 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2.074 orang Tenaga Kerja Asing (TKA). Data itu merupakan data kumulatif triwulan III.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskadandar atau Cak Imin mengatakan bahwa terdapat sekitar 2.500 tambang ilegal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Cak Imin pada Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024). "Data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Cak Imin, Minggu (21/1/2024). Adapun, data Kementerian ESDM sepanjang 2022 menunjukkan bahwa ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di Indonesia. Berbagai tambang tersebut tersebar di 28 provinsi. Sementara itu, dilansir dari dataindonesia.id, berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP, sementara 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Benarkah? Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi. Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan. Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP, sementara 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa bahan bakar campuran minyak Solar dengan biodiesel B35 dan B40 sudah terbukti menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah. Hal itu disampaikan oleh Gibran pada Debat Keempat atau Debat Cawapres Kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) ketika menjawab pertanyaan terkait kebijakan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan. "Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40 ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan," kata Gibran, Minggu (21/1/2024). Gibran lalu menegaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah mencari titik tengah di antara hilirisasi industri dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun, berdasarkan data milik BP Statistical Review of World Energy 2022, negara-negara Asia Tenggara berkontribusi signifikan pada rantai pasok biofuel global saat ini. BP mencatat Indonesia telah berhasil memproduksi 174.000 boepd biofuel, menjadi negara produsen ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Brasil. Sementara itu, Thailand hanya mampu memproduksi biofuel di level 52.000 boepd. BACA JUGA Gibran Sebut Program Biodiesel Jokowi Sukses Tekan Impor Minyak Gibran Dorong Kerja Sama Pentahelix Kawal Transisi Energi Cak Imin & Mahfud Kompak Sebut Food Estate Gagal, Gibran Fokus ke Petani Pada Agustus 2023, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda mengatakan bahwa hal itu menunjukkan keberhasilan program biodiesel di Indonesia dan disokong oleh feedstock yang cukup. “Keberhasilan dari program biodiesel di Indonesia disokong oleh feedstock yang cukup, insentif, kualitas tinggi serta serangkaian tes komprehensif sebelum implementasi untuk penerimaan masyarakat,” kata dia. Hingga paruh pertama 2023, realisasi penyaluran biodiesel B35 sudah mencapai 5,6 juta kiloliter (kl) per 6 Juli 2023. Realisasi penyaluran bauran Solar itu hingga pertengahan tahun 2023 telah mencapai 42,58 persen dari alokasi biodiesel program mandatori B35 yang dipatok di angka 13,15 juta kl. Sementara itu, alokasi biodiesel tahun ini naik 19% jika dibandingkan dengan kuota 2022 di level 11,02 juta kl. "Pada 2022, realisasi penyaluran biodiesel mencapai 10,5 kl yang berkontribusi sebesar 35% dari total bauran energi baru terbarukan sekaligus 12,3% dari bauran energi nasional, hal ini menunjukan betapa pentingnya biodiesel," kata dia. Meski demikian, Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis mengatakan bahwa belum ada bukti terkait dengan keberhasilan B35 dan B40. Menurutnya, program tersebut masih dihantui oleh berbagai tantangan. "Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan," ujarnya.

Meski demikian, Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis mengatakan bahwa belum ada bukti terkait dengan keberhasilan B35 dan B40. Menurutnya, program tersebut masih dihantui oleh berbagai tantangan.