Video tersebut menampilkan masakan tradisional Luba Laya atau Nasi Lembek berbahan beras.
Dilansir Tribunnews, pada Senin (18/12/2023), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Malinau telah mengambil sampel beras yang dipakai.
Sebelum ditanak, beras tampak normal. Sampel perlu diuji di laboratorium untuk mengetahui kandungan dalam beras.
Kasat Reskrim Polres Malinau, Iptu Reginald belum dapat memastikan kebenaran isu beras plastik tersebut.
Sebagai antisipasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Malinau menahan peredaran beras sampai keluar hasil uji laboratorium.
"Sementara ini, dari Disperindag, kami menahan sementara peredaran jenis beras ini. Tidak juga serta merta menarik dari pasaran karena kebenarannya belum dapat dipastikan," kata Kabid Perdagangan Disperindagkop Malinau, Yeni Erlena, pada Senin (18/12/2023), dikutip dari Tribunnews.

Isu beras plastik di Malinau belum dapat dibuktikan. Sampel beras sudah dibawa ke laboratorium yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, untuk diuji.
Sebagai langkah antisipasi, Disperindagkop Malinau menahan peredaran beras sampai keluar hasil uji laboratorium.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Gibran nyantri bersama Anies Baswedan, dengan menangkap layar untuk dijadikan bahan penelusuran menggunakan Google Image.
 
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Momen Gibran dan Anies di Haul Habib Ali Solo" yang dimuat situs Detik.com, pada 4 November 2023.
 
Artikel situs Detik.com memuat foto yang identik dengan sejumlah cuplikan yang ditayangkan klaim video, pertama adalah foto Anies Baswedan sedang berdiri di antara sejumlah orang yang sedang duduk. Foto kedua adalah Gibran di antara sejumlah orang mengenakan baju putih.
 
 
Artikel situs Detik.com menyebutkan, Wali Kota Solo yang juga bacawapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri Haul Habib Ali Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Gibran datang memakai kemeja berwarna putih, sarung, dan berpeci. Dilihat dari siaran YouTube Masjid Riyadh, Gibran tampak duduk di samping deretan bacapres Anies Baswedan dan bacawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Gibran tampak duduk di dekat pintu.
Saat Anies Baswedan memberikan sambutan, Gibran terlihat duduk di samping Anies. Gibran terlihat mendengarkan Anies memberikan sambutan.
"Puji dan puja tak dikirimkan yang lain kecuali kepada Allah, hari ini kita diberi nikmat sehat, bisa berkumpul di tempat ini," kata Anies membuka sambutan di lokasi acara Masjid Riyadh, Pasar Kliwon, Solo, Sabtu (4/11/2023).
Penelusuran dilanjutkan dengan memeriksa video yang diunggah akun YouTube Masjid Riyadh Solo, penelusuran mengarah pada video berjudul "Haul ke 112 Habib Ali bin Muhammad Alhabsyi 1445H - Live Masjid Riyadh" yang diunggah pada November 2023.
Dalam video yang diunggah akun YouTube Masjid Riyadh Solo, terdapat cuplikan gambar yang identik dengan klaim, di antaranya Gibran di antara sejumlah orang mengenakan baju putih.
 
 
 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Gibran nyantri bersama Anies Baswedan di luar konteks.
Gibran dan Anies dalam video tersebut menghadiri Haul Habib Ali Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan dalam acara tersebut Anies memberikan sambutan.

Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya data BPS. Data tersebut menunjukkan, Indonesia masih mengimpor beras sejak 2000-2022 dari India, Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Jepang, Tiongkok dan lainnya.
Menurut Kiagus M. Iqbal, Peneliti Sajogyo Institute, Indonesia memang masih impor pangan, khususnya beras selama 2019-2022. “Indonesia masih mengimpor pangan, khususnya beras selama 2019 hingga 2022,” katanya.
Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma mengatakan pada 2019-2022 Indonesia melakukan impor beras dari India, Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.
Klaim 1:  Indonesia berstatus swasembada pangan, namun masih banyak impor beras
Kiagus menjelaskan, status swasembada pangan harus dilihat dalam paradigma kebijakan pangan yang sedang berjalan. Hari ini, pemerintah lebih mengedepankan paradigma ‘rezim pangan korporat’ dengan basis konsep ‘ketahanan pangan’. Ketahanan Pangan, jika merujuk pada definisi pada Pasal 1 angka 4 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merujuk pada kemampuan pemerintah menyediakan stok pangan. 
“Artinya, pemerintah hanya bertanggung jawab agar stok beras aman untuk kebutuhan dalam negeri, tidak peduli apakah ia berasal dari produksi dalam negeri atau impor dari luar negeri, kata Kiagus.
Klaim swasembada pangan Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 lalu sebenarnya berpijak pada kaki yang rapuh. Hal ini disebabkan berfokus pada peningkatan produksi beras semata, sedangkan isu kesejahteraan terhadap kaum tani dalam waktu jangka panjang diabaikan, yaitu prioritas penyelesaian masalah ketimpangan struktur penguasaan agraria, khusus di lahan pertanian, yang menjadi sumber konflik agraria di pedesaan. 
Menurut pandangan Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, mengacu pada Berdasarkan pengertian FAO (2015 ), swasembada pangan (food self-sufficiency) adalah kemampuan atau kapasitas suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi domestik. 
Berdasarkan laporan Neraca Bahan Makanan yang dapat dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional untuk tahun 2018-2020, belum semua pangan strategis sudah dapat dipenuhi kebutuhannya melalui domestik. Beberapa pangan yang banyak diimpor adalah kedelai (80-90% impor), gula pasir (65-70% impor), bawang putih (90-95% impor) dan daging sapi (25-30% impor). Sedangkan pangan strategis lainnya yang sangat tinggi ketersediaanya adalah jagung, cabai, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras. Sedangkan beras rasio produksinya terhadap konsumsi atau ketersediaan sudah diatas 96% antara tahun 2018-2020.
“Jadi apabila dikatakan Indonesia sudah berstatus swasembada pangan, mungkin kurang tepat. Lebih tepat sudah swasembada di beberapa pangan strategis yang produksinya sudah dapat memenuhi konsumsi di atas 90% seperti beras, jagung, cabai, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras,” kata Romauli. 
Klaim 2: Ekstensifikasi dan Intensifikasi jadi solusi untuk stop impor beras
Ekstensifikasi lahan pangan, khususnya sawah melalui program food estate, kata Kiagus tidak menjawab permasalahan. Berbagai laporan dan penelitian telah menjawab kegagalan itu dari berbagai aspek, terutama aspek sosial-ekologis, masyarakat adat dan sistem pangan lokal. 
Seperti laporan BBC Indonesia tentang food estate “ Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalimantan Tengah - BBC News Indonesia ” dan berbagai laporan dari berbagai kolega CSO lain seperti FIAN Indonesia “ Memantau Hak atas Pangan dan Gizi : Seputar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah | FIAN INDONESIA (fian-indonesia.org) ”, Pantau Gambut “ Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu | Pantau Gambut ”, Greenpeace “ Food Estate Feeding The Climate Crisis - Greenpeace Indonesia - Greenpeace Indonesia ”, dan Kaoem Telapak “ Foul Estate: Laporan Pemantauan Proyek Food Estate di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara – Kaoem Telapak ”.
Jawaban yang paling bisa diperoleh adalah mempertahankan lahan sawah eksisting, bahkan, jika negara punya kemauan, rebut kembali lahan panen sawah yang hilang sebanyak 1.181.047,67 hektare. 
