(GFD-2025-25568) Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Presiden Prabowo Undang Susi Pudjiastuti ke Istana Negara
Sumber:Tanggal publish: 11/02/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan video Presiden Prabowo Subianto mengundang Susi Pudjiastuti ke Istana Negara. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 27 Januari 2025.
Dalam video tersebut terdapat momen pertemuan Presiden Prabowo dengan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Video itu disertai narasi:
"Tunggu tanggal mainnya ibu susi sengaja di undang pak Presiden RI ke Istana Negara"
Akun itu menambahkan narasi:
"Presiden RI Prabowo Subianto tampaknya sengaja mengundang mantan Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudji Astuti ke Istana. Apa yang mereka bicarakan ? Tidak diketahui tapi suasananya terlihat tegas. Apa yang disepakati."
Lalu benarkah postingan video Presiden Prabowo Subianto mengundang Susi Pudjiastuti ke Istana Negara?
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah Kompas TV pada 14 April 2023 di Youtube dengan judul "Momen Keakraban Prabowo Subianto saat Bertemu Susi Pudjiastuti"
Video itu juga disertai narasi:
"JAKARTA, KOMPAS.TV - Prabowo Subianto bertemu dengan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Kantor Kementrian Pertahanan.
Kedatangan Susi Pudjiastuti di Kantor Kemenhan, langsung disambut oleh Prabowo Subianto.
Susi mengaku senang diundang Prabowo ke kantornya.
Di akhir pertemuan, Prabowo memberikan buku berjudul "Kepemimpinan Militer" yang ditanda tangani Prabowo.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Dalam kunjungan tersebut, Susi mengaku membahas isu pertahanan dengan Prabowo.
Susi juga mengatakan, bahwa ia sudah lama tidak mengobrol dan bercanda dengan Prabowo.
"Yang pasti pesan dari beliau: yang mengganggu pertahanan Indonesia, harus kita tenggelamkan," tulis Susi Pudjiastuti pada unggahan di Instagram.
"Kita tenggelamkan!" begitu kata-kata yang kerap diucapkan Susi Pudjiastusi saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan."
Kesimpulan
Postingan video Presiden Prabowo Subianto mengundang Susi Pudjiastuti ke Istana Negara adalah tidak benar. Faktanya video tersebut saat Prabowo bertemu Susi di Kantor Kemenhan 12 April 2023.
Rujukan
(GFD-2025-25572) [HOAKS] Tautan untuk Dapat Bantuan bagi Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 5 Juta
Sumber:Tanggal publish: 11/02/2025
Berita
KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) diklaim memberikan bantuan kepada pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Bantuan itu disebut diambil dari data Program Keluarga Harapan (PKH) dengan batas waktu tertentu dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Kompas.com, tautan yang disebarkan merupakan hoaks.
Tautan bantuan bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (9/2/2024):
Pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan dari pemerintah.
Bantuan Rp 600 ribu tersebut merupakan bantuan langsung tunai sebagai stimulus untuk meningkatkan daya beli dan mencegah resesi ekonomi.
Bantuan Rp 600 ribu itu disebut Bantuan Subsidi Upah (BSU). Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dengan batas waktu tertentu!!!
Lantas, bagaimana caranya??? Silahkan klik link dibawah ini !!!
akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Minggu (9/2/2025), mengenai tautan bantuan dari Kemensos bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Bantuan itu disebut diambil dari data Program Keluarga Harapan (PKH) dengan batas waktu tertentu dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Kompas.com, tautan yang disebarkan merupakan hoaks.
Tautan bantuan bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (9/2/2024):
Pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan dari pemerintah.
Bantuan Rp 600 ribu tersebut merupakan bantuan langsung tunai sebagai stimulus untuk meningkatkan daya beli dan mencegah resesi ekonomi.
Bantuan Rp 600 ribu itu disebut Bantuan Subsidi Upah (BSU). Adapun, data penerima subsidi gaji diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dengan batas waktu tertentu!!!
Lantas, bagaimana caranya??? Silahkan klik link dibawah ini !!!
akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Minggu (9/2/2025), mengenai tautan bantuan dari Kemensos bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Hasil Cek Fakta
Pengguna Facebook menyebarkan tautan berbeda-beda.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri ke mana arah tautan yang beredar dengan bantuan URL Scan.
Tools tersebut dapat membantu mengecek halaman dari sebuah tautan tanpa perlu mengekliknya.
Tidak ada satu pun tautan yang mengarah ke situs resmi Kemensos.
Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.
Tautan tersebut kemungkinan besar merupakan phishing. Situs resmi Kemensos yakni www.kemensos.go.id dengan memakai alamat domain pemerintah.
