Hasil penelusuran tim Cek Fakta bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup Gunawan HS tentang Kabupaten Malang tidak punya alun-alun, benar.

Penelusuran melalui mesin pencarian, Pemkab Malang merencanakan pembangunan fisik Alun-alun di mulai tahun 2024. Anggaran yang digunakan bersumber dari Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 500 miliar. Adapun luas lahan yang akan digunakan, yaitu 30 hektare, berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Sumber: Alun-Alun Kepanjen Dibangun Tahun 2024 Didanai APBN Rp 500 Miliar | JatimTimes

Lebih lanjut, selain membangun alun-alun, di kawasan yang sama pula akan di bangun fasilitas lainnya, seperti gedung kesenian, perdagangan, perkantoran, jasa dan rumah peribadatan.   
Sumber: Pemkab Malang Percepat Realisasi Alun-Alun Kepanjen di Jalan Panji | Radar Malang

Pernyataan Cabup Gunawan HS dalam debat Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang menyebut Kabupaten Malang tidak punya Alun-alun, benar. 

Pembangunan kawasan Alun-alun baru akan dilaksanakan tahun 2024. Menggunakan anggaran APBN sebesar 500 miliar dan dengan luas lahan 30 hektare berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dan FISIP Universitas Brawijaya.

Dilansir dari ANTARA, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Medan merupakan kota terkotor untuk kategori metropolitan, sementara Bandar Lampung dan Manado merupakan daerah terkotor untuk kategori kota besar. Hal itu berdasarkan penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Rosa menuturkan penilaian Adipura antara lain meliputi penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Kota-kota paling kotor mendapat nilai rendah diantaranya karena melakukan pembuangan sampah terbuka, belum membuat kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, partisipasi publiknya dalam pengelolaan sampah rendah, serta kurang berkomitmen, dan tidak menyediakan anggaran cukup untuk pengelolaan lingkungan.

Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Program Adipura dimulai sejak tahun 1986, sempat terhenti pada tahun 1998, dan dicanangkan kembali pada tahun 2002.

Ada dua aspek utama yang menjadi dasar penilaian Adipura, yakni kondisi fisik seperti kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan dan juga kondisi nonfisik, yaitu mengenai institusi, manajemen, dan daya tanggap dalam mengelola lingkungan perkotaan.

Pada 2023, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medan, Suryadi Panjaitan, membantah pemberitaan soal Medan sebagai kota terkotor.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak pernah mengatakan Medan Kota Terkotor. Cuma nilainya rendah, belum mencapai untuk memperoleh Adipura dan itu pun kejadiannya 2018. Coba lihat Kota Medan sekarang. Sudah luar biasa bersihnya. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga sudah meningkat," ujar Suryadi, dilansir dari laman Pemkot Medan.

Dia menerangkan, predikat kota terkotor yang merupakan persepsi itu muncul pasca penilaian Kementerian LHK Tahun 2018. Waktu itu, TPA di Medan belum menerapkan sistem sanitary landfill, dan bobot penilaian untuk penerapan sistem sanitary landfill itu cukup tinggi.

Saat ini, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Medan juga sudah jauh berubah lebih baik. Bahkan, pada Maret 2023 ini TPA sistem sanitary landfill yang dibangun dekat TPA Terjun selesai.

TPA Terjun juga sudah menerapkan sistem controlled landfill, yang mengurangi potensi gangguan lingkungan dengan menimbun sampah memakai tanah secara periodik.  Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA juga dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten menempati posisi tertinggi kedua di Indonesia dengan presentase 6,68 persen.

Sebelumnya, pada data BPS Februari 2024, Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia dengan presentase 7,02 persen.

Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia ditempati Jawa Barat dengan persentase 6,75 persen, disusul Papua Barat Daya dan Papua dengan presentase 6,48 persen dan Kepulauan Riau dengan presentase 6,39 persen. Sementara TPT nasional pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tak resmi itu mengarahkan calon pelamar untuk mengisi data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor telegram.

TurnBackHoax lalu menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi “kemendespdtt”. Diketahui, kementerian tersebut pada Jumat (25/11/2024) sudah menegaskan pihaknya tidak membuka loker PLD.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengimbau masyarakat untuk mengecek informasi melalui laman resmi atau akun media sosial:

kemendesa.go.id
Instagram kemendespdtt
X kemendespdtt

Unggahan “informasi lowongan pekerjaan PLD” yang disertai tautan ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).