“Tak hanya itu, pemerintah wajib untuk melindungi tanah sawah eksisting melalui pengaturan perlindungan lahan sawah abadi eksisting yang lebih ketat dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ironisnya, berdasarkan SK Menteri ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, lahan sawah yang dilindungi baru 3,8 juta hektare, sedangkan, jika merujuk pada lahan baku sawah per-2019 mencapai lebih dari 7 juta hektare,” jelasnya.
Jika mengatakan intensifikasi pada lahan eksisting, maka jawabannya tidak kepada penambahan subsidi pupuk yang berbasis kimia. Sebagai informasi, 72 persen lahan pertanian Indonesia berstatus lahan kritis sehingga memerlukan perawatan khusus. Ini untuk memulihkan kesehatan tanah pertanian akibat asupan kimia baik pestisida dan herbisida maupun pupuk. 
Menurut Romauli, apabila Indonesia ingin secara gradual menurunkan impor beras tentunya ekstensifikasi bukan lagi menjadi pilihan. Dengan meningkatnya berbagai kebutuhan lahan karena peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktivitas ekonomi, tentunya lahan yang tersedia untuk ekstensifikasi sangat terbatas pilihannya yaitu mengambil tutupan hutan. Padahal apabila tutupan hutan semakin berkurang akan juga akan menimbulkan berbagai maslaah lingkungan.
“Karena itu yang perlu dioptimalkan adalah intensifikasi lahan berkelanjutan dengan menggunakan pupuk organik yang juga menjaga kesehatan lahan pertanian,” katanya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Noor Chalidah dari Koalisi Sistem Pangan Lestari dan co-Author lainnya , melalui simulasi forecasting, produktivitas dari beras bisa optimum dengan intensifikasi dan menjaga lahan yang sudah ada. Simulasi yang dilakukan tersebut diatas itu sangat penting untuk mempercepat peningkatan hasil panen secara signifikan, mengurangi konversi lahan sawah untuk menjaga swasembada beras. Mengontrol konversi lahan sawah merupakan salah satu tantangan tersulit untuk diatasi. Hal ini memerlukan koordiasi dari interkementerian dan koordinasi sektor swasta.
“Solusi untuk mengurangi impor beras adalah dengan penganekaragaman pangan yang dapat dikonsumsi oleh Masyarakat. Badan Pangan Nasional melalui kampanye “Kenyang tidak harus nasi”, memperkenalkan berbagai pangan lokal lainnya yang dapat menjadi subtitusi sumber karbohidrat lainnya seperti singkong, talas, sagu, jagung, pisang, dan kentang,” jelas Romauli.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa Indonesia swasembada beras dengan cara impor, serta ekstensifikasi dan intensifikasi jadi solusi agar Indonesia tidak impor beras adalah Sebagian Benar.
Indonesia sudah swasembada di beberapa pangan strategis yang produksinya sudah dapat memenuhi konsumsi di atas 90% seperti beras, jagung, cabai, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras.
Ekstensifikasi bukan pilihan bila harus membuka hutan. Pemerintah wajib melindungi tanah sawah eksisting melalui pengaturan perlindungan lahan sawah abadi eksisting. Sedangkan intensifikasi pada lahan eksisting, maka jawabannya tidak kepada penambahan subsidi pupuk yang berbasis kimia, tetapi  intensifikasi lahan berkelanjutan dengan menggunakan pupuk organik
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email Rujukan

SUMBER membagikan video hasil SUNTINGAN dan menambahkan narasi yang SALAH. FAKTA: suara (audio) sudah diganti, suara ASLI berasal dari video yang dibagikan sebelumnya oleh pembuat video yang terlihat sesuai dengan gerak bibirnya. Selain itu, lokasi yang BENAR adalah di Batam, BUKAN Samarinda.

(Tangkapan layar video hasil SUNTINGAN dan video sumber suara/audio).

Hasil pencarian Google Videos, kata kunci: “prabowo kampanye batam”. [

Hasil pencarian Google News, kata kunci: “prabowo kampanye batam”.

Verifikasi lokasi, Google Maps: “Samarinda Pasar Tos 3000 jodoh, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444”.

Video yang dibagikan adalah hasil SUNTINGAN. FAKTA: suara/audio sudah diganti, suara ASLI berasal dari video yang dibagikan sebelumnya oleh pembuat video yang terlihat sesuai dengan gerak bibirnya. Selain itu, lokasi yang BENAR adalah di Batam, BUKAN Samarinda.