Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Malang Widayati Sutiaji dengan nomor +62 856-6897-2592. Akun tersebut mengirimkan pesan untuk menawarkan informasi lelang kendaraan dari instansi pemerintah.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun WhatsApp tersebut adalah tidak benar. Melansir dari akun media sosial resmi Kota Malang menegaskan nomor tersebut bukan milik Ketua TP PKK Kota Malang dan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap kejahatan siber yang marak terjadi.

“#nawakngalam Mohon berhati-hati apabila memperoleh pesan wa dari nomor tidak dikenal mengatasnamakan Ibu Ketua @pkkkotamalang Widayati Sutiaji dan menawarkan informasi lelang kendaraan dinas.” tulis akun Instagram Kota Malang.

Berdasar seluruh referensi, akun WhatsApp Ketua TP PKK Kota Malang Widayati Sutiaji menawarkan kendaraan lelang adalah tidak benar. Akun tersebut masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Melalui akun media sosial resmi Kota Malang, dinyatakan jika akun WhatApp TP PKK Kota Malang Widayati Sutiaji tawarkan lelang kendaraan adalah akun PALSU.

Sebuah nomer WhatsApp mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan pesan yang berisikan dokumen pajak atas nama Nifa Kurniawati yang akan dikirim dalam bentuk hardcopy akan dikirimkan ke alamat penerima. Sedangkan untuk dokumen softcopy pelaku membagikan pesan berupa file format aplikasi yang dapat diinstal di handphone. File tersebut diberi judul “Dir jen Pajak Keuangan”, nantinya penerima diminta untuk mengunduh dan menginstal file format APK yang telah dikirim.

Dilansir dari pajak.go.id, dijelaskan pesan tersebut merupakan modus penipuan berbahaya dengan mengirimkan program APK (Application Package File) melalui aplikasi layanan pengirim pesan. Penyampaian informasi resmi hanya menggunakan email dengan akun terdaftar domain @pajak.go.id yang dinyatakan valid oleh sistem DJP dan call center resmi melalui Kring Pajak 1500200 untuk konfirmasi informasi yang diterima.

Maraknya modus penipuan dalam bentuk APK, Ditjen Pajak mengimbau kepada #KawanPajak untuk berhati-hati atas informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Berdasar seluruh referensi, pesan WhatsApp Direktorat Jenderal Pajak adalah penipuan dan masuk ke dalam hoaks dengan kategori konten palsu.

Modus Penipuan. Segala bentuk informasi yang mengarahkan wajib pajak untuk mengunduh program APK adalah penipuan.

Beredar sebuah flyer berisi informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023 periode pendaftaran Februari sampai Maret dan tercantum beberapa formasi setiap instansi.

Kementerian Pertahanan mengonfirmasi melalui situs resminya kemhan.go.id bahwa informasi yang beredar adalah hoaks. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan hingga saat ini belum membuka untuk Pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan T.A 2023. Pengadaan CPNS seluruh instansi hanya melalui satu pintu yang mengacu pada Keputusan Kemenpan RB. Masyarakat diminta agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu memantau ke situs resmi ropeg kemhan dan Instagram ropeg kemhan.

Berdasar seluruh referensi, flyer penerimaan cpns kementerian pertahanan 2023 adalah palsu dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Informasi palsu. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan hingga saat ini belum membuka Pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023.

Beredar surat penetapan keputusan penerima bantuan fisik pendidikan tingkat sekolah menengah pertama tahun anggaran 2022 dengan nomor surat 15002/C3/KPA/XII/KP/2022 mengatasnamakan Direktorat Sekolah Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Faktanya, surat tersebut tidak benar. Dalam unggahan akun Instagram @ditsmp.kemendikbud memamstikan surat yang beredar adalah palsu. Dalam postingan tersebut menjelaskan langkah-langkah untuk menelusuri kebenaran informasi pada surat salah satunya melakukan pengecekan keaslian melalui laman persuratan.kemendikbud.go.id/login/ceksurat. Perlu diingat pula dalam memberikan pelayananan Kemendikbudristek tidak pernah mengambil keuntungan dalam berbagai bentuk.

Berdasarkan penjelasan di atas surat surat penetapan keputusan penerima bantuan fisik pendidikan tingkat sekolah menengah pertama tahun anggaran 2022 adalah hoaks dan masuk kategori konten tiruan.

Surat palsu. Direktorat Sekolah Menengah Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak pernah mengambil keuntungan dalam berbagai bentuk ketika memberikan pelayanan, bimbingan teknis, penyaluran bantuan, dan lain-lain.