Ketika dicek di website dan media sosial BP2MI, tidak ditemukan informasi valid soal program dana bantuan kepada pekerja migran.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Metro TV pada 23 Oktober 2024. 

Video aslinya adalah momen ketika Abdul Kadir Karding memberikan arahan kepada pegawai BP2MI usai dilantik sebagai menteri.

Dalam acara itu, Karding menjelaskan soal program prioritas yang akan dia jalankan.

Ia mengaku akan fokus pada konsep dan mekanisme pembayaran tenaga migran agar para TKI memiliki dana yang cukup ketika nantinya pulang ke Indonesia.

Dalam acara itu tidak ada pernyataan Karding soal dana bantuan Rp 300 juta yang diberikan kepada pekerja migran. Unggahan yang beredar mengarah kepada penipuan. 

Unggahan yang mengeklaim BP2MI meluncurkan program bantuan untuk pekerja migran senilai Rp 300 juta tidak benar atau hoaks.

Video yang beredar adalah momen ketika Abdul Kadir Karding memberikan arahan kepada pegawai BP2MI usai dilantik sebagai menteri.

Selain itu, BP2MI juga tidak pernah mengadakan program dana bantuan senilai Rp 300 juta. 

Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah membantah informasi lowongan pegawai Koperasi Desa Merah Putih melalui akun Instagram resmi pada 25 April 2025.

Kemenkop menyebutkan, hoaks terkait rekrutmen Pegawai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) marak beredar di media sosial.

"Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar," tulis Kemenkop di Instagram.

Informasi resmi terkait Kemenkop dapat diakses melalui akun resmi @kemenkop yang ada di beragam platform media sosial serta situs web kop.go.id.

Sementara itu, tautan rekrutmen yang beredar di Facebook kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data.

Tautan itu mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nama dan nomor akun Telegram.

Waspada, pencurian data bisa menjadi pintu masuk kejahatan lain, misalnya digunakan untuk membobol rekening bank kita.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi lowongan pegawai Koperasi Desa Merah Putih yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Kemenkop menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Masyarakat diimbau untuk mendapatkan informasi yang valid dari sumber resmi.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video lalu menelusurinya dengan teknik reverse image search.

Hasil pencairan di Google mengarahkan ke video di akun Instagram thaich8news dan Facebook ini pada 21 Februari 2024.

Keterangan unggahan menyebutkan, peristiwa dalam video merupakan penggerebekan kegiatan perjudian di distrik Don Muang, Bangkok, Thailand.

Penggerebekan itu diwartakan, salah satunya, oleh Bangkok Post.

Polisi Thailand menggerebek lokasi perjudian pukul 3 sore waktu setempat dan menangkap 29 penjudi, yang terdiri atas 10 laki-laki dan 19 perempuan.

Para penjudi berusaha sembunyi dan melarikan diri melalui tiga kamar yang ada di lokasi, tetapi berhasil digagalkan.

Dikutip dari The Thaiger, ini ada penggerebekan ketiga di lokasi tersebut.

Penggerebekan terakhir di distrik Don Muang terjadi pada 8 Desember 2024, ketika polisi menangkap 141 penjudi.

Pada Januari 2025, pernah ada 32 WNI yang ditangkap karena masuk Thailand secara ilegal.

Mereka ke Thailand secara ilegal diduga karena kabur dari tindakan kekerasan yang dilakukan sebuah kegiatan bisnis ilegal di Myawaddy, Myanmar.

Berdasarkan pewartaan Kompas.com, para WNI mengaku keluar dari sebuah perusahaan di Myawaddy, Myanmar yang mempekerjakan mereka sebagai scammer online.

"KBRI Bangkok telah berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait penanganan WNI tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Judha Nugraha.

Kendati demikian, video yang beredar di media sosial tidak terkait dengan peristiwa 32 WNI yang kabur ke Thailand.

Video kepolisian Thailand menggerebek lokasi penyekapan WNI merupakan konten dengan konteks keliru.

Peristiwa dalam video merupakan penggerebekan kegiatan perjudian di distrik Don Muang, Bangkok, Thailand pada Februari 2024.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran CPNS 2025 tersebut tidak mengarah ke situs Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Kemungkinan besar, tautan itu adalah modus phishing. Awas, jangan sampai memasukkan informasi pribadi apa pun ke situs tersebut.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum mengumumkan penerimaan CPNS 2025.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama mengatakan, penyelenggaraan seleksi CASN 2025 menunggu keputusan dari Kemenpan-RB.

"Sebagai informasi, ada mekanisme khusus yang harus dilalui sebelum proses seleksi CASN dimulai," kata Vino seperti diberitakan Kompas.com, 5 Mei 2025.

Sementara itu, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Mohammad Averrouce, belum bisa memberikan informasi pasti soal penerimaan CPNS 2025.

Pemerintah saat ini masih fokus menuntaskan proses seleksi CASN 2024 serta penataan tenaga non-ASN melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Berkenan monitor kanal resmi kami, termasuk media sosial kami. Pemerintah masih fokus merampungkan proses seleksi CASN 2024 dan penyelesaian tenaga non-ASN melalui mekanisme PPPK," kata Averrouce.

Dia menambahkan, kepastian mengenai penerimaan CPNS 2025 akan dibahas lebih lanjut dengan Presiden, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), serta stakeholder terkait.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mengakses pendaftaran CPNS 2025 adalah hoaks.

BKN dan Kemenpan-RB sampai saat ini belum mengumumkan jadwal penerimaan CPNS 2025. Selain itu, tautan yang dicantumkan kemungkinan besar adalah modus phishing.