Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut menggabungkan dua klip dengan konteks yang berbeda.

Klip yang menampilkan Hashim identik dengan unggahan di akun TikTok ini dan YouTube ini.

Dalam video itu yang diunggah pada September 2023 itu, Hashim sedang berkunjung ke Toraja dan menyampaikan janji Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Sementara, klip yang menampilkan Prabowo serupa dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini, diunggah pada 2019. 

Video itu memperlihatkan momen Prabowo membantah soal janji kenaikan gaji guru sampai Rp 20 juta jika terpilih pada Pilpres 2019.

Seperti diberitakan Kompas.com, pada Pilpres 2019 Prabowo berjanji akan memperbaiki gaji tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada 14 Januari 2019.

Prabowo meyakini, dengan menaikkan gaji guru dan tenaga kesehatan, maka kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan akan meningkat.

Cuplikan video Hashim dan Prabowo disebarkan dengan konteks yang keliru. Dua klip itu tidak berkaitan dan memiliki konteks yang berbeda.

Dalam video itu, Hashim berkunjung ke Toraja dan menyampaikan janji Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Sedangkan, klip lainnya berisi bantahan Prabowo soal janji kenaikan gaji guru sampai Rp 20 juta jika terpilih pada Pilpres 2019.

Dosen Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Bhakti Eko Nugroho, membenarkan premis komisioner KPAI soal dampak game online. Sebagian riset mengidentifikasi keterpaparan generasi muda dan anak-anak dengan materi/konten video game bernuansa kekerasan berkaitan dengan peningkatan agresivitas.

Salah satu riset yang terbit pada 2010, menyatakan bahwa naiknya tingkat agresivitas anak-anak berhubungan dengan keterpaparan mereka-anak dengan konten-konten gim daring. Peneliti dalam riset itu menyebutkan, permainan daring dapat menurunkan komitmen individu terhadap perilaku pro-sosial, dan mengancam kesehatan mental mereka secara serius.

Namun, Bhakti menggarisbawahi bahwa riset-riset di atas memiliki keterbatasan karena mengabaikan variabel lain yang mempengaruhi perilaku agresif. “Faktor sosial lain yang juga berpengaruh antara lain adalah nilai dan pengalaman kekerasan yang diperoleh dari lingkungan sosial fisik sehari-hari,” tuturnya.

Selain itu, terdapat studi lainnya yang menelaah keterbatasan riset-riset yang tidak membedakan secara jelas tingkat “keseriusan” atau “keparahan” perilaku kekerasan yang dilakukan anak.

“Karena itu, pernyataan Kawiyan mengenai kasus kriminal anak sebagai dampak dari game online, cenderung mengabaikan ragam penyebab seseorang, termasuk anak dan remaja, terlibat dalam perilaku agresif,” jelas Bhakti.

Pernyataan Komisioner KPAI, Kawiyan, yang menuding online game sebagai penyebab kasus kriminal anak adalah sebagian benar.

Tingkat agresivitas anak-anak memang berhubungan dengan keterpaparan mereka-anak dengan konten-konten gim daring. Namun terdapat variabel atau faktor sosial lain yang mempengaruhi perilaku agresif, di antaranya nilai dan pengalaman kekerasan yang diperoleh dari lingkungan sosial fisik sehari-hari.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Dikutip dari Yale School of Environment, peningkatan suhu global antara tahun 1950-2018 telah meningkatkan kesesuaian iklim untuk penularan virus dengue oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Ketika suhu terus meningkat, lebih banyak daerah akan menjadi tempat yang layak huni bagi nyamuk. “Peningkatan suhu juga memperluas jangkauan geografis penularan demam berdarah,” ujar peneliti kesehatan publik Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo.

Studi di Argentina menunjukkan korelasi yang jelas antara tren positif dalam suhu dan keberadaan serta peningkatan kasus demam berdarah, dengan jumlah hari dan bulan dengan suhu optimal untuk penularan demam berdarah yang meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara itu, studi ekologi spasial di Kalimantan, Indonesia menemukan bahwa kejadian demam berdarah di Sumatera dan Kalimantan sangat bersifat musiman dan terkait dengan faktor iklim dan deforestasi. Penelitian ini lebih jauh memerlukan telaah lanjut untuk menggabungkan indikator iklim ke dalam surveilans berbasis risiko mungkin diperlukan untuk demam berdarah di Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa pemanasan global yang ditandai dengan suhu rata-rata yang lebih tinggi, curah hujan, dan periode kekeringan yang lebih lama dapat memicu rekor jumlah infeksi demam berdarah di seluruh dunia. 

Menurut Dr Raman Velayudhan, Kepala Program Global WHO untuk Pengendalian Penyakit Tropis yang Terabaikan, perubahan iklim menyebabkan peningkatan curah hujan, kejadian banjir, dan perubahan pola musim, termasuk dapat meningkatkan populasi nyamuk dan penularan demam berdarah. Ada banyak faktor selain perubahan iklim yang mendorong penyebaran demam berdarah, seperti peningkatan pergerakan orang dan barang, urbanisasi dan tekanan terhadap air dan sanitasi.

