Ditemukan sebuah unggahan di Facebook oleh akun bernama “Bank Papua” yang menginfokan mengenai gebyar undian berhadiah dari Bank Papua.

Untuk memastikan kebenarannya dilakukan pengecekan di Facebook resmi dari Bank Papua (facebook.com/bankpapua1966). Di akun resminya ini, Bank Papua pernah membuat unggahan yang berisi daftar akun resmi media sosial Bank Papua.

Mereka juga memberikan peringatan agar para nasabah terus berhati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Bank Papua.

“Nasabah Bank Papua, kini marak penipuan mengatasnamakan Bank Papua..

Tetap waspada dan hati-hati ya..

Kenali akun – akun resmi Bank Papua agar dapat mengantisipasi penipuan dan berita hoax yang sering terjadi melalui media sosial maupun media lainnya..

Segera hubungi HALO BANK PAPUA

1500-138

untuk informasi seputar Bank Papua.

Waspada dan waspadalah…”

Berdasarkan dari temuan tersebut maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Bank Papua tersebut merupakan salah satu modus untuk melakukan penipuan online.

Akun Facebook resmi dari Bank Papua (facebook.com/bankpapua1966). Di akun resminya ini, Bank Papua pernah membuat unggahan yang berisi daftar akun resmi media sosial Bank Papua. Mereka juga memberikan peringatan agar para nasabah terus berhati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Bank Papua.

Artikel disadur dari Tempo.
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan klaim bahwa WHO menyerukan kepada pemerintah untuk melarang pertanian di seluruh dunia dengan alasan menyelamatkan planet ini.
Pernyataan itu disebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sebuah blog berbahasa Jerman.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, WHO tidak pernah menyerukan kepada pemerintah melarang pertanian di seluruh dunia dengan alasan menyelamatkan bumi, seperti yang diklaim pembuat konten.

Konten tersebut diambil dari situs blogspot berbahasa Jerman dengan judul “WHO fordert Regierungen auf, die Landwirtschaft weltweit zu verbieten, um den Planeten zu retten” atau dalam bahasa Indonesia artinya, WHO menyerukan kepada pemerintah untuk melarang pertanian di seluruh dunia untuk menyelamatkan planet ini.

Setelah memeriksa isi pernyataan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus di dalam video, jelas bahwa Tedros tidak pernah mengatakan hal itu. Konteks sebenarnya dari pernyataan Tedros adalah mengenai sistem pangan yang berkontribusi terhadap lebih dari 30% emisi gas rumah kaca dan menyumbang hampir sepertiga beban penyakit global. Menurut Tedros, transformasi sistem pangan menjadi sangatlah penting agar dapat beralih ke pola makan yang lebih sehat, lebih beragam, dan lebih berbasis nabati.

Video Tedros itu sebenarnya juga sudah ditayangkan di channel YouTube World Health Organization (WHO) pada 21 Desember 2023 lalu dengan judul Our food systems are harming the health of people and planet. Saat itu, dia berbicara di acara resmi COP28 yang diselenggarakan 11 Desember 2023 oleh Dewan Menteri Nordik, Finlandia.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan WHO serukan kepada pemerintah melarang pertanian di seluruh dunia dengan alasan menyelamatkan bumi adalah tidak benar. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tidak pernah menyerukan pelarangan, Tedros hanya menyampaikan soal sistem pangan merugikan kesehatan manusia dan bumi.

Faktanya Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tidak pernah menyerukan pelarangan, Tedros hanya menyampaikan soal sistem pangan merugikan kesehatan manusia dan bumi. Sistem pangan berkontribusi terhadap lebih dari 30 persen emisi gas rumah kaca dan menyumbang hampir sepertiga beban penyakit global. Oleh karena itu, transformasi sistem pangan sangatlah penting dengan beralih ke pola makan yang lebih sehat, lebih beragam, dan lebih berbasis nabati.

Berdasarkan penelusuran, dalam isi video tidak dijelaskan MPR menggelar sidang Istimewa untuk melengserkan Jokowi, melainkan opini tokoh-tokoh terkait izin tambang yang diperbolehkan dikelola oleh ormas keagamaan.

Sebelumnya, dilansir dari ANTARA, Presiden Joko Widodo mengatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki persyaratan yang ketat dan diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas.

Presiden kembali menegaskan bahwa IUPK diberikan kepada badan usaha yang dimiliki ormas, baik berupa koperasi maupun perseroan terbatas (PT). Presiden membantah bahwa IUPK diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri, melainkan lembaga usahanya.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunan berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029.

Selain itu, dilansir dari laman resmi Presiden RI, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024 untuk membahas kesiapan penyelengaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara (Sumut) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Tahun 2024.

Klaim: MPR gelar sidang Istimewa turunkan Jokowi dari jabatan Presiden

Rating: Hoaks

Baca juga: PBNU: Izin tambang untuk ormas merupakan upaya berani Presiden Jokowi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Dilansir Snopes, gambar tersebut telah beredar pada 2021. Foto itu merupakan tangkapan layar video pemberitaan media Al Jazeera dalam Bahasa Arab. 

Video kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris pada Mei 2020 oleh Rima Najjar Merriman, pensiunan profesor sastra Inggris di Universitas Al-Quds.

Dalam video, reporter Al Jazeera yang bernama Najwan Simri menemani pasangan lansia asal Palestina, Abu dan Hajjeh Im Samir mengunjungi lokasi rumah lama mereka di desa bernama Ijzim yang berada di sebelah selatan Haifa.

Rumah tersebut dirampas oleh orang Yahudi saat perang Arab-Israel pada 1948.

Namun, dalam laporan Al Jazeera tidak dijelaskan terkait identitas orang yang kini menempati rumah tersebut. Tidak terdapat pula penjelasan bahwa bahwa penghuni rumah berasal Brooklyn.

Dikutip dari, Al Jazeera pada 1948  Israel mengusir sedikitnya 750.000 warga Palestina dari rumah dan kampung halaman mereka. Saat itu, Israel merebut sekitar 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

Pengusiran tersebut disebut oleh warga Palestina sebagai Hari Nakba atau malapetaka. Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei dengan demonstrasi. 

Foto dengan narasi pasangan lansia Palestina melihat rumah lamanya yang kini ditempati oleh pasangan dari Brooklyn, New York perlu diluruskan.

Foto tersebut berasal dari tangkapan layar video yang diproduksi Al Jazeera, dan  memberitakan pasangan lansia Palestina mengunjungi rumah lamanya yang dirampas pada 1948.

Namun, dalam pemberitaan Al Jazeera tidak dijelaskan terkait identitas orang yang kini menempati rumah tersebut. Tidak ada pula penjelasan bahwa mereka berasal dari Brooklyn.