Sertifikasi halal di Indonesia diurus dan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menetapkan dan memeriksa kehalalan suatu produk.

KFC Indonesia telah mengantongi sertifikat halal yang berlaku hingga Agustus 2025. Buktinya dapat dilihat di sini.

Produk-produk makanan yang dijajakan KFC Indonesia juga telah memiliki sertifikat halalnya masing-masing. Termasuk produk burger.

Daftar sertifikatnya dapat dicek di sini.

Informasi yang mengeklaim bahan makanan dari KFC haram merupakan hoaks berulang yang telah beredar sejak 2021.

Tim Cek Fakta Kompas.com telah membantah narasi serupa.

MUI, melalui situs webnya, juga telah meluruskan narasi yang mempertanyakan kehalalan produk dari PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFB.

Narasi yang mengeklaim Dewan Keadilan Islam mencabut sertifikat halal KFC Indonesia merupakan hoaks.

Sertifikasi halal diurus oleh BPJPH dan MUI. KFC dipastikan memiliki sertifikat halal.

Narasi itu merupakan hoaks berulang yang telah diluruskan MUI sejak 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta kompas.com yang dikutip Murianews.com menyebutkan Putusan MK pada 3 Januari 2025 bukan soal pembatalan UU Desa terkait masa jabatan kepala desa.



Diketahui tahun lalu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu masih menjabat, meneken UU Nomor 3 Tahun 2024 tenteng Desa. Salah satunya memuat revisi mengenai masa jabatan kepala desa.



Pasal 39 di UU itu mengatur masa jabatan kepala desa yakni delapan tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali masa jabatan.



Aturan itu pun menimbulkan pro-kontra. Di antara mereka yang menolak yakni Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu bersama tiga kepala desa.



Mereka kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024. Pasal tersebut mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024.



Permohonan tersebut diajukan oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama tiga kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid.



Pemohon merasa dirugikan karena pasal tersebut hanya mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir hingga Februari 2024.



Kesimpulan...







Sementara, kepala desa yang masa jabatannya habis pada November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak mendapatkan perpanjangan dua tahun.



Namun, MK tidak dapat menerima permohonan karena dinilai telah kehilangan obyek. MK tidak membatalkan UU Desa, melainkan menolak permohonan uji materi perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Berdasarkan penelusuran tersebut, video yang menarasikan ”Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dibatalkan MK” termasuk disinformasi dengan jenis misleading content atau konten yang menyesatkan.



Sebab, MK bukan memutuskan membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, melainkan menolak gugatan permohonan uji materi Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024.

Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri situs resmi milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk memverifikasi kebenaran video dan klaim adanya program bantuan pinjaman dana darurat untuk pekerja migran dengan nama "peminjaman cicil".

Di situs resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, kami tidak menemukan informasi terkait adanya program bantuan pinjaman dana darurat untuk pekerja migran dengan nama peminjaman cicil.

Selanjutnya, kami kembali menonton video video yang menampilkan sosok Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, yang disertakan dalam unggahan. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Pertama, terlihat ada ketidaksinkronan antara gerak bibir, dengan kata yang diucapkan oleh Menteri P2MI Abdul Kardir Karding, dalam video tersebut.

Kejanggalan itu mengindikasikan bahwa audio dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi. Kami menggunakan perangkat pemindai AI, Hive Moderation untuk menganalisis keaslian audio dalam video tersebut. Hasilnya, audio dalam video tersebut memiliki skor 78 persen terindikasi dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan, Tirto menelusuri konteks video asli yang menampilkan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dengan memasukan kata kunci “Menteri P2MI Abdul Kadir Karding” melalui platform pencarian video Youtube.

Hasilnya, kami menemukan video yang disertakan dalam unggahan tersebut berasal dari unggahan video kanal youtube “Kompas TV” berjudul “TEGAS‼️ (FULL MENTERI P2MI KARDING) Arab Saudi Minta Indonesia Kirim Pekerja Migran | Lanturan 82” yang diunggah pada Jumat (13/12/2024).

Dalam video aslinya Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sama sekali tidak berbicara soal adanya program bantuan pinjaman dana darurat untuk pekerja migran dari Kementerian P2MI dengan nama peminjaman cicil.

Tirto juga telah mendapatkan keterangan resmi dari Kementerian P2MI yang telah membantah isi klaim dari video unggahan. Kementerian P2MI memastikan tak pernah memberikan layanan pinjaman dana darurat terhadap pekerja migran.

“Video yang beredar di salah satu platform media sosial ini tidak benar dan dipastikan hasil editan. Kementerian P2MI tak pernah memberikan layanan pinjaman dana darurat terhadap pekerja migran,” tulis keterangan resmi Kementerian P2MI seperti yang diterima Tirto, Sabtu (18/1/2025)

Kementerian P2MI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yg beredar luas di sosial media terutama yang mengatasnamakan instansi tersebut. Instansi tersebut meminta masyarakat untuk mengecek kanal-kanal informasi resmi milik Kementerian P2MI untuk mendapatkan informasi resmi.

“Call center Kementerian P2MI (08001000) hadir untuk memberikan informasi resmi berkaitan dengan pekerja migran indonesia,” tulis instansi tersebut

Hasil penelusuran fakta menunjukkan, video yang menampilkan sosok Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, yang mengumumkan ada program peminjaman dana darurat bagi pekerja migran, dengan nama "peminjaman cicil", bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kementerian P2MI memastikan tak pernah memberikan layanan pinjaman dana darurat terhadap pekerja migran.

Tim pemeriksa fakta Suara.com melakukan penelusuran terhadap konten tersebut menggunakan mesin pencarian Google. Ketika memasukkan kata kunci "Jokowi Bertemu Sekjen Gerindra Bahas Lamaran Menjadi Anggota Partai," tidak didapati informasi apapun yang kredibel mengenai klaim tersebut.

Begitu pula ketika dilakukan penelusuran gambar headline berita di Instagram Kompascom. Ditemukan fakta bahwa pada Selasa (10/12/2024) akun Instagram Kompas mengunggah foto yang memperlihatkan momen pertemuan antara Jokowi dengan Ahmad Muzani yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. 

Meski demikian, konteksnya bukan soal niatan Jokowi bergabung ke Partai Gerindra. Faktanya, Kompascom menuliskan narasi pada unggahan tersebut yang berbunyi “Bertemu dengan Sekjen Gerindra, Jokowi Bahas soal Ekonomi dan Politik”.

Dari penelusuran tersebut, diketahui bahwa pembuat konten yang disebarkan oleh akun X  “kang___L” memanipulasi sampul tersebut dengan mengubah kalimat “soal Ekonomi dan Politik” dengan “Lamaran Menjadi Anggota Partai”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan narasi “Jokowi Bertemu Sekjen Gerindra Bahas Lamaran Menjadi Anggota Partai” merupakan satire.