KOMPAS.com - Pemerintah Jepang disebut telah membentuk Organisasi Komando Pusat, sebagai buntut aksi warga negara Indonesia (WNI) yang meresahkan warga Jepang.
Pembentukan badan tersebut diklaim merupakan imbas dari tindakan yang dilakukan sekelompok WNI di Jepang.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut keliru.
Informasi mengenai pembentukan Organisasi Pusat Komando Jepang akibat ulah WNI disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.
Pengguna media sosial menyertakan video menampilkan pertemuan para pejabat Jepang.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Selasa (15/7/2025):
GA DI DALAM NEGERI GA DI LUAR NEGERI, HOBINYA BIKIN ULAH
Imbas Ulah Oknum Pendekar +62 di Jepang yang Jadi Perhatian Publik, Pemerintah Jepang membentuk Organisasi Pusat Komando yang akan menangani isu orang asing.
akun Facebook Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, Selasa (15/7/2025), mengenai pembentukan Organisasi Pusat Komando Jepang akibat ulah WNI.
(GFD-2025-28025) [KLARIFIKASI] Pusat Komando Jepang Dibentuk Bukan karena Ulah WNI secara Langsung
Sumber:Tanggal publish: 21/07/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Video yang diunggah pengguna media sosial merupakan pertemuan Sekretariat Kabinet Jepang.
Konten serupa ditemukan di akun Instagram Japan Station, yang diunggah pada Senin (14/7/2025).
Keterangan video menyebutkan, pemerintah Jepang membentuk sebuah organisasi di bawah Sekretariat kabinet.
Organisasi yang dijuluki "menara kontrol" itu dibentuk untuk menangani tindakan kriminal dan ketidaktertiban warga negara asing di Jepang.
Dilansir Japan Times, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi ingin menerapkan sistem yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melibatkan tenaga kerja asing.
"Ada situasi di mana warga merasa tidak nyaman dengan sistem di Jepang, yang diterapkan dengan tidak tepat oleh beberapa penduduk asing atau khawatir dengan tindakan yang mereka lakukan," ujarnya.
Kendati demikian, tidak ada pernyataan dari pemerintah Jepang yang secara spesifik mengaitkan pembentukan organisasi tersebut dengan aksi WNI di Jepang.
Sebagaimana diwartakan Antara, pembentukan "menara kontrol" atau pusat komando baru di bawah Sekretariat Kabinet, dilatarbelakangi berbagai hal.
Isu pembentukan organisasi ini telah ada dalam kampanye resmi pemilihan anggota majelis tinggi parlemen Jepang.
Latar belakangnya yakni kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional.
WNA yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jepang selama lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftar program Asuransi Kesehatan Nasional. Asuransi ini juga berlaku bagi wiraswasta dan pengangguran.
Sejumlah partai oposisi konservatif di Jepang lantas mempermasalahkan persentase pembayaran premi kepada penduduk asing yang dinilai tinggi.
Perdebatan mengarah ke xenofobia dengan mengaitkan angka kriminalitas di Jepang yang melibatkan penduduk asing. Sehingga dibentuklah organisasi komando untuk menangani kontroversi tersebut.
Sebagai konteks, aksi sejumlah WNI di Jepang menjadi belakangan menjadi sorotan.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, pada akhir Juni 2025 ada tiga WNI yang merampok warga Jepang, setahun sebelumnya dikabarkan bahwa sekelompok WNI membentuk sebuah geng di Jepang, serta aksi pengibaran bendera kelompok silat.
Namun, masalah tersebut telah tertangani. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam keadaan baik.
Konten serupa ditemukan di akun Instagram Japan Station, yang diunggah pada Senin (14/7/2025).
Keterangan video menyebutkan, pemerintah Jepang membentuk sebuah organisasi di bawah Sekretariat kabinet.
Organisasi yang dijuluki "menara kontrol" itu dibentuk untuk menangani tindakan kriminal dan ketidaktertiban warga negara asing di Jepang.
