Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, video yang mengajak peserta JKN mandiri pindah ke PBI adalah hoaks.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Rizzky mengatakan, masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Sementara itu, video yang dibagikan di Facebook kemungkina besar dihasilkan menggunakan perangkat artificial intelligence (AI) generatif.

Sebab, akun media sosial resmi BPJS Kesehatan tidak mengunggah video tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pernyataan Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang mengajak peserta JKN mandiri untuk pindah ke golongan PBI atau gratis.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video ajakan agar peserta JKN mandiri pindah ke golongan PBI atau gratis adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, video tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

 

Video yang diklaim menampilkan momen polisi menangkap dalang pembakaran foto Prabowo dan Gibran tidak benar atau hoaks.

Faktanya, pria yang ditangkap polisi dalam video adalah debt collector berinisial LW. Ia ditangkap penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Saparua, Maluku.

LW ditangkap polisi usai mengambil paksa kendaraan selebgram Clara Shinta dan memaki anggota polisi di apartemen kawasan Jakarta Selatan. 

Poster yang beredar bersumber dari situs berita Bisnis.com.

Melalui sebuah artikel yang tayang pada 17 Februari 2025, Bisnis.com menginformasikan infografik struktur organisasi Danantara.

Namun, infografik aslinya tidak menampilkan nama-nama pengurusnya.

Inforgrafik tersebut hanya memuat sejumlah jabatan dan tugas bersumber dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025.

Dinukil dari Kompas.com, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membantah dirinya masuk dalam struktur organisasi Danantara.

"Tidak," kata Kaesang usai menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

Selain itu, struktur lengkap pengurus Danantara baru akan diumumkan pekan depan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menunjuk orang-orang yang akan mengurus Danantara.

Termasuk Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani, Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria, dan Kepala Bidang Investasi Danantara Pandu Sjahrir

Ketiganya lantas mengusulkan nama-nama tokoh yang akan menjadi pengurus bersama mereka, untuk diusulkan kepada Prabowo.

"Mungkin minggu depan akan kami umumkan nama-nama tersebut. Sehingga dari publik bisa melihat dan menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan manajemen di Danantara ini adalah orang-orang yang reputable, terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” kata Rosan dikutip dari Harian Kompas, Rabu (5/3/2025).

Prabowo juga telah menetapkan dewan pengawas Danantara yang diketuai Menteri BUMN, Erick Thohir dan wakilnya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad.

Sementara anggota dewan pengawas yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan mantan Perdana Menteri Inggris, Anthony Charles Lynton.

Sebagai informasi, pemerintah resmi meluncurkan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi kekayaan negara pada 24 Februari 2025 lalu.

Danantara akan mengelola tujuh aset BUMN meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID dengan total nilai aset sekitar Rp14.715 triliun.

Infografik struktur organisasi Danantara memuat nama sejumlah tokoh politik, termasuk Kaesang merupakan konten manipulatif.

Infografik dari Bisnis.com disunting dengan menambahkan nama-nama tokoh politik, termasuk Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Kaesang membantah terlibat dalam kepengurusan Danantara.

 

Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam unggahan video berdurasi 10 menit tersebut tidak ada narasi yang menyatakan Menteri BUMN, Erick Thohir resmi dicopot oleh Presiden Prabowo.

Dalam video tersebut, terdapat opini pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi blending Pertamina..

Unggahan tersebut juga menampilkan video dari Tribunnews yang berjudul “Pengamat Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir dari Jabatan Menteri BUMN: Tanggungjawabnya”. Dalam video Tribun juga tidak ada narasi Prabowo resmi mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk empat petinggi Pertamina, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Selain itu, tiga tersangka dari pihak swasta juga turut ditetapkan, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadhan Joedo yang menjabat sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Terbaru, dua tersangka tambahan dalam kasus ini adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025