Informasi terkait pendaftaran penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan dan iuran gratis merupakan hoaks yang berulang. Sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com pernah menghubungi Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah.
"Informasi ini hoaks dan penipuan. Tidak ada program seperti hal tersebut," ujar Rizky saat dihubungi Rabu (19/2/2025).
"Hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," ujarnya menambahkan.
Selain itu itu postingan juga disertai website yang bukan mengarah ke website resmi BPJS Kesehatan. Dalam website tersebut masyarakat diminta mengisi data pribadi dan juga nomor Telegram.
Ini merupakan indikasi scam atau pencurian data serta bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.

Postingan link pendaftaran penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan dan iuran gratis adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah oleh Radarbogor.jawapos.com pada Rabu 9 April 2025 pada 08.23 WIB dengan nama penulis yang sama dengan postingan.
Selain itu foto yang digunakan dalam artikel juga sama dengan postingan. Namun dalam artikel asli berjudul "Cinta Banget sama Kokom, Dedi Mulyadi Ngaku Rela Puasa Matigeni dan Keluar Kamar Cuma Salat, Gubernur Jawa Barat: Sekarang Sudah jadi Janda"

Postingan artikel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkata Tuhan tidak ada dan lebih percaya Nyo Roro Kidul adalah tidak benar.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video Prabowo tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini. Video itu diambil pada 2019 sebelum Prabowo menjadi presiden.

Diberitakan Kompas.com, Prabowo melontarkan pernyataan itu saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2019.

Saat itu, Prabowo yang maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 mengatakan bahwa media sebagai pihak yang ikut merusak demokrasi.

"Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu," kata Prabowo yang langsung disambut riuh pada buruh.

"Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau yah. Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan," sambung Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah ia menyampaikan bahwa kebohongan, kecurangan, kekayaan Indonesia yang diambil, serta penindasan terhadap rakyat harus disudahi.

Setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai presiden, Prabowo berkomitmen terhadap kebebasan pers sebagai syarat mutlak demokrasi.

Dia mengakui bahwa pers kadang menghadirkan pemberitaan bersifat kritik yang pedas, namun dia tetap berterima kasih dengan kritik itu.

"Pers yang bebas dan vital adalah syarat mutlak demokrasi. Walaupun kadang pedas di telinga, tapi tetap terima kasih kepada pers media kita," kata Prabowo di kantor KPU, Jakarta, pada 24 April 2024, dilansir dari laman CNN Indonesia.

Kekhawatiran akan belenggu terhadap kebebasan pers kemudian muncul setelah kantor dan jurnalis Tempo mendapat teror berupa kiriman kepala babi dan sejumlah tikus tanpa kepala.

Teror itu kemudian ditanggapi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dengan canda. Hasan mengatakan, kepala babi itu "dimasak saja" saat ditanya wartawan.

Respons itu menuai kritik, karena pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan dianggap tidak pantas diucapkan, apalagi sebagai representasi presiden.

Menanggapi pernyataan Hasan Nasbi, Prabowo mengakui bahwa pernyataan itu sebagai keteledoran.

"Itu ucapan yang menurut saya teledor, keliru, saya kira beliau menyesal," ujar Prabowo.

Video yang mengeklaim Presiden Prabowo memperingatkan media untuk berhati-hati dibagikan dengan konteks keliru. Video itu diambil pada 2019, sebelum Prabowo menjadi presiden. 

Prabowo yang saat itu maju sebagai capres di Pilpres 2019 menyebut media massa sebagai salah satu pihak yang ikut merusak demokrasi. 

Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2019.

Akan tetapi, setelah terpilih sebagai presiden, Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebebasan pers.

Tim Riset Tirto mula-mula mencari tahu sumber artikel CNBC Indonesia yang dicatut dalam unggahan. Dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik lewat Google Image, kami menemukan artikel CNBC dengan tanggal terbit dan penulis yang sama, judulnya “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”.

Tirto tidak menjumpai adanya artikel CNBC Indonesia dengan judul seperti yang terlampir dalam unggahan, saat melakukan penelusuran di kolom pencarian laman media tersebut. Itu artinya, tajuk artikel tersebut telah disunting dan disesuaikan dengan isu yang dibingkai. Dalam artikel aslinya pun tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.

Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Hal itu lantaran tindakan pemalakan bisa merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Kata Noel, pemerintah akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip CNBC, Rabu (26/3/2024).

Saat Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Wamenaker minta sumbangan karena kas negara kosong”, kami pun tak menemukan pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini justru telah dinyatakan tidak benar pula oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menyoal kas negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Dari total efisiensi itu, sebanyak Rp256,10 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Arahan tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Namun, tak ada keterangan resmi dari pemerintah bahwa rakyat perlu menyumbang uang karena pemerintah kekurangan dana.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tangkapan layar artikel CNBC Indonesia soal Wamenaker minta sumbangan ke rakyat karena kas negara kosong bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Judul artikel asli dari gambar yang beredar yakni “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam artikel aslinya tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.

Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Narasi yang berseliweran telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).