Sebuah postingan di Snack Video yang menunjukkan Komjen. Pol. (Purn). Dharma Pongrekun yang menyebut bahwa Indonesia akan menerapkan perjanjian WHO Pandemi Treaty yang mana melarang pengobatan herbal atau pengobatan alternatif, bagi yang melanggar dan menolak vaksinasi akan masuk penjara atau denda Rp500Juta. Ia juga menyebut bahwa dasar hukum penerapan tersebut ditetapkan dalam UU Kesehatan No. 17 tahun 2023.

Namun klaim tersebut menyesatkan, melalui Instagram resminya Kementerian Kesehatan menyebut bahwa Pandemic Agreement atau Pandemi Treaty merupakan inisiasi global dari WHO untuk mengatasi kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Dalam perjanjian tersebut tidak ada bahasan tentang pelarangan dan penerapan denda pada pengobatan alternatif atau herbal.

Mengutip dari Kompas.com, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Inggrid Tania menyebut bahwa dalam UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 justru secara eksplisit mendorong pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan obat bahan alami yang terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

Dengan demikian, denda Rp500Juta jika menggunakan obat herbal dan menolak vaksin adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Tidak ditemukan sumber valid yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya WHO Pandemi Treaty merupakan perjanjian untuk mengatasi persoalan kesiapsiagaan jika terjadi pandemi di masa yang akan datang, dalam perjanjian tersebut tidak ada bahasan tentang pelarangan dan penerapan denda pada pengobatan herbal.

Artikel disadur dari Tempo.

Sebuah postingan Facebook membagikan video yang diklaim merupakan lokasi shooting dari video pendaratan Apollo. Diketahui foto yang dibandingkan tersebut merupakan misi Apollo 15 yang mendarat di bulan pada 31 Juli 1971 dan tercatat sebagai kendaraan pertama yang mengelilingi bulan yang dioperasikan oleh astronaut Jim Iwrin, David Scott, dan Alfred Worden.

Namun perbandingan foto tersebut dengan lokasi yang diklaim merupakan lokasi shooting Apollo di bumi menyesatkan. Dilansir dari Tempo.co, diperhatikan dengan menyesuaikan kecerahan dan kontras gambar, lekukkan gunung tersebut berbeda dengan gunung dekat pendaratan misi Apollo 15.

Dengan demikian, video lokasi shooting Apollo 15 di bumi adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya lekukan gunung latar belakang yang diklaim merupakan tempat shooting pendaratan Apollo di bulan berbeda dengan gunung di bulan dekat dengan lokasi pendaratan Apollo. Selengkapnya pada bagian penjelasan.

Akun Tiktok pencabutnyawa1945 memposting sebuah video berisi kabar duka yang datang dari Suhartoyo yang meninggal dunia. Suhartoyo merupakan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada 22 Mei 2024 postingan tersebut sudah mendapatkan 22.2K like dan 8201 komentar.

Setelah ditelusuri pada 23 Mei 2024 ditemukan informasi bahwa Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Suhartoyo pada 22 Mei 2024 masih terlihat pada sidang pengucapan putusan/ketetapan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Putusan/ketetapan yang dibacakan pada hari itu sebanyak 52 perkara. Sebagai informasi terdapat 297 perkara Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kab/Kota yang didaftarkan ke MK.

Dengan demikian informasi Suhartoyo meninggal dunia tidak benar. Suhartoyo pada 22 Mei 2024 masih menghadiri sidang pengucapan putusan/ketetapan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, sehingga masuk dalam kategori konten palsu.

Informasi Suhartoyo meninggal dunia tidak benar. Faktanya, Suhartoyo merupakan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 22 Mei 2024 masih menghadiri sidang pengucapan putusan/ketetapan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Kanal YouTube @yaschannelofficial pada 5 April 2024 mengunggah video dengan judul dan thumbnail yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo dan Kejagung berhasil menemukan bukti korupsi timah Rp 271 triliun yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya isi video tersebut tidak memberitakan mengenai bukti yang ditemukan Kejagung seperti yang diklaim pada unggahan, melainkan menampilkan momen rapat Komisi VI DPR bersama direksi PT Timah Tbk.

Dalam rapat dengar yang digelar pada 2 April 2024, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, membacakan deretan kasus korupsi di PT Timah yang terjadi dalam periode 2015-2022.

Lebih lanjut, Rieke mendorong Kejagung untuk mencekal jajaran PT Timah beserta keluarganya yang mungkin terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Selain itu, Rieke juga memberikan dukungan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal, agar tidak takut dalam menangani kasus saat ini.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube @yaschannelofficial merupakan informasi yang salah.

Hasil periksa fakta Ainayya.

Unggahan video yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi dan Kejagung telah menemukan bukti kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, isi video tersebut hanya menampilkan momen rapat Komisi VI DPR bersama direksi PT Timah Tbk.