Dilansir Japan Times, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi ingin menerapkan sistem yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melibatkan tenaga kerja asing.
"Ada situasi di mana warga merasa tidak nyaman dengan sistem di Jepang, yang diterapkan dengan tidak tepat oleh beberapa penduduk asing atau khawatir dengan tindakan yang mereka lakukan," ujarnya.
Kendati demikian, tidak ada pernyataan dari pemerintah Jepang yang secara spesifik mengaitkan pembentukan organisasi tersebut dengan aksi WNI di Jepang.
Sebagaimana diwartakan Antara, pembentukan "menara kontrol" atau pusat komando baru di bawah Sekretariat Kabinet, dilatarbelakangi berbagai hal.
Isu pembentukan organisasi ini telah ada dalam kampanye resmi pemilihan anggota majelis tinggi parlemen Jepang.
Latar belakangnya yakni kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional.
WNA yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jepang selama lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftar program Asuransi Kesehatan Nasional. Asuransi ini juga berlaku bagi wiraswasta dan pengangguran.
Sejumlah partai oposisi konservatif di Jepang lantas mempermasalahkan persentase pembayaran premi kepada penduduk asing yang dinilai tinggi.
Perdebatan mengarah ke xenofobia dengan mengaitkan angka kriminalitas di Jepang yang melibatkan penduduk asing. Sehingga dibentuklah organisasi komando untuk menangani kontroversi tersebut.
Sebagai konteks, aksi sejumlah WNI di Jepang menjadi belakangan menjadi sorotan.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, pada akhir Juni 2025 ada tiga WNI yang merampok warga Jepang, setahun sebelumnya dikabarkan bahwa sekelompok WNI membentuk sebuah geng di Jepang, serta aksi pengibaran bendera kelompok silat.
Namun, masalah tersebut telah tertangani. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam keadaan baik.
Kesimpulan
Video konferensi pers pembentukan Pusat Komando di bawah Sekretariat Kabinet Jepang disebarkan dengan narasi keliru.
Pembentukan organisasi tersebut dilatarbelakangi kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional di Jepang dan mencegah narasi xenofobia.
Pemerintah Jepang tidak menyebutkan bahwa pembentukan organisasi itu disebabkan oleh aksi WNI di Jepang yang belakangan menjadi sorotan.
Pembentukan organisasi tersebut dilatarbelakangi kontroversi penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional di Jepang dan mencegah narasi xenofobia.
Pemerintah Jepang tidak menyebutkan bahwa pembentukan organisasi itu disebabkan oleh aksi WNI di Jepang yang belakangan menjadi sorotan.
Rujukan
- https://www.facebook.com/Maelisma2/videos/640479241751950/
- https://www.facebook.com/100092313532259/videos/1981098842695032
- https://www.facebook.com/100079991325065/videos/1044272857869109
- https://www.instagram.com/reel/DMFaxldSfsm/
- https://www.japantimes.co.jp/news/2025/07/08/japan/politics/japan-foreign-resident-crime-control/
- https://www.antaranews.com/berita/4953389/jepang-bentuk-pusat-komando-untuk-bahas-penduduk-wna-jelang-pemilu
- https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/15/204500065/deretan-kasus-wni-di-jepang-yang-jadi-sorotan-dari-perampokan-hingga-aksi?page=all
- https://www.instagram.com/kbritokyo/p/DMIN42TSo0g/?img_index=1
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-28034) [KLARIFIKASI] Satire The Simpsons Prediksi Skandal Perselingkuhan CEO Astronomer
Sumber:Tanggal publish: 21/07/2025
Berita
KOMPAS.com - Sebuah episode dari serial animasi The Simpsons diklaim telah memprediksi skandal perselingkuhan CEO Astronomer, Andy Byron.
Narasi yang beredar menyebutkan, skandal yang viral pada Juli 2025 itu telah diprediksi oleh The Simpsons sejak 2015.
Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar dan merupakan satire.
