Beredar pada 22 Februari 2024 lalu sebuah video yang diposting di Twitter video Donald Trump disertai dengan caption yang mengatakan jika pada video tersebut Donald Trump mendorong seorang pria dengan kasar.

Namun rupanya video yang berseliweran mengenai Trump yang bersikap kasar tersebut hanya merupakan informasi yang dimanipulasi. Seorang konsultan politik asal Amerika Serikat, Garrett Ventry, yang merupakan sosok pria yang ada dalam video tersebut pun memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Melalui akun Twitternya, ia membagikan rekaman yang lebih jelas, karena video yang beredar tersebut sudah di zoom sehingga videonya terlihat terpotong setengah saja mengakibatkan Trump tampak memang seperti sedang mendorongnya dengan kasar.

Garrett juga memberikan klarifikasi jika video yang beredar tersebut adalah video ketika dirinya berbincang dengan Trump dan kemudian melakukan berfoto bersama, seusai berfoto terlihat jika Donald Trump hanya menepuk badannya saja sebagai gestur berpamitan.

Garrett Ventry yang merupakan sosok di dalam video tersebut memberikan klarifikasi jika yang sebenarnya terjadi di video tersebut adalah Trump hanya menepuk pundak Garrett seusai berbincang dan berfoto bersama.

Beredar sebuah video yang menunjukkan aksi demonstrasi yang diklaim merupakan aksi demonstrasi menuntut Gibran turun dari jabatannya sebagai wali kota Solo pada 15 Februari 2024.

Namun setelah ditelusuri video aksi tersebut terjadi pada 8 Februari 2024 oleh Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya (Sodara) yang dipublikasi oleh Konteks.co.id, bukan pada 15 Februari 2024 atau satu hari setelah hari pemungutan suara Pilpres 2024.

Dalam publikasi Konteks.co.id menjelaskan bahwa para demonstran mengkritisi aksi di depan Balai Kota Solo, pada Selasa, 6 Februari 2024 yang dinilai hanya gimik. Pada 6 Februari 2024 terjadi aksi protes pakta integritas mahasiswa dengan Gibran, namun isi pakta integritas tersebut sejatinya adalah visi misi yang diusung dan ada kesepakatan untuk mendukung.

Pihak Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya (Sodara) menyayangkan aksi pada 6 Februari 2024 tersebut karena mengatasnamakan mahasiswa Solo Raya namun tidak ada koordinasi dengan mahasiswa. “Itu bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa kok tidak ada koordinasi. Itu massa bayaran, kalau kami bukan masa bayaran,” teriak salah satu orator aksi 8 Februari.

Dengan demikian, video demo menuntut Gibran turun di Surakarta pada 15 Februari 2024 adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya video yang menunjukkan aksi tersebut terjadi pada 8 Februari 2024, yang dilakukan oleh Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya (Sodara) untuk mengkritisi aksi pada 6 Februari 2024 yang dinilai merupakan gimik. Selengkapnya pada bagian penjelasan.

Beredar sebuah video dari channel youtube bernama KUMPARAN TV bernarasikan Gibran terpancing emosi akibat Adian Napitupulu sebut bawa bukti kecurangan milik Gibran di sidang hak angket.

Setelah ditelusuri, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi. Video tersebut hanya berisi beberapa cuplikan dari peristiwa berbeda yang tidak mendukung klaim narasi.

Pada awal video terdapat narasi yang membahas tentang pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang mengatakan penggunaan hak angket untuk mendorong DPR mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Narasi tersebut merujuk ke salah satu artikel tempo.co berjudul “Pakar Sebut Hak Angket DPR Bisa Berujung Pemakzulan Presiden Jokowi”.

Selanjutnya, narasi yang membahas tentang Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin angkat bicara soal aspirasi sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk memakzulkan Presiden Jokowi tersebut bersumber dari artikel kompas.tv dengan judul “Politikus PDIP: Pemakzulan Presiden Jokowi Bisa Dilakukan DPR dengan Hak Angket”.

Selain itu, narator dalam video tersebut juga membacakan artikel dari jpnn.com berjudul “Yusril Tanggapi soal Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi, Ada Kata Membahayakan”. Artikel ini membahas tanggapan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra soal hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 yang disebut akan diajukan oleh Ganjar ke DPR.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim narasi yang disebarluaskan oleh channel youtube KUMPARAN TV tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan informasi terkait Adian akan bawa bukti kecurangan Gibran di sidang hak angket. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, video tersebut hanya berisi beberapa cuplikan dari peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.

Beredar sebuah video dari channel youtube bernama GARUDA POLITIK dengan narasi yang menyatakan bahwa Anies Baswedan naik sebanyak 80 juta suara hingga KPU putuskan Prabowo dan Ganjar tidak layak menjadi presiden 2024.

Cuplikan awal video yang menampilkan seorang reporter memberitakan update hasil rekapitulasi pemilu 2024 dari data yang sudah masuk di serekap dengan perolehan suara Anies-Muhaimin 58.83%, Prabowo-Gibran 24.34%, Ganjar-Mahfud 16.83% tersebut merupakan hasil manipulasi.

Setelah ditelusuri, ditemukan video identik dari channel youtube tvOneNews berjudul “Update Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 | Kabar Siang tvOne” yang tayang pada 25 Februari 2024.

Dalam video aslinya, reporter tersebut memberitakan update hasil rekapitulasi pemilu 2024 dari data 76.60% suara yang sudah masuk di serekap dengan perolehan suara Prabowo-Gibran mendominasi dengan 58.83%, disusul Anies-Muhaimin 24.34% dan Ganjar-Mahfud 16.83%. Sehingga dapat dipastikan video cuplikan tersebut sudah di manipulasi.

Thumbnail yang menampilkan presenter wanita menganakan baju berwarna pink yang terdapat watermark MetroTV tersebut merujuk ke salah satu video yang diunggah oleh channel youtube resmi METROTV berjudul “Penghitugan Suara Resmi KPU 26 Februari 2024 Siang” yang tayang pada 26 Februari 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim narasi yang menyatakan Anies Baswedan naik sebanyak 80 juta suara hingga KPU putuskan Prabowo dan Ganjar tidak layak menjadi presiden 2024 tidak adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya video tersebut telah dimanipulasi sehingga perhitungan suara tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara resmi dari KPU.