Dua tautan mengarahkan ke laman, menampilkan kolom pendaftaran dengan mengisi nama sesuai KTP dan nomor ponsel yang terhubung dengan aplikasi perpesanan Telegram.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Agus Zainal Arifin menginformasikan bahwa tautan yang beredar merupakan hoaks.
"Mengkonfirmasikan bahwa terkait sebaran link bantuan mengatasnamakan Kemensos bahwa adanya link bantuan untuk pekerja dgn gaji di bawah Rp 5 juta adalah tidak benar," ujar Agus kepada Kompas.com, Senin (10/2/2025).
Saat pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pernah memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Sebagaimana yang pernah ditulis Kompas.com, bantuan diberikan mulai September 2020.
Namun bantuan tersebut telah dihentikan, seiring situasi pandemi yang kini telah berakhir.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri ke mana arah tautan yang beredar dengan bantuan URL Scan.
Tools tersebut dapat membantu mengecek halaman dari sebuah tautan tanpa perlu mengekliknya.
Tidak ada satu pun tautan yang mengarah ke situs resmi Kemensos.
Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.
Tautan tersebut kemungkinan besar merupakan phishing. Situs resmi Kemensos yakni www.kemensos.go.id dengan memakai alamat domain pemerintah.
Dua tautan mengarahkan ke laman, menampilkan kolom pendaftaran dengan mengisi nama sesuai KTP dan nomor ponsel yang terhubung dengan aplikasi perpesanan Telegram.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Agus Zainal Arifin menginformasikan bahwa tautan yang beredar merupakan hoaks.
"Mengkonfirmasikan bahwa terkait sebaran link bantuan mengatasnamakan Kemensos bahwa adanya link bantuan untuk pekerja dgn gaji di bawah Rp 5 juta adalah tidak benar," ujar Agus kepada Kompas.com, Senin (10/2/2025).
Saat pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pernah memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Sebagaimana yang pernah ditulis Kompas.com, bantuan diberikan mulai September 2020.
Namun bantuan tersebut telah dihentikan, seiring situasi pandemi yang kini telah berakhir.
Kesimpulan
Tautan bantuan dari Kemensos bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta merupakan hoaks.
Kemensos tidak pernah memberikan bantuan atau program semacam itu.
Tautan yang beredar kemungkinan besar merupakan phishing karena tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.
Kemensos tidak pernah memberikan bantuan atau program semacam itu.
Tautan yang beredar kemungkinan besar merupakan phishing karena tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo?fbid=122104558976756785&set=a.122104558442756785
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xvwU5rYPdo7Dab8YBKX1hBCYpPp1ECTSxfv77YHc3QG3DUsmK1duCNNsTbgiLAs3l&id=61572874474331
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GAm3AVJKt9kFi4xeY5U6FKmS6EhHPx5yqS9JKyZbF9FbApwHqo2RbNv3FNNMnf4rl&id=61572022763030
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0H3ymhYGdHhV6xwUEvfbeYKGhptmCAfXnUYRg5DoKqzZDWZ4GY5bASNE5pfC1o1NMl&id=61571993334221
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033RqpAnxsfjeJQxUDj1EAKLPGC8LEYpVJbFbqJTsXKVmoQ77tZef6RmmsXr21oSCHl&id=61572200515784
- https://urlscan.io/result/92ecc2a8-d4e2-4faa-8528-71798e2d75d2/
- https://urlscan.io/result/9d6f673b-be75-419d-96c8-2367fcd28e61/
- https://urlscan.io/result/99dabc72-c57b-4478-8fcb-c34e3f9080bf/
- https://urlscan.io/result/a5a7f353-d665-45c0-aff0-155d4e5db15e/
- https://urlscan.io/result/65eab818-e4a3-4602-a41c-8e57728c207f/
- http://www.kemensos.go.id
- https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/09060271/karyawan-bergaji-di-bawah-rp-5-juta-dapat-bantuan-rp-600000-per-bulan
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-25573) Cek fakta, rumah yang belum bersertifikat elektronik akan menjadi milik negara
Sumber:Tanggal publish: 11/02/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook berdurasi dua menit menarasikan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan terbaru pada Februari 2025.
Video imbauan tersebut menarasikan kepada masyarakat untuk segera memindahkan surat tanah atau surat rumah ke elektronik,. Jika tidak mengubahnya sebelum 2026, maka aset itu akan menjadi milik negara.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“…Sesuai informasi yang terlanjur sudah meluas di media sosial itu, SERTIFIKAT TANAH versi kertas seperti berlaku selama ini, akan diganti oleh pemerintah dengan sertifikat versi digital, atau sertifikat tanah elektronik mulai tahun 2026.