Narasi yang mengeklaim The Simpsons telah memprediksi skandal perselingkuhan CEO Astronomer Andy Byron dibagikan oleh akun Threads ini pada Sabtu (19/7/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
Episode Simpsons yang keluar pada tahun 2015. Sungguh menakjubkan bagaimana tayangan mereka menjadi kenyataan bertahun-tahun kemudian
Narasi itu disertai gambar yang diklaim sebagai cuplikan episode The Simpsons. Tampak seorang pria memeluk seorang perempuan, dan disaksikan oleh Homer dan Marge Simpson.
Gambar serupa dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, serta akun Instagram ini dan ini.
Narasi yang beredar menyebutkan, skandal yang viral pada Juli 2025 itu telah diprediksi oleh The Simpsons sejak 2015.
Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar dan merupakan satire.
Narasi yang mengeklaim The Simpsons telah memprediksi skandal perselingkuhan CEO Astronomer Andy Byron dibagikan oleh akun Threads ini pada Sabtu (19/7/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
Episode Simpsons yang keluar pada tahun 2015. Sungguh menakjubkan bagaimana tayangan mereka menjadi kenyataan bertahun-tahun kemudian
Narasi itu disertai gambar yang diklaim sebagai cuplikan episode The Simpsons. Tampak seorang pria memeluk seorang perempuan, dan disaksikan oleh Homer dan Marge Simpson.
Gambar serupa dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, serta akun Instagram ini dan ini.
Hasil Cek Fakta
Sebagai konteks, CEO Astronomer Andy Byron viral setelah tertangkap kamera jumbotron sedang memeluk perempuan yang bukan istrinya saat menyaksikan konser Coldplay di Gillette Stadium, Massachusetts pada 16 Juli 2025.
Namun, klaim The Simpsons telah memprediksi terjadinya skandal tersebut sejak 2015 merupakan informasi keliru.
Gambar episode The Simpsons yang diklaim memprediksi skandal perselingkuhan Byron tidak ditemukan di situs resmi maupun situs yang diketahui secara telaten menyimpan dokumentasi episode The Simpsons, seperti Simpsons Wiki atau Wikisimpsons.
Sebaliknya, gambar tersebut terindikasi hasil manipulasi berbasis artificial intelligence (AI).
Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas mencapai 99,8 persen dihasilkan oleh AI generatif.
Namun, klaim The Simpsons telah memprediksi terjadinya skandal tersebut sejak 2015 merupakan informasi keliru.
Gambar episode The Simpsons yang diklaim memprediksi skandal perselingkuhan Byron tidak ditemukan di situs resmi maupun situs yang diketahui secara telaten menyimpan dokumentasi episode The Simpsons, seperti Simpsons Wiki atau Wikisimpsons.
Sebaliknya, gambar tersebut terindikasi hasil manipulasi berbasis artificial intelligence (AI).
Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas mencapai 99,8 persen dihasilkan oleh AI generatif.
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim The Simpsons telah memprediksi skandal perselingkuhan CEO Astronomer Andy Byron adalah perlu diluruskan.
Gambar episode The Simpsons yang diklaim memprediksi skandal perselingkuhan Byron terdeteksi sebagai hasil manipulasi berbasis AI.
Konten itu kemungkinan merupakan satire terhadap skandal perselingkuhan CEO Astronomer yang ramai dibahas di berbagai platform internet.
Gambar episode The Simpsons yang diklaim memprediksi skandal perselingkuhan Byron terdeteksi sebagai hasil manipulasi berbasis AI.
Konten itu kemungkinan merupakan satire terhadap skandal perselingkuhan CEO Astronomer yang ramai dibahas di berbagai platform internet.
Rujukan
- https://www.threads.com/@stewartaqueen/post/DMSVxsZMIuk/simpsons-episode-that-came-out-in-2015-unreal-how-many-times-they-have-had-stuff
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263716671885520&set=a.625177519072775
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1297310028424602&set=a.447272500095030
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1194616586044112&set=a.473524241486687
- https://www.instagram.com/reel/DMR2Syvubre/
- https://www.instagram.com/p/DMTFqyAuskq/
- https://simpsons.fandom.com/wiki/Simpsons_Wiki
- https://simpsonswiki.com/wiki/Main_Page
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2025-28035) [HOAKS] Pemerintah Beri Bantuan Rp 275 Juta untuk 20 TKI
Sumber:Tanggal publish: 21/07/2025
Berita
KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa video dengan narasi yang mengeklaim pemerintah memberikan dana bantuan sosial Rp 275 juta kepada 20 tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menurut unggahan, bantuan itu akan disalurkan melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Video yang mengeklaim pemerintah memberikan dana bantuan sosial Rp 275 juta kepada 20 orang TKI salah satunya dibagikan akun Facebook ini dan ini.
Video itu menampilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan mantan Kepala B2MI Benny Rhamdani.
Masyarakat yang tertarik mendapat bantuan diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan tersebut merupakan gabungan dua video yang berbeda dan tidak terkait dengan pemberian bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.
Video pertama yang menampilkan Erick Thohir dan Benny Rhamdani identik dengan unggahan di kanal YouTube KEMENTERIAN BUMN RI pada 2020.
Adapun video itu adalah momen ketika Kementerian BUMN dan BP2MI menandatangani nota kesepahaman terkait upaya memberikan fasilitas kepada pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam kerja sama itu, Kementerian BUMN berkomitmen memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI, serta remitansi bagi PMI.
Kementerian BUMN juga menjanjikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.
Sementara, video kedua yag menampilkan Benny Rhamdani sedang diwawacara identik dengan yang ada di kanal YouTube IDXChannel pada 2021.
Video itu menampilkan peluncuran program pembebasan tanggungan kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan TKI dari Bank Negara Indonesia (BNI).
Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid pemerintah memberikan bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.
Unggahan itu mengarah pada penipuan, terlebih masyarakat diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tidak jelas.
Menurut unggahan, bantuan itu akan disalurkan melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Video yang mengeklaim pemerintah memberikan dana bantuan sosial Rp 275 juta kepada 20 orang TKI salah satunya dibagikan akun Facebook ini dan ini.
Video itu menampilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan mantan Kepala B2MI Benny Rhamdani.
Masyarakat yang tertarik mendapat bantuan diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan tersebut merupakan gabungan dua video yang berbeda dan tidak terkait dengan pemberian bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.
Video pertama yang menampilkan Erick Thohir dan Benny Rhamdani identik dengan unggahan di kanal YouTube KEMENTERIAN BUMN RI pada 2020.
Adapun video itu adalah momen ketika Kementerian BUMN dan BP2MI menandatangani nota kesepahaman terkait upaya memberikan fasilitas kepada pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam kerja sama itu, Kementerian BUMN berkomitmen memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI, serta remitansi bagi PMI.
Kementerian BUMN juga menjanjikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.
Sementara, video kedua yag menampilkan Benny Rhamdani sedang diwawacara identik dengan yang ada di kanal YouTube IDXChannel pada 2021.
Video itu menampilkan peluncuran program pembebasan tanggungan kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan TKI dari Bank Negara Indonesia (BNI).
Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid pemerintah memberikan bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.
Unggahan itu mengarah pada penipuan, terlebih masyarakat diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tidak jelas.
Hasil Cek Fakta
Kesimpulan
Video yang mengeklaim pemerintah memberikan dana bantuan sosial Rp 275 juta kepada 20 orang TKI merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Unggahan yang beredar merupakan gabungan dua video berbeda. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid pemerintah memberikan bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.
Unggahan yang beredar merupakan gabungan dua video berbeda. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid pemerintah memberikan bantuan Rp 275 juta kepada 20 orang TKI.