“Namun, perubahan iklim dianggap sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan dramatis kasus demam berdarah secara global dalam beberapa dekade terakhir,” kata Ilham. 

Sehingga beberapa bukti ilmiah menunjukkan dengan kuat bahwa perubahan iklim, melalui dampaknya terhadap suhu, curah hujan, dan faktor lingkungan lainnya, merupakan pendorong utama di balik meningkatnya insiden dan penyebaran geografis demam berdarah di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Klaim Kemenkes bahwa perubahan iklim menjadi penyebab utama di balik meningkatnya insiden dan penyebaran demam berdarah, adalah benar.

Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan penyebab utama di balik meningkatnya insiden dan penyebaran demam berdarah .

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Menurut Peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, apa yang disampaikan Faldo adalah keliru. Meskipun Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa dia tidak ikut berkampanye dalam Pemilu 2024, keterlibatan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dapat menimbulkan pertanyaan tentang netralitas Jokowi. 

Wawan menilai dari sudut pandang psikologi politik, keterlibatan Gibran dapat diinterpretasikan sebagai representasi simbolik dari kelanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi. Ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap netralitas Jokowi. 

Walau Jokowi secara resmi menyatakan tidak berkampanye, keterlibatan keluarganya dalam pemilu dapat dilihat sebagai bentuk dukungan tidak langsung. “Keterlibatan keluarganya ini menunjukkan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya netral terhadap kandidat manapun selama Pemilu 2024,” kata Wawan. 

Wawan menyebut representasi simbolik itu dapat menciptakan efek halo, yakni persepsi positif atau negatif terhadap satu aspek tokoh politik. Misalnya, keberhasilan Jokowi sebagai presiden dapat mempengaruhi penilaian terhadap aspek lain (baca: kualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden). 

Maka, hal itu dapat mempengaruhi cara individu memahami dan menilai tokoh atau kelompok politik tertentu, yang pada gilirannya dapat membentuk sikap dan preferensi politik mereka. “Jika Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai simbol kelanjutan kepemimpinan yang baik dari Presiden Jokowi, hal ini dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadapnya,” jelasnya. 

Keterlibatan Gibran dalam pemilu dapat dianggap sebagai dukungan tidak langsung dari Jokowi, terutama jika publik memandang Gibran sebagai perpanjangan dari pengaruh politik Jokowi. Meskipun Jokowi secara resmi menyatakan netralitas, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Persepsi publik dapat dipengaruhi oleh tindakan dan interaksi politik yang melibatkan keluarganya, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan. 

Di samping itu, netral bukan berarti buta terhadap konflik kepentingan yang terjadi di masa pemilu. Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Satria Aji Imawan menilai bahwa Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden terpilih harusnya sepenuhnya sudah menjadi representasi rakyat secara keseluruhan, bukan beberapa kelompok kepentingan.

“Justru dalam beberapa hal, sosok yang netral sangat paham akan benturan kepentingan dan mampu menjadi jawaban jalan tengah atas konflik kepentingan. Dalam hal ini, semestinya presiden mampu menjadi sosok pemimpin yang paham akan kepentingan-kepentingan yang ada, mengingat semua pasangan calon (paslon) adalah mantan mitra kerjanya,” tegasnya.

Efek Jokowi ini belakangan diakui oleh presiden terpilih yang menjadi pasangan Gibran, Prabowo Subianto. Dikutip dari Tempo.co, Prabowo menyebut efek Jokowi sebagai salah satu faktor yang membuat dia menang dalam Pilpres 2024. “Tentu saja rakyat pun merasakan komitmennya untuk membawa perbaikan pada kondisi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Jadi ya, menurut saya efek Jokowi sangat membantu saya,” ucap Prabowo dikutip dari keterangan tertulis.

Selain efek halo atau efek Jokowi, proses demokrasi dalam Pilpres 2024 meninggalkan fenomena dinasti politik. Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro, Aniello Iannone, menyoroti fenomena ini sejak penunjukan Gibran sebagai cawapres dan upaya intervensi Jokowi ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui adik iparnya, Hakim MK Anwar Usman, demi memutus perkara batas usia capres dalam UU Pemilu guna membuka ruang bagi Gibran untuk maju.

Tak hanya Gibran, adiknya, Kaesang Pangarep diberikan kursi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam hitungan hari sejak ia terjun ke dunia politik, tanpa melewati proses kaderisasi partai. Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang juga pendatang baru di politik, pun berhasil terpilih menjadi Walikota Medan pada Pilkada 2020, bahkan ia menang dengan mudah.

Menurut Aniello, fenomena dinasti politik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi dan meningkatkan risiko lahirnya kebijakan yang tidak etis, dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik Indonesia.

Klaim Faldo Maldini bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe, tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024 adalah menyesatkan.

Meskipun Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa dia tidak akan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024, keterlibatan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dapat menimbulkan pertanyaan tentang netralitas Jokowi. Persepsi publik dapat dipengaruhi oleh tindakan dan interaksi politik yang melibatkan keluarganya, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan. 

Efek Jokowi juga belakangan diakui oleh presiden terpilih yang menjadi pasangan Gibran, Prabowo Subianto. 

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conve