Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube CNBC yang berjudul “Trump Resmi Dimakzulkan DPR AS!” yang diunggah pada 19 Desember 2019.

Dalam video aslinya, disebutkan bahwa pemakzulan tersebut terjadi karena hasil voting anggota parlemen terhadap dua pasal tuduhan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalang-halangi Kongres.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebagai informasi, Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS ke-45 pada periode 2017–2021 dan kembali menjabat sebagai Presiden ke-47 sejak 2025. Adapun proses pemakzulan Trump yang sebenarnya terjadi pada 2019.

Setelah Kongres menyetujui pemakzulan, proses dilanjutkan ke Senat. Namun, pada 5 Februari 2020, Senat membebaskan Trump dari kedua tuduhan karena tidak memenuhi ambang batas dua pertiga suara yang dibutuhkan.

Dengan demikian, Trump tidak diberhentikan dari jabatannya dan tetap menyelesaikan masa kepresidenannya hingga akhir 2021.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia menelusuri kebenaran klaim tersebut dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. 

Mengutip pemberitaan Kompas.com pada kanal Ohayo Jepang ( Viral Video Jepang Akan Blacklist Indonesia, KBRI Tokyo Beri Penjelasan | Kompas), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo secara resmi membantah kabar tersebut. 

Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Jepang mengenai rencana pemblokiran atau blacklist terhadap pekerja migran Indonesia. 

“Sampai dengan saat ini tidak ada pernyataan Pemerintah Jepang yang disampaikan ke KBRI Tokyo terkait dengan daftar hitam yang ramai didiskusikan di sosial media,” ujarnya pada 14 Juli 2025. 

KBRI Tokyo juga menambahkan bahwa Jepang masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Bahkan, Pemerintah Jepang mengapresiasi peningkatan jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang datang secara legal dan memenuhi persyaratan. 

Terkait beberapa insiden kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh WNI di Jepang, pihak KBRI mengonfirmasi bahwa memang ada sejumlah kasus yang dilaporkan secara resmi oleh otoritas Jepang. Namun, seluruh kasus tersebut sudah diproses sesuai hukum Jepang dan tidak menjadi dasar pelarangan secara kolektif terhadap pekerja migran asal Indonesia. 

Sementara itu, mengenai isu latihan bela diri di jalan umum, KBRI menyatakan tidak pernah menerima laporan resmi dari pemerintah Jepang terkait aktivitas tersebut. Pihak KBRI juga terus menjalin kerja sama yang baik dengan otoritas keamanan Jepang guna menjaga ketertiban dan citra baik WNI di Jepang.

KBRI Tokyo turut mengimbau seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Jepang agar senantiasa menghormati hukum, budaya, dan norma setempat. 
Sumber: Press Release KBRI Tokyo & KJRI Osaka | Kemlu RI

Informasi yang menyebut bahwa Pemerintah Jepang akan melakukan blacklist terhadap pekerja migran Indonesia akibat kasus kriminal dan latihan silat di jalanan adalah tidak benar dan termasuk konten menyesatkan (misleading content). 

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi, dan senantiasa merujuk pada sumber resmi seperti KBRI atau instansi pemerintah terkait.

Setelah ditelusuri, foto itu merupakan dokumentasi lama, ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan bertemu dengan Menhan Belanda Kajsa Ollongren.

Dikutip dari laman Kemenhan, pertemuan tersebut diadakan di Shangri-La Hotel, Singapura, pada 3 Juni 2023, usai Prabowo menjadi pembicara dalam IISS Shangri-La Dialogue.

"Terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren atas undangan untuk mengadakan pertemuan hari ini. Indonesia akan banyak belajar dari Belanda terutama dalam bidang pertanian, pengelolaan air, dan seawall," kata Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Ollongren menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Indonesia dalam upaya mendorong penyelesaian konflik Ukraina-Rusia.

"Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Ukraina patut diapresiasi. Semoga upaya ini segera membuahkan hasil," kata Ollongren.

Prabowo dan Ollongren juga membahas sejumlah isu di kawasan serta kerja sama di bidang pertahanan.

Namun, tidak ada bukti Prabowo membicarakan soal pelepasan Aceh dan Papua.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto pertemuan Prabowo dengan delegasi Belanda dibagikan dengan narasi keliru dan perlu diluruskan.

Foto itu merupakan dokumentasi lama, ketika Prabowo masih menjadi Menhan RI dan bertemu dengan Menhan Belanda Kajsa Ollongren di Shangri-La Hotel, Singapura, pada 3 Juni 2023.

Prabowo dan Ollongren membahas sejumlah isu di kawasan serta kerja sama di bidang pertahanan. Namun, tidak ada bukti Prabowo membicarakan soal pelepasan Aceh dan Papua.

Narasi mengenai Texas mendapat bantuan dari Israel bermula dari bantuan yang diterima saat terjadi Badai Harvey.

Pada 2017, Texas dilanda Badai Harvey yang mengakibatkan kerusakan pada permukiman dan bangunan kota.

Sebagaimana dilaporkan BBC, sejumlah kota di Texas menyetujui kesepakatan dana bantuan bencana dari Israel.

Pejabat Kota Dickinson mewajibkan warga yang meminta bantuan menandatangi ikrar untuk tidak memboikot Israel selama mereka menerima bantuan.

Persyaratan ini dinilai kontroversial dan menuai berbagai kecaman.

Dickinson merupakan salah satu daerah yang paling parah dilanda banjir pada Juli 2025 di Texas Tengah.

Kendati demikian, tidak ada bukti perjanjian serupa berlaku ketika terjadi bencana banjir di Texas baru-baru ini.

Adapun perjanjian antara pemerintah Kota Dickson telah membatalkan perjanjian tersebut.

Dikutip dari CNBC, perjanjian dengan Israel dihapus tak lama setelah kontroversi dan mendapat teguran dari kelompok masyarakat sipil Texas.

Sebelumnya, narasi serupa juga telah dibantah oleh pemeriksa fakta Snopes dan Misbar.

Narasi mengenai pemerintah Texas bersumpah setia pada Israel demi mendapat bantuan bencana banjir merupakan informasi keliru yang perlu diluruskan.

Isu mengenai bantuan bencana dan perjanjian dengan Israel terjadi pada 2017 ketika Texas dilanda Badai Harvey.

Namun perjanjian itu segera dibatalkan karena kontroversial dan dikecam banyak pihak.