Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri informasi terkait program penghapusan kredit macet UMKM di akun Instagram resmi Kementerian UMKM.

Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa penghapusan kredit UMKM dilakukan melalui Telegram.

Kepala Bagian Humas Kementerian UMKM Edi Yanto memastikan, informasi serta tautan pendaftaran program penghapusan kredit macet UMKM yang beredar di media sosial itu adalah hoaks.

"Bisa kami pastikan, itu tidak resmi. Hati-hati penipuan," kata Edi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Menurut Edi, UMKM yang menjadi sasaran program penghapusan kredit macet telah terdata oleh Himbara. Sehingga, tidak ada pendaftaran untuk mengikuti program tersebut.

Pada Sabtu (4/1/2025), Kementerian UMKM telah menjawab pertanyaan salah satu warganet terkait syarat untuk menjadi peserta program tersebut.

"Bank-bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) sudah ada daftar debiturnya ya kak, Pihak Bank yang punya penilaian atas list-list debiturnya yang masuk penghapusbukuan. Jadi bukan mendaftar untuk masuk penghapusbukuan ya," jelas Kementerian UMKM.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa program ini memiliki target 1 juta UMKM yang akan dihapuskan kredit macetnya secara bertahap.

"UMKM yang bisa dihapus piutangnya adalah yang sudah masuk daftar hapus buku perbankan. Saat ini, ada sekitar 1 juta pelaku UMKM yang masuk kategori tersebut di seluruh Indonesia," kata Maman seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (4/1/2025).

Menurut Maman, pemerintah menargetkan sebanyak 67.000 UMKM dengan nilai piutang mencapai Rp 2,4 - Rp 2,5 triliun untuk tahap awal.

Adapun total piutang macet yang ditargetkan untuk dihapus dalam program ini diperkirakan lebih dari Rp 14 triliun jika mencakup seluruh 1 juta UMKM yang memenuhi kriteria.

Maman mengatakan, UMKM yang akan menerima manfaat dari program ini adalah mereka yang sudah masuk dalam kategori "hapus buku" di sistem perbankan, yang berarti pinjaman mereka sudah tidak tertagih secara administrasi.

Dengan adanya program ini, kredit macet tersebut akan diputihkan, memungkinkan para pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan kembali di masa depan.

"Target kita memang semua piutang macet UMKM yang mencapai 1 juta ini bisa dihapustagihkan, sehingga mereka dapat kembali mengakses fasilitas pembiayaan perbankan," ujar Maman.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mengakses program penghapusan kredit macet bagi UMKM adalah hoaks.

Kementerian UMKM menjelaskan, Himbara sudah memiliki daftar debitur yang masuk kriteria penghapusbukuan. Sehingga, tidak ada pendaftaran untuk mengakses program tersebut.

Diberitakan Kompas.com, Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang memastikan narasi soal meninggalnya guru honorer bernama Anace Pekey di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini adalah hoaks.

"Ada foto seorang ibu guru bermarga Pekey yang dikabarkan meninggal dunia di Distrik Bias, Kabupaten Pegunungan Bintang, adalah pembohongan publik dan hoaks," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, Gerald Bidana Senin (6/1/2025).

Gerald mengaku sudah mengecek informasi dan foto jenazah perempuan yang ada dalam unggahan. Namun, foto tersebut bukan guru honorer bernama Anace Pekey. 

Foto jenazah dalam unggahan tersebut adalah Esteriana Kaladana, mahasiswi STPK Katolik di Waena, Kota Jayapura.

Esteriana meninggal dunia di Desa Kabiding, Oksibil, pada 2023. Dia bukanlah guru honorer.

“Fakta sebenarnya yang kami dapatkan, foto jenazah itu bernama Esteriana Kaladana yang berasal dari Kampung Okano, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang. Esteriana meninggal di Desa Kabiding, Oksibil, pada tahun 2023,” ujar Gerald. 

Foto yang diklaim menampilkan guru honorer di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan meninggal dunia tidak benar atau hoaks.

Foto dalam unggahan adalah mahasiswi STPK Katolik di Waena, Kota Jayapura yang meninggal pada 2023. Mahasiswi bernama Esteriana Kaladana, dan dia bukanlah guru honorer.

Akun-akun Facebook yang menawarkan undian berhadiah tersebut bukanlah akun media sosial resmi BRI.

Akun Facebook BRI memiliki centang biru tanda akun telah terverifikasi.

BRI mengatakan kepada Kompas.com bahwa undian berhadiah dari perusahaan perbankan tersebut tidak dilakukan dengan mengeklik tautan di media sosial.

"BRI hanya menggunakan saluran resmi website dan social media resmi (verified/centang biru) sebagai media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat," kata Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi pada Selasa (7/1/2025).

BRI meminta nasabah tidak sembarangan memberikan data pribadi dan perbankan seperti nomor rekening, nomor kartu, PIN, nama pengguna dan kata sandi internet banking, OTP, dan sebagainya.

"BRI mengimbau seluruh nasabah untuk waspada kepada segala bentuk modus penipuan dan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Informasi dan undian berhadiah resmi dari BRI dapat diakses di situs web dengan alamat www.bri.co.id.

Akun Facebook menawarkan undian berhadiah dalam rangka Tahun baru 2025 dari BRI merupakan hoaks.

Akun-akun tersebut bukan akun Facebook resmi BRI. BRI juga meminta nasabah berhati-hati agar tidak terjerat penipuan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah membantah kabar BPJS Kesehatan tidak menanggung penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Menurut Rizzky, tidak ada regulasi yang spesifik mengatur perokok tidak dijamin BPJS Kesehatan.

"Semua peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa diskriminasi," kata Rizzky seperti diberitakan Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Rizzky mengatakan, tidak ada ketentuan yang menyebutkan pembatasan layanan BPJS Kesehatan bagi peserta JKN yang merokok pada 2025.

Masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan juga tidak akan mendapatkan flagging atau penandaan, jika termasuk perokok.

Kendati demikian, BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, termasuk dengan tidak merokok.

"BPJS Kesehatan juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat seperti tidak merokok, menjaga pola makan seimbang, rutin berolahraga, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala," tutur Rizzky.

Ia menyebutkan, merokok menyebabkan delapan penyakit katastropik yang butuh biaya pengobatan besar, perawatan medis jangka panjang, dan dapat mengancam jiwa.

Penyakit katastropik yang pengobatannya bisa diklaim dengan BPJS Kesehatan yakni penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, thalassaemia, cirrhosis hepatitis, leukaemia, dan haemophilia.

Penyakit katastropik tidak menular dan bersifat laten, sehingga perlu waktu lama untuk bermanifestasi. Namun, penyakit ini sering tidak disadari dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh.

Selain itu, mereka yang tidak merokok juga berpotensi mengidap penyakit akibat terpapar asap rokok. Kategori ini dikenal sebagai perokok pasif

Ada sejumlah penyakit yang diidap perokok pasif, di antaranya sakit jantung, kanker, dan gangguan kehamilan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim penyakit akibat rokok tidak akan ditanggung BPJS Kesehatan mulai tahun 2025 perlu diluruskan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, tidak ada ketentuan yang menyebutkan pembatasan layanan BPJS Kesehatan bagi peserta JKN yang merokok pada 2025.

Masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan juga tidak akan mendapatkan flagging atau penandaan jika termasuk perokok.