Jakarta: Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan saat ini perekonomian Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang.
Menurut Anies, hal ini menjadi akar dari ketimpangan yang terjadi di Indonesia dalam banyak sektor kehidupan.
"Persoalan terbesar bangsa kita, republik ini ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketimpangan Jakarta dan luar Jawa, kaya-miskin, desa-kota, pendidikan umum, dan pendidikan agama, pendidikan kejuruan dan pendidikan teknis. Ini semua ketimpangan menjadi fenomena membahayakan republik ini," ujar Anies saat debat Pilpres terakhir, Minggu, 4 Februari 2024.
"Ketika republik ini didirikan, para pendirinya mendirikan republik ini untuk semua. Bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongan dan keluarganya, tetapi untuk semuanya," kata Anies Baswedan.
(GFD-2024-19706) Cek Fakta: Anies Sebut Segelintir Orang Menguasai Perekonomian Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan data yang dihimpun tim cek fakta Medcom.id, Indonesia menempati urutan ketiga terkait ketimpangan kekayaan di Asia. Sebanyak 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan penduduk.
Adapun negara dengan ketimpangan tertinggi di Asia yaitu Thailand dan India. Di Thailand, 1% orang terkaya menguasai hampir 70% total kekayaan penduduk dewasa. Sementara di India, 1% orang terkaya menguasai separuh total kekayaan penduduk dewasa.
Adapun negara dengan ketimpangan tertinggi di Asia yaitu Thailand dan India. Di Thailand, 1% orang terkaya menguasai hampir 70% total kekayaan penduduk dewasa. Sementara di India, 1% orang terkaya menguasai separuh total kekayaan penduduk dewasa.
Kesimpulan
Klaim Anies Baswedan tentang segelintir orang menguasai perekonomian Indonesia adalah benar. Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.
Rujukan
(GFD-2024-19705) Cek Fakta: Anies Klaim 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dalam debat terakhir Pilpres 2024menyebut sebanyak 1,6 juta guru belum tersertifikasi.
Hal itu disampaikannya dalam Debat Capres bertema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024.
"Ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi," kata Anies dalam debat kelima Pilpres di JCC Senayan Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Lantas apakah klaim tersebut benar? Berikut cek faktanya .
Hal itu disampaikannya dalam Debat Capres bertema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024.
"Ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi," kata Anies dalam debat kelima Pilpres di JCC Senayan Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Lantas apakah klaim tersebut benar? Berikut cek faktanya .
Hasil Cek Fakta
Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id , klaim Anies Baswedan yang mengklaim sebanyak 1,6 juta guru belum tersertifikasi adalah benar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.
Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).
"Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito.
Nadiem Makarim berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru bisa menerima TPG tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program PPG yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.
“Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang," kata Nadiem melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.
Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).
"Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito.
Nadiem Makarim berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru bisa menerima TPG tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program PPG yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.
“Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang," kata Nadiem melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.
Kesimpulan
Klaim yang disebut Anies Baswedan yang menyebut 1,6 juta guru belum tersertifikasi adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.
Rujukan
(GFD-2024-19704) Cek Fakta: Prabowo Sebut Angka Kematian Ibu saat Melahirkan Masuk Daftar 10 Tertinggi di Dunia
Sumber:Tanggal publish: 04/02/2024
Berita
Jakarta: Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara tertinggi dengan kematian ibu saat melahirkan.
Hal itu disampaikannya dalam Debat Capres bertema Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
"Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan," kata Prabowo di lokasi.
Lantas, apakah klaim tersebut benar? Berikut cek faktanya.
Hal itu disampaikannya dalam Debat Capres bertema Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
"Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan," kata Prabowo di lokasi.
Lantas, apakah klaim tersebut benar? Berikut cek faktanya.
Hasil Cek Fakta
Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id , klaim Prabowo bahwa Indonesia masuk dalam daftar 10 negara tertinggi terkait angka kematian ibu saat melahirkan, adalah sebagian benar.
Data yang dirilis pada 2020, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan angka kematian ibu saat melahirkan. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-5 di bawah Myanmar, Papua Nugini, Timor Leste dan tertinggi, Kamboja.
Namun secara global Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar. Indonesia berada di urutan ke-52. Sementara yang tertinggi, yakni Sudan Selatan.
Data yang dirilis pada 2020, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan angka kematian ibu saat melahirkan. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-5 di bawah Myanmar, Papua Nugini, Timor Leste dan tertinggi, Kamboja.
Namun secara global Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar. Indonesia berada di urutan ke-52. Sementara yang tertinggi, yakni Sudan Selatan.
Kesimpulan
Klaim Prabowo bahwa Indonesia masuk dalam daftar 10 negara tertinggi terkait angka kematian ibu saat melahirkan, adalah sebagian benar
Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.
Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.
Rujukan
(GFD-2024-19703) BBM subsidi pertalite dihapus, benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 10/05/2024
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa mulai 6 Mei 2024, BBM subsidi pertalite dihapus dan digantikan oleh pertamax green.
Unggahan tersebut disertai dengan foto SPBU Pertamina yang hanya menjual Pertamax Turbo 98, Pertamax Green 95, Pertamax 92, dan Pertamina Dex.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Selamat tinggal Pertalite, Selamat datang Pertamax Green... Selamat menikmati ! Mulai dari Aceh , sumatera ,Jawa, Bali, kalimantan, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku hingga ke Papua.
Selamat Menikmati BBM Harga Baru dipaksakan tgl 4.5.24 Petralite dihapus, PLN naik tgl 2.5.24, Selamat Menikmati Pajak2 yang Naik, Selamat Menikmati Sembako Naik, Barang dn Jasa Naik, Transportasi Naik. Mari kita terus BERSYUKUR atas NIKMAT yg diberikan oleh pemerintah #fyp #hargabaru #BBM #Pertamaxgreen #pertamina #bbmnaik #semua #pengikut #pemerintah”
Namun, benarkah BBM subsidi pertalite dihapus?
Unggahan tersebut disertai dengan foto SPBU Pertamina yang hanya menjual Pertamax Turbo 98, Pertamax Green 95, Pertamax 92, dan Pertamina Dex.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Selamat tinggal Pertalite, Selamat datang Pertamax Green... Selamat menikmati ! Mulai dari Aceh , sumatera ,Jawa, Bali, kalimantan, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku hingga ke Papua.
Selamat Menikmati BBM Harga Baru dipaksakan tgl 4.5.24 Petralite dihapus, PLN naik tgl 2.5.24, Selamat Menikmati Pajak2 yang Naik, Selamat Menikmati Sembako Naik, Barang dn Jasa Naik, Transportasi Naik. Mari kita terus BERSYUKUR atas NIKMAT yg diberikan oleh pemerintah #fyp #hargabaru #BBM #Pertamaxgreen #pertamina #bbmnaik #semua #pengikut #pemerintah”
Namun, benarkah BBM subsidi pertalite dihapus?
Hasil Cek Fakta
PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha PT Pertamina (Persero) menegaskan, masih menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah pada 2024. Pertamina juga menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait kelangsungan BBM subsidi jenis Pertalite yang tetap disalurkan sesuai ketentuan.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sehingga perubahan dalam penyaluran Pertalite harus melalui kebijakan pemerintah.
"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata dia dilansir dari ANTARA.
Klaim: BBM subsidi pertalite dihapus
Rating: Disinformasi
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sehingga perubahan dalam penyaluran Pertalite harus melalui kebijakan pemerintah.
"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata dia dilansir dari ANTARA.
Klaim: BBM subsidi pertalite dihapus
Rating: Disinformasi
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Halaman: 2285/6589