Bagi yang tidak mengganti SERTIFIKAT TANAH-nya menjadi sertifikat elektronik yang dimulai berlaku Februari 2025 ini, maka surat tanah yang masih kertas (rinci, letter C) akan dimusnahkan pemerintah. Resikonya tanah yang semula milik masyarakat, akan diambilalih kepemilikannya oleh negara…”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah rumah yang belum bersertifikat elektronik akan menjadi milik negara?
Video imbauan tersebut menarasikan kepada masyarakat untuk segera memindahkan surat tanah atau surat rumah ke elektronik,. Jika tidak mengubahnya sebelum 2026, maka aset itu akan menjadi milik negara.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“…Sesuai informasi yang terlanjur sudah meluas di media sosial itu, SERTIFIKAT TANAH versi kertas seperti berlaku selama ini, akan diganti oleh pemerintah dengan sertifikat versi digital, atau sertifikat tanah elektronik mulai tahun 2026.
Bagi yang tidak mengganti SERTIFIKAT TANAH-nya menjadi sertifikat elektronik yang dimulai berlaku Februari 2025 ini, maka surat tanah yang masih kertas (rinci, letter C) akan dimusnahkan pemerintah. Resikonya tanah yang semula milik masyarakat, akan diambilalih kepemilikannya oleh negara…”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah rumah yang belum bersertifikat elektronik akan menjadi milik negara?
Hasil Cek Fakta
Kementerian ATR/BPN dalam Instagram resminya menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.
Ia menegaskan sertifikat lama masih berlaku dan tidak akan ditarik selama tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Menurut AHY, dilansir dari ANTARA, layanan publik ke dalam ranah digital, semua akan terintegrasi penuh termasuk sertifikat elektronik dari Kementerian ATR/BPN, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.
Oleh karena itu, Menteri ATR meminta jajaran yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan sertifikat elektronik secara masif untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap teknologi tersebut.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Ia menegaskan sertifikat lama masih berlaku dan tidak akan ditarik selama tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Menurut AHY, dilansir dari ANTARA, layanan publik ke dalam ranah digital, semua akan terintegrasi penuh termasuk sertifikat elektronik dari Kementerian ATR/BPN, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.
Oleh karena itu, Menteri ATR meminta jajaran yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan sertifikat elektronik secara masif untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap teknologi tersebut.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Rujukan
(GFD-2025-25574) Salah: Nilai Tukar Dolar AS Ambles Akibat Trump Dihabisi Bankir
Sumber:Tanggal publish: 11/02/2025
Berita
tirto.id - Pada awal Februari lalu, masyarakat dihebohkan dengan tampilan Google soal nilai tukar dari rupiah ke dolar Amerika Serikat (AS) yang berada di level Rp8.170,65. Kabar itu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial.
Di tengah kehebohan itu, muncul narasi bahwa dolar AS anjlok lantaran ulah bankir. Sebuah akun Instagram bernama “purefact” menyebarkan klaim ini disertai tangkapan layar sebuah berita berjudul “Rupiah Mendadak Rp8.170 per Dolar AS, Menguat atau Google Error?”.
Akun pengunggah juga turut menambahkan takarir yang berbunyi “Dolar Amerika anjlok? Trump dihabisi oleh bankir akibat kebijakannya yang tidak pro elit global”.
Unggahan bertanggal Sabtu (1/2/2025) ini sudah memperoleh 4.256 tanda suka per Selasa (11/2/2025). Kolom komentarnya pun riuh dan diwarnai pertanyaan warganet.
Ada warganet yang mempertanyakan kejadian yang sebenarnya, ada juga yang menyatakan kalau takarirnya terlalu berlebihan, padahal Google cuma sedang bermasalah.
Meski belum jelas kebenarannya, unggahan akun “purefact” ini dibagikan kembali oleh sebuah akun Threads, seperti bisa dilihat di sini (arsip).
Lantas, bagaimana faktanya?
Di tengah kehebohan itu, muncul narasi bahwa dolar AS anjlok lantaran ulah bankir. Sebuah akun Instagram bernama “purefact” menyebarkan klaim ini disertai tangkapan layar sebuah berita berjudul “Rupiah Mendadak Rp8.170 per Dolar AS, Menguat atau Google Error?”.
Akun pengunggah juga turut menambahkan takarir yang berbunyi “Dolar Amerika anjlok? Trump dihabisi oleh bankir akibat kebijakannya yang tidak pro elit global”.