Rujukan
(GFD-2025-27996) Cek fakta, video PM Israel akui kekalahan dari Palestina
Sumber:Tanggal publish: 20/07/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook berdurasi satu menit 30 detik yang diunggah pada 14 Juli 2025 menampilkan beberapa pria berseragam militer lengkap. Sosok utama dalam video tersebut dinarasikan sebagai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Narasi dalam video menyebut bahwa Netanyahu mengakui kekalahan negaranya dalam perang melawan perlawanan Palestina, terutama dari kelompok Hamas.
Disebutkan pula bahwa Netanyahu meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Palestina dan menyatakan bahwa Israel telah kalah.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PM Israel Akui Kekalahan: ‘Kami Bukan Israel Lagi’. Dalam pernyataan mengejutkan yang mengguncang dunia, Perdana Menteri Israel akhirnya mengakui kekalahan negaranya dalam perang panjang melawan perlawanan Palestina, khususnya dari kelompok Hamas. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Palestina dan Hamas, menyatakan bahwa negaranya telah kalah. ‘Dalam perang, ada yang menang dan ada yang kalah. Kami kalah. Negara Israel kini sudah tidak ada. Kami bukan Israel lagi,’ ungkapnya dengan nada penuh penyesalan.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah video Netanyahu mengakui kalah dari Palestina?
Narasi dalam video menyebut bahwa Netanyahu mengakui kekalahan negaranya dalam perang melawan perlawanan Palestina, terutama dari kelompok Hamas.
Disebutkan pula bahwa Netanyahu meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Palestina dan menyatakan bahwa Israel telah kalah.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PM Israel Akui Kekalahan: ‘Kami Bukan Israel Lagi’. Dalam pernyataan mengejutkan yang mengguncang dunia, Perdana Menteri Israel akhirnya mengakui kekalahan negaranya dalam perang panjang melawan perlawanan Palestina, khususnya dari kelompok Hamas. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Palestina dan Hamas, menyatakan bahwa negaranya telah kalah. ‘Dalam perang, ada yang menang dan ada yang kalah. Kami kalah. Negara Israel kini sudah tidak ada. Kami bukan Israel lagi,’ ungkapnya dengan nada penuh penyesalan.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Namun, benarkah video Netanyahu mengakui kalah dari Palestina?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan video resmi yang diunggah di kanal YouTube IsraeliPM berjudul “PM Netanyahu in Gaza: We will continue fighting until victory. Nothing will stop us.”
Dalam video tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi Jalur Gaza, menerima pengarahan keamanan, berdialog dengan para komandan dan tentara, serta menginspeksi salah satu terowongan yang ditemukan.
"Kami akan terus berjuang sampai akhir, sampai kemenangan. Tidak ada yang akan menghentikan kami. Kami yakin bahwa kami memiliki kekuatan, kemauan, dan tekad untuk mencapai semua tujuan perang, dan kami akan mencapainya," kata Netanyahu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Netanyahu didampingi oleh beberapa pejabat senior Israel, termasuk Rabbi Tzachi Braverman, Mayor Jenderal Avi Gil, dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Amir Baram.
Hingga saat ini, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Netanyahu yang menyatakan kekalahan militer Israel atau permintaan maaf kepada Palestina sebagaimana diklaim dalam video itu.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dalam video tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi Jalur Gaza, menerima pengarahan keamanan, berdialog dengan para komandan dan tentara, serta menginspeksi salah satu terowongan yang ditemukan.
"Kami akan terus berjuang sampai akhir, sampai kemenangan. Tidak ada yang akan menghentikan kami. Kami yakin bahwa kami memiliki kekuatan, kemauan, dan tekad untuk mencapai semua tujuan perang, dan kami akan mencapainya," kata Netanyahu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Netanyahu didampingi oleh beberapa pejabat senior Israel, termasuk Rabbi Tzachi Braverman, Mayor Jenderal Avi Gil, dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Amir Baram.
Hingga saat ini, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Netanyahu yang menyatakan kekalahan militer Israel atau permintaan maaf kepada Palestina sebagaimana diklaim dalam video itu.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
Halaman: 1582