Artikel saduran dari Kompas.com.
Sebuah akun Tiktok dengan nama pengguna “daunmuda196” mengunggah video dengan narasi Palestina resmi menjadi anggota PBB pada bulan Mei.

Setelah ditelusuri di Google dengan menggunakan kata kunci seperti pada narasi dalam video, faktanya Palestina pernah mengajukan permohonan menjadi anggota penuh PBB pada 2011, tetapi gagal karena tidak mendapatkan jumlah dukungan yang dibutuhkan.

Dilansir Al Jazeera, pada 2 April 2024, Otoritas Palestina secara resmi meminta kepada Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan ulang permohonan keanggotaan penuh.
Majelis Umum PBB pada 10 Mei 2024 menyetujui resolusi yang mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Namun, resolusi tersebut tidak memberikan keanggotaan penuh PBB kepada Palestina, melainkan mengakui bahwa mereka memenuhi syarat untuk bergabung sebagai anggota.

Dengan demikian, klaim tentang Palestina resmi menjadi anggota PBB pada bulan Mei adalah keliru dan masuk kategori knten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Setelah melakukan penelusuran, faktanya Palestina pernah mengajukan permohonan menjadi anggota penuh PBB pada 2011, tetapi gagal karena tidak mendapatkan jumlah dukungan yang dibutuhkan. Dilansir Al Jazeera, pada 2 April 2024, Otoritas Palestina secara resmi meminta kepada Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan ulang permohonan keanggotaan penuh. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai Palestina menjadi keanggotaan PBB. Dalam laman resmi PBB, tidak terdapat negara Palestina dalam urutan negara keanggotaan PBB.

Sebuah akun Twitter/X dengan nama akun “Romitsu Top” yang mengunggah video dengan narasi Sandra Dewi resmi jadi tersangka kasus penambangan timah ilegal.

Setelah melakukan penelusuran dengan Google lens ditemukan gambar identik dengan video milik kanal Youtube CNBC Indonesia dengan judul video “Detik-detik, Sandra Dewi Tertunduk Usai Diperiksa Kejagung”.

Video tersebut merupakan video Sandra Dewi setelah jalani pemeriksaan di gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, pada Rabu (15/5/2024).

Sampai saat ini belum ditemukan pernyataan resmi dari Kejagung bahwa Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka.

berdasarkan penjelasan di atas klaim tentang Sandra Dewi resmi jadi tersangka kasus penambangan timah ilegal adalah keliru dan masuk kategori konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya hingga saat ini belum ditemukan pernyataan resmi dari Kejagung bahwa Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebuah video bernarasikan Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diseret ke penjara akibat melawan perintah Presiden Jokowi beredar dari channel youtube bernama ONE NATION.

Setelah dilakukan penelusuran, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi. Beberapa cuplikan yang ditampilkan juga tidak mendukung klaim narasi.

Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari kompas.com berjudul “Hasto Curiga Ada “Orderan” di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya”. Artikel ini membahas tentang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mencurigai ada orderan pihak tertentu di balik pemanggilan dirinya ke Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni 2024. Hasto dilaporkan terkait wawancaranya di sebuah stasiun televisi yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Selanjutnya narator dalam video juga membacakan artikel dari kompas.com dengan judul “Dipanggil Ke Polda Metro Jaya karena Bicara di Media, Hasto PDI-P: Besok Saya Hadir”. Dalam artikel tersebut membahas tentang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional, Selasa, 4 Juni 2024.

Dengan demikian, narasi dengan klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diseret ke penjara akibat melawan perintah Presiden Jokowi adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya tidak ditemukan informasi terkait Hasto Kristiyanto diseret ke penjara akibat melawan Jokowi. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.

Beredar sebuah video dari chennel youtube bernama ONE NATION bernarasikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet usai dicecar habis DPR.

Setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak terdapat informasi yang mendukung klaim narasi yang beredar. Thumbnail yang ditampilkan juga merupakan hasil manipulasi dari beberapa gambar berbeda yang digabung menjadi satu.

Dalam video tersebut terdapat narasi yang membahas tentang Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyesal terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa. Narasi tersebut bersumber dari artikel detik.com berjudul “Basuki Menyesal soal Tapera: Kalau Belum Siap, Kenapa Kita Tergesa-gesa”.

Selain itu, narator juga membacakan artikel dari tempo.co dengan judul “DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara”. Artikel ini membahas tentang Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba mengkritisi Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tapera Basuki Hadimuljono perihal detail data kebutuhan rumah bagi para ASN dan pekerja swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim narasi yang menyatakan Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tapera Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan informasi terkait Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang ditambahi dengan narasi menyesatkan.