Unggahan bertanggal Sabtu (1/2/2025) ini sudah memperoleh 4.256 tanda suka per Selasa (11/2/2025). Kolom komentarnya pun riuh dan diwarnai pertanyaan warganet.
Ada warganet yang mempertanyakan kejadian yang sebenarnya, ada juga yang menyatakan kalau takarirnya terlalu berlebihan, padahal Google cuma sedang bermasalah.
Meski belum jelas kebenarannya, unggahan akun “purefact” ini dibagikan kembali oleh sebuah akun Threads, seperti bisa dilihat di sini (arsip).
Lantas, bagaimana faktanya?
Hasil Cek Fakta
Hasil pencarian Google tak menemukan adanya pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim kalau anjloknya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah disebabkan oleh ulah bankir terhadap Presiden AS, Donald Trump.
Tirto sebelumnya sudah pernah melaporkan bahwa hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga.
"Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin," kata perwakilan Google, dalam rilis tertulis yang terima, Sabtu (1/2/2025).
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Denny Prakoso, mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google.
"Level nilai tukar USD/IDR Rp8.100-an, sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya," kata Denny, saat dihubungi Tirto, Sabtu (1/2/2025).
Denny menegaskan, data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312. Ia pun mengatakan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem laman Google, sehingga angka yang muncul keliru.
Hingga Senin (10/2/2025), nilai tukar rupiah juga berada pada level Rp 16.406 per dolar AS. Data dari BI memperlihatkan, sepanjang Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap berada pada level 16 ribu per satu dolar dan sama sekali tidak mengalami penurunan signifikan.
Kondisi itu juga konsisten, bahkan saat Trump dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari 2025. Nilai tukar rupiah tetap berada pada angka 16 ribu per dolar AS.
Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menduga data nilai tukar rupiah sebesar Rp8.170,65 per dolar AS pada tampilan Google saat itu merupakan serangan peretas atau hacker.
Menukil Antara, Sabtu (1/2/2025), Ibrahim berpendapat para peretas mempermainkan nilai tukar rupiah sebagai ekspresi kekecewaan mereka. Asumsi itu mempertimbangkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Menurut Ibrahim, data kurs rupiah pada Google itu adalah cara peretas menunjukkan bahwa rupiah bisa bernilai Rp8 ribu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 8 persen.
Tirto sebelumnya sudah pernah melaporkan bahwa hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga.
"Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin," kata perwakilan Google, dalam rilis tertulis yang terima, Sabtu (1/2/2025).
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Denny Prakoso, mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google.
"Level nilai tukar USD/IDR Rp8.100-an, sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya," kata Denny, saat dihubungi Tirto, Sabtu (1/2/2025).
Denny menegaskan, data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312. Ia pun mengatakan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem laman Google, sehingga angka yang muncul keliru.
Hingga Senin (10/2/2025), nilai tukar rupiah juga berada pada level Rp 16.406 per dolar AS. Data dari BI memperlihatkan, sepanjang Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap berada pada level 16 ribu per satu dolar dan sama sekali tidak mengalami penurunan signifikan.
Kondisi itu juga konsisten, bahkan saat Trump dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari 2025. Nilai tukar rupiah tetap berada pada angka 16 ribu per dolar AS.
Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menduga data nilai tukar rupiah sebesar Rp8.170,65 per dolar AS pada tampilan Google saat itu merupakan serangan peretas atau hacker.
Menukil Antara, Sabtu (1/2/2025), Ibrahim berpendapat para peretas mempermainkan nilai tukar rupiah sebagai ekspresi kekecewaan mereka. Asumsi itu mempertimbangkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Menurut Ibrahim, data kurs rupiah pada Google itu adalah cara peretas menunjukkan bahwa rupiah bisa bernilai Rp8 ribu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 8 persen.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, klaim soal anjloknya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah pada awal Februari lalu disebabkan oleh ulah bankir terhadap Presiden AS, Donald Trump bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Denny Prakoso, juga mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google. Data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312.
Hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Denny Prakoso, juga mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google. Data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312.
Rujukan
- https://www.instagram.com/p/DFh4_YkzusA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- https://www.threads.net/@manadocommunity/post/DFh6TTTyyM_
- https://archive.ph/ZS3RI
- https://tirto.id/penjelasan-bi-soal-nilai-tukar-dolar-as-jadi-rp8170-di-google-g7TL
- https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
- https://www.antaranews.com/berita/4620278/data-kurs-rupiah-rp8170-di-google-diduga-karena-serangan-peretas
Halaman: 2109/7906
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5128712/original/054314900_1739258534-cek_fakta_susi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5128735/original/080022000_1739258865-cek_fakta_susi_2.jpg)


