Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation.

Hasilnya, konten tersebut adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99 persen.

Unggahan video berisi klaim “ada bangkai kereta di tebing, akibat jembatan runtuh” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Prabowo Subianto menyanyikan lagu asal Lampung berjudul "Andahmu". Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan gambar identik di situs berbagi video YouTube. Video tersebut berjudul "Momen Presiden Prabowo Nyanyi di Acara Kadin | Kabar Merah Putih tvOne" yang dimuat channel YouTube tvOneNews pada 17 Januari 2025.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) konsolidasi persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dalam acara itu, Prabowo sempat nyanyi 'O Ulate' bareng Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie," tulis channel YouTube tvOneNews.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo bernyanyi di acara kadin" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai peristiwa itu.
Satu di antaranya artikel berjudul "Prabowo Nyanyi 'O Ulate' Bareng Anindya Bakrie-Arsjad di Munas Kadin" yang dimuat situs detik.com pada 16 Januari 2025.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa momen Presiden Prabowo Subianto menyanyikan lagu 'O Ulate' terjadi saat menghadiri acara Munas Konsolidasi Kadin Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 16 Januari 2025.
 

Video yang diklaim Prabowo Subianto menyanyikan lagu asal Lampung berjudul "Andahmu" ternyata tidak benar. Video tersebut diduga telah diedit. Video aslinya, Prabowo menyanyikan lagu asal Maluku berjudul "O Ulate" saat hadir di acara Musyawarah Konsolidasi Kadin Indonesia pada 16 Januari 2025.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri poster berisi informasi petugas Dishub menggelar razia STNK di wilayah NTB pada April 2025. Penelusuran mengarah pada postingan yang diunggah akun Instagram Dinas Perhubungan Provinsi NTB, @dishubntb.
Dalam salah satu postingannya, akun Instagram @dihubntb memberikan stampel hoaks pada gambar poster yang diklaim berisi informasi razia STNK.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Saat ini marak beredar penipuan yang mengatasnamakan razia pajak oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Ditlantas Polda NTB. Untuk menghindari hai ini, pastikan bahwa penyebarluasan informasi hanya dilakukan melalui laman resmi instansi terkait.
Ingat, Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan TIDAK menggelar Razia apapun seperti berita bohong yang beredar. selalu pastikan informasi yang sobat dapatkan berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Yuk, lebih bijak dan waspada saat menerima indormasi!" tulis akun Instagram @dishubntb pada 15 April 2025.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "razia stnk ntb" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Bappenda NTB Tegaskan Info Razia STNK hingga Parkir Rp400 Ribu adalah Hoaks" yang dimuat situs lombok.tribunnews.com pada 15 April 2025.
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB menegaskan, informasi terkait razia STNK hingga parkir Rp400 ribu yang beredar luas saat ini adalah hoaks.
"Hoax pak, enggak ada pengumuman resmi dari Bappenda, tolong diluruskan ya karena entah siapa yang buat hingga menjadi bias kemana-mana," tegas Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani, kepada Tribun Lombok, Selasa (15/4/2025).
Selain pesan berantai via WhatsApp, informasi terkait titik razia STNK juga berupa informasi poster.
Eva Dewiyani menegaskan, semua informasi itu hoaks. Jika Bappenda NTB membuat pengumuman pasti ada logonya.
Ia pun meminta masyarakat untuk hati-hati dan tidak mudah percaya dengan pengumuman seperti itu.
"Silahkan dibaca aturan Opgab (operasi gabungan) dalam Pergub Nomor 32 Tahun 2024 secara utuh dan menyeluruh, supaya tidak bias dan menimbulkan persepsi macam-macam," tegasnya.
Lebih lanjut, Eva menjelaskan, Bappenda NTB selama ini tidak pernah mengeluarkan pengumuman atau kebijakan apa-apa. Terkait operasi gabungan, itu sudah sejak lama dilaksanakan bersama.
"Jadi dengan adanya Pergub 32 Tahun 2024 justru sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya uang jaminan, dan penahanan sementaranya pun adalah dalam bentuk STNK atau kendaraan dengan melihat kondisi di lapangan," jelasnya.
Menurutnya, jika semua kendaraan yang mati pajak di atas dua tahun mereka tahan, bisa penuh kantor Samsat dengan kendaraan yang ditahan tersebut.
"Marilah kita sama-sama saling menghargai karena masyarakat juga tentu ingin aman dan nyaman dalam berlalu lintas," imbuhnya.
 

Poster berisi informasi petugas Dishub menggelar razia STNK di wilayah NTB pada April 2025 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, pihak Dishub NTB tidak pernah menggelar razia seperti dalam poster yang viral di media sosial.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pemda, dishub, polri gelar razia stnk" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Hoaks! Pemda dan Polri menggelar razia STNK" yang dimuat antaranews.com pada 18 Januari 2022.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kabar tentang pemda, dishub, dan Polri menggelar razia STNK merupakan hoaks berulang dan pernah muncul pada tahun 2018 dan 2019.
Kepolisian RI juga tidak pernah mengumumkan kegiatan operasi lalu-lintas yang mengkhususkan pada pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan merupakan kewenangan dinas pendapatan daerah.
Dikutip dari situs polri.go.id, informasi palsu tersebut ternyata juga menyebar hingga ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Kasat Lantas Polres Tabalong, Iptu Oki Hermawan mengatakan bahwa kabar tersebut beredar sejak Selasa 15 April 2025 di salah satu grup WhatsApp. Narasi pada pesan itu menyebutkan, razia pajak STNK mobil dan sepeda motor dilaksanakan oleh Pemda bekerjasama dengan Polri.
"Informasi razia STNK yang beredar di medsos tersebut adalah hoaks atau tidak benar," kata Oki.
 

Kabar tentang pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, kabar tersebut merupakan hoaks yang berulang. Informasi palsu itu pernah beredar pada 2018 dan 2019.