Sejauh ini tidak ada pengumuman dan keputusan resmi mengenai penghentian dana desa.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum yang menjamin tetap disalurkannya dana desa.

UU tersebut didukung aturan lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sementara, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023.

Ketika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menghentikan sementara penyaluran dana desa.

Pasal 53 aturan tersebut menuliskan, pemberhentian sementara dicabut ketika sudah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Pemerintah masih menganggarkan penyaluran dana desa sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025.

Rincian dana desa per provinsi untuk anggaran 2025, dapat dilihat di sini.

Narasi mengenai penghentian dana desa merupakan hoaks.

Pemerintah masih menyalurkan dana desa. Anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa, telah tercatat dalam Nota Keuangan RAPBN 2025.

PMK 146 tahun 2023 mengatur penghentian sementara penyaluran dana desa jika ada indikasi penyelewengan.

Namun dana desa akan kembali disalurkan setelah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Ketika dicermati, perkataan Rhoma dengan gerak bibirnya tidak sinkron.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video aslinya menggunakan Google Lens. Hasilnya, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Rhoma Irama Official ini.

Dalam video aslinya Rhoma memberikan klarifikasi mengapa dirinya tidak menghadiri undangan dari Rabithah Alawiyah yang membahas terkait keabsahan nasab Ba'alawi.

Undang itu diberikan kepada Rhoma setelah ia mengundang KH Imaduddin Utsman, pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di podcast-nya.

KH Imaduddin Utsman merupakan orang yang membuat penelitian terkait klaim nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW.

Tim Cek Fakta Kompas.com, mengecek suara Rhoma mempromosikan situs judi  menggunakan Hive Moderation. Tools tersebut dapat mendeteksi sebuah suara dihasilkan oleh artificial intelligence (AI) atau bukan.

Setelah dicek, suara Rhoma terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 71.6 persen. 

Video yang menampilkan Rhoma Irama mempromosikan situs judi merupakan hasil manipulasi.

Dalam video aslinya, Rhoma hanya memberikan klarifikasi mengapa dirinya tidak menghadiri undangan Rabithah Alawiyah yang membahas terkait keabsahan nasab Ba'alawi.

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation suara Rhoma mempromosikan situs judi terdeteksi dihasilkan AI . 

Tim Pemeriksa Fakta TurnBackHoax memasukkan kata kunci “Isu penolakan lumbung pangan di Papua” ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang membahas hal tersebut.
Majalah Tempo edisi 22 September 2024 menyebut Prabowo telah merencanakan lumbung pangan ini telah direncanakan oleh Prabowo sejak lama dengan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, PT Sucofindo, serta Jhonlin Group.
Kedatangan Sucofindo ke Merauke (Papua Selatan) sempat menuai penolakan dari masyarakat adat di Kampung Bibikem, Distrik Ilwayab, dan Kampung Es Wambi, lantaran tanah ulayat yang akan dijadikan sawah.
Dilansir dari pemberitaan voaindonesia.com yang tayang September 2024, pihak lain yang menyuarakan penolakan adalah:
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA). Proyek dirasa menyebabkan deforestasi besar besaran, melanggar hak hidup masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup di wilayah hutan adat.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua. Alasannya, wilayah operasional 10 perusahaan pengemban program strategis nasional (PSN) di Merauke masuk dalam wilayah taman nasional, suaka marga satwa, dan cagar alam.

Unggahan berisi klaim “penolakan program percetakan sawah 1 juta hektare di Papua Selatan adalah kabar bohong” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa tautan tersebut bukanwebsite resmi pendaftaran lowongan sebagai petugas haji 2025.

Sesuai informasi yang dibagikan akun Instagram Kementerian Agama, pendaftaran calon petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) hanya dilakukan melaluiwebsite resmi haji.kemenag.go.id. 

Lebih lanjut pada laman Kemenag, pendaftaran PPIH di tingkat daerah dibuka pada 7 sampai 15 November 2024. Para pendaftar itu akan melalui dua tahap seleksi. Pertama seleksi di kabupaten/kota berupa penilaian administrasi danComputer Assisted Test(CAT) yang akan digelar pada 21 November 2024. Hasilnya akan diumumkan sehari berikutnya alias tanggal 22 November 2024.

Peserta yang lolos seleksi di kabupaten/kota tersebut, akan mengikuti seleksi tahap berikutnya di tingkat provinsi. Seleksinya dilakukan dengan CAT dan wawancara yang akan digelar tanggal 5 Desember 2024. Hasilnya akan diumumkan pada 6 Desember 2024.

Terdapat dua formasi yang bisa dipilih pendaftar PPIH di tingkat daerah, yakni PPIH Kloter (kelompok terbang) dan PPIH Arab Saudi. PPIH Kloter adalah petugas yang menyertai keberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci sampai pulang ke tanah air.

Posisi petugas yang termasuk PPIH Kloter adalah Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Kloter, yang menu pilihannya tersedia di formulir pendaftaran resmi. Sementara PPIH Arab Saudi adalah petugas yang mendampingi jemaah haji selama berada di Arab Saudi.

Mereka yang termasuk PPIH Arab Saudi adalah petugas yang menempati posisi petugas Pelayanan Akomodasi, Pelayanan Konsumsi, Pelayanan Transportasi, Bimbingan Ibadah, dan Siskohat, yang menu pilihannya juga tersedia di formulir pendaftaran resmi

Ada juga pendaftaran calon PPIH di tingkat pusat, namun jadwalnya belum diumumkan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga membuka pendaftaran petugas kesehatan haji 2025, yang pendaftarannya dibuka tanggal 7 sampai 15 November 2024, melalui website resmi Daftarin.kemkes.go.id, sebagaimana diberitakan Tirto.id.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan terdapat formulir pendaftaran calon petugas haji secara online di situs Indohub.vercel.app/lowonganmedispetugashaji adalah klaimkeliru.

Kemenag telah menyediakan formulir di website resmi mereka untuk pendaftaran calon petugas haji 2025. Demikian juga Kemenkes yang membuka pendaftaran petugas kesehatan haji di website resmi mereka.