Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tertera di unggahan. Diketahui, tautan tak mengarah ke laman resmi Garuda Indonesia (career.garuda-indonesia.com). Warganet justru diminta mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.
Melalui laman resminya, Garuda Indonesia telah memberikan imbauan tentang lowongan kerja yang mengatasnamakan perusahaan. Rekrutmen untuk awak kabin haji 2025 pun sudah berakhir sejak pertengahan Desember 2024.
“Rekrutmen PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dilaksanakan secara terbuka/transparan, pendaftaran dilaksanakan secara langsung tanpa perantara, tidak dikenakan/dipungut biaya apapun dan seluruh proses rekrutmen dilaksanakan menggunakan sistem e-Recruitment. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pada nomor telepon 021-2560 1038 atau 021-2560 1041 dan email : recruitment@garuda-indonesia.com,” tulis Garuda Indonesia.

Unggahan berisi tautan “rekrutmen awak kabin haji Garuda Indonesia” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Cek Fakta Suara.com melakukan penelusuran terhadap klaim yang disampaikan, dimulai dengan memanfaatkan mesin pencarian Google. Ketika memasukkan kata kunci “demo di Malioboro pada Februari 2025”, tak didapati pemberitaan maupun informasi dari sumber tepercaya yang mendukung klaim.

Tahap selanjutnya dilakukan penelusuran melalui Instagram dengan terlebih dahulu melakukan pencarian username “@jogjaku” seperti watermark yang tertera di video.

Hasilnya ditemukan video yang identik dengan yang diunggah oleh akun tersebut. Diketahui bahwa video itu diunggah pada Kamis (22/8/2024).

Massa yang menggelar demonstrasi tersebut menyerukan untuk menjaga demokrasi dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.

Melansir TurnBackHoax, konten serupa pernah diulas oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo dan diterbitkan dengan judul “[SALAH] Aksi Demonstrasi di Malioboro 23 September 2024” pada Senin (30/9/2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa video dengan narasi “demo di Malioboro pada Februari 2025” merupakan konten yang menyesatkan.

Melansir TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo mencari video dan sudut pengambilan yang berbeda dengan memasukkan kata kunci “Rahmat Mirzani Djausal bacakan Pancasila” ke kolom pencarian TikTok.

Hasil teratas mengarah ke video yang dibagikan oleh akun TikTok resmi Rahmat Mirzani, “rahmatmirzanidjausal”. Video berupa potongan rekaman dari siaran Garuda TV, Rahmat Mirzani terlihat membacakan Pancasila secara lengkap.

Video dengan angle berbeda juga dibagikan oleh akun TikTok “beritalampung.id” dan “bappilu.gerindra.lampung”. Di sana tak tampak Rahmat Mirzani menghilangkan sila ke-4 saat pembacaan teks Pancasila.

Partai Gerindra melalui akun X resmi “Gerindra” menanggapi cuitan akun X “MurtadhaOne1” dengan memberi pesan balasan. Gerindra menerangkan kalau potongan video “Pancasila tak lengkap” itu disebabkan keterlambatan jaringan saat siaran langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan narasi “penghapusan sila ke-4 Pancasila di HUT Gerindra” merupakan konten yang menyesatkan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait bantuan sebesar Rp 1,5 juta untuk perorangan dari Kemensos.
Kemensos justru mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan informasi terkait bantuan sosial yang mencatut nama kementerian tersebut.
Berikut imbauan dari Kemensos yang diunggah di website Kemensos.go.id:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat juga diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
"Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
1. Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari App Store (untuk pengguna iOS) atau Play Store (untuk pengguna Android).
2. Buat akun baru dengan mengisi informasi pribadi, alamat, dan nomor kontak yang aktif.
3. Setelah berhasil masuk, pilih menu "Daftar Usulan" pada halaman utama aplikasi.
4. Klik "Tambah Usulan" untuk memulai proses pendaftaran.
5. Isi data diri Anda serta data anggota keluarga dengan lengkap dan akurat.
6. Pilih jenis bantuan PKH yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
7. Setelah semua data terisi, kirimkan pendaftaran Anda.
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Cek Fakta Liputan6.com juga menelusuri dengan membuka link yang ditautkan pada postingan. Link itu mengarah pada website yang meminta data pribadi kita termasuk nomor telegram. Ini merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Selain itu sangat berbahaya jika memberikan data pribadi seperti buku tabungan untuk diunggah di media sosial. Pasalnya data pribadi ini rawan digunakan untuk penipuan.

Postingan tautan pendaftaran bantuan sosial untuk perorangan sebesar Rp 1,5 juta dari Kemensos adalah hoaks.