Akun TikTok TKN Prabowo Gibran mengunggah konten yang memperlihatkan Jokowi berpose salam 2 jari di Monas dengan pemandangan ribuan orang pendukungnya. Konten tersebut bernarasikan “Ketika raja terakhir turun kampanye “game is over” Prabowo Gibran auto sekali putaran.”

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, konten yang telah tersebar tersebut merupakan sebuah foto yang diambil saat Jokowi menghadiri acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Monas pada tahun 2014. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

Faktanya, foto dengan pose 2 jari tersebut merupakan foto acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Monas, 2014 lalu, bukan foto kampanye mendukung Prabowo – Gibran.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan meminta penjelasan pada Komisioner KPU RI, Idham Holik. Ia menjelaskan pesan berantai itu tidak benar.
"Dalam pasal 6 peraturan KPU No.25 Tahun 2023 ayat (2), KPPS melakukan kegiatan antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU," ujar Idham saat dihubungi Minggu (11/2/2024).
Ia juga menambahkan dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2 dan 3 dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, pada halaman 10 terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Berikut isinya:
"2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."
"Jadi pesan berantai yang beredar yang menyebut KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos adalah disinformasi, siapapun yang melakukan disinformasi bisa terjerat UU ITE. Peraturan KPU ini teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI" kata Idham.
Di sisi lain website untuk memeriksa DPT secara online memang benar dan bisa diakses melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024 adalah tidak benar. Faktanya undangan tetap diberikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

Beredar video yang menampilkan Kepala KSP, Moeldoko, sedang berbicara di podium. Video tersebut disebarkan dengan klaim bahwa pernyataan Moeldoko menanggapi terkait maraknya akademisi kampus yang mengkritik Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024.
Setelah dilakukan cek fakta, ditemukan fakta bahwa video tersebut merupakan tanggapan Moeldoko terkait viralnya video pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden RI Joko Widodo pada 3 Agustus 2023 lalu.
Video tersebut diunggah oleh Moeldoko di akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko pada 4 Agustus 2023 dengan narasi sebagai berikut,
“Bangsa kita perlu lebih banyak intelektual yang punya akal sehat dan jiwa yang sehat. Jika ada masukan dan kritik, sebenarnya sekarang bisa disalurkan dengan membuat policy brief kelembaga terkait, ini jauh lebih konstruktif, ketimbang menghasut dengan kebencian yang berpotensi destruktif bagi bangsa kita.”
Dengan demikian, video tanggapan Kepala KSP, Moeldoko, tidak ada kaitannya dengan klaim pada narasi.

Faktanya video tersebut tidak terkait seruan kebangsaan yang dilakukan oleh para akademisi kampus dalam menanggapi situasi Pemilu 2024. Melainkan, video tersebut merupakan tanggapan Kepala KSP Moeldoko pada 3 Agustus 2023 terkait pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi.

Beredar sebuah video di whatsapp yang menampilkan insiden kebakaran di pool bus Budiman di Tasikmalaya. Video tersebut disebarkan dengan klaim pool bus tersebut dibakar orang karena mendukung paslon Capres-Cawapres 01.

Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Pool Bus Budiman di Tasikmalaya mengalami kebakaran pada 28 Januari 2023 lalu dikarenakan adanya korsleting listrik.

Dikutip dari Kompas.com, insiden kebakaran bus tersebut membuat sejumlah pengunjung dan pegawai di pool pusat bus Budiman kaget dan menjauhi lokasi.

“Iya tadi saya juga lagi di depan pas bus saya mau berangkat. Tiba-tiba terlihat kepulan asap besar di parkiran pool belakang. Ternyata salah satu bus Budiman terbakar. Semua langsung kaget dan berupaya memadamkan api,” jelas Tresno (32), salah seorang pegawai di lokasi kejadian, Sabtu siang.

Menurutnya, bus yang terbakar sedang dalam kondisi terparkir dengan mesin tak menyala. Tiba-tiba di dalam bus terlihat kepulan asap hingga akhirnya api menyala.

“Semua bagian dalamnya terbakar. Kayaknya korsleting listrik. Busnya sedang terparkir. Langsung dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran di kantor,” tambah dia.

Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa video yang beredar terkait kebakaran pool bus Budiman di Tasikmalaya akibat dibakar orang karena mendukung Paslon 01, tidak benar.

Faktanya video tersebut bukan terkait Pemilu 2024. Pool Bus Budiman di Tasikmalaya terbakar pada 28 Januari 2023 akibat adanya korsleting listrik.