Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official Warta Sukabumi ini.

Klip yang menampilkan Riva Siahaan bisa dilihat pada menit 1:18.

Dalam video aslinya ia tidak mempromosikan situs judi. Namun, dia menyampaikan soal penyegelan sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 19 Februari 2025.

Penyegelan dilakukan karena SPBU tersebut melakukan kecurangan dengan memanipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli masyarakat.

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek suara Riva Saihaan mempromosikan situs judi menggunakan Hive Moderation.

Tools tersebut dapat mendeteksi sebuah konten dihasilkan oleh artificial intelligence (AI) atau bukan. Setelah dicek, video itu diketahui memiliki probabilitas 99,6 persen dihasilkan oleh AI. 

Video yang mengeklaim Riva Siahaan mempromosikan situs judi merupakan hasil manipulasi. Konten itu merupakan hoaks.

Dalam video aslinya Riva menyampaikan soal penyegelan sebuah SPBU di Sukabumi, Jawa Barat karena terbukti melakukan kecurangan. 

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Riva mempromosikan situs judi terdeteksi dihasilkan oleh AI.

Tim Cek Fakta Murianews.com menelusuri video unggahan tersebut. Dalam penelusuran, video itu ternyata hasil edit menggunakan platform kecerdasan buatan di mana mengubah foto menjadi video.



Tanda-tanda video itu buatan AI yakni gerakan wajah yang tidak alami, ketidaksesuaian pencahayaan dan bayangan, ketidaksesuaian gerakan bibir dengan suara serta frekuensi kedipan mata yang tidak wajar.



Selain itu postingan juga disertai website yang bukan mengarah ke website resmi BPJS Kesehatan. Dalam website tersebut masyarakat diminta mengisi data pribadi dan juga nomor Telegram.



Ini merupakan indikasi scam atau pencurian data serta bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.



Dalam akun Instagram BPJS Kesehatan, @bpjskesehatan_ri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi terdapat bantahan terkait ajakan sebagaimana di narasikan dalam video itu.



”Sehubungan dengan adanya video di jejaring sosial Tiktok mengenai kewajiban pindah segmen kepesertaan dari BPJS Kesehatan Mandiri menjadi BPJS Kesehatan Gratis, maka:



1. Bahwa tidak ada kebijakan yang mengatakan jika BPJS Kesehatan gratis tahun 2024 untuk peserta mandiri (PBPU) harus dialihkan ke BPJS Kesehatan yang bersifat gratis (PBI).



2. Hati-hati atas berbagai macam penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan, informasi resmi hanya ada di website resmi dan media sosial resmi BPJS Kesehatan,” bunyi unggahan pada 4 November 2024.



Kesimpulan...



Akun itu menambahkan narasi:



”Perkembangan zaman memberikan kita kemudahan luntuk memperoleh informasi, hal ini juga harus diikuti dengan peningkatan literasi dalam menanggapi informasi tersebut, khususnya informasi atau konten dunia maya. Pastikan informasi yang kita peroleh adalah kridibel dan dapat dipertanggungjawabkan.



Jangan mudah terpancing dan tertipu oleh isu atau informasi yang belum tentu kebenarannya.”



Untuk melihat postingan BPJS Kesehatan yang membantah narasi tersebut dapat klik di sini.

Postingan video ajakan untuk memindahkan kepesertaan BPJS kesehatan mandiri ke BPJS gratis adalah disinformasi jenis fabricated content.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memanfaatkan Google Lens untuk mencari tahu sumber video unggahan. Pencarian teratas mengarah ke tangkapan layar yang serupa dengan unggahan video akun TikTok “BGsanu”, yakni dari akun Instagram “fesbukbanten”.
Unggahan akun Instagram pada November 2024 itu disertai takarir berisi artikel pemeriksaan fakta tentang klaim “penggeledahan ruangan staf khusus eks Menkominfo Budi Arie”.
Sebelumnya, TurnBackHoax telah mengupas klaim dengan video serupa lewat artikel “[SALAH] Video Tumpukan Uang di Ruang Staf Khusus Eks Menkominfo Budi Arie” pada November 2024. Konteks asli video merupakan momen pengusutan tindak pidana atas kasus Duta Palma Group pada Oktober 2024.

Unggahan “video brankas penyimpanan uang korupsi Pertamina” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan tersebut meminta warganet untuk memasukkan sejumlah data pribadi, seperti:
nama,
nomor identitas pelanggan,
golongan daya, dan
nomor telegram aktif.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “program diskon listrik 50% diperpanjang PLN” ke laman pencarian Google. Salah satu pencarian teratas mengarah ke pemberitaan kompas.com “Penjelasan PLN soal Alasan Program Diskon Listrik 50 Persen Tak Diperpanjang”.
Dalam keterangannya kepada kompas.com, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan program promo diskon listrik berakhir 28 Februari 2025.
"Program ini diberlakukan pada Januari dan Februari 2025 saja," kata Gregorius pada Senin (24/2/2025).
Program diskon listrik 50% tak diperpanjang karena disesuaikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Isinya menyebut diskon 50% hanya diberikan selama dua bulan, yakni Januari—Februari 2025.

Unggahan berisi tautan “perpanjangan program diskon listrik 50%” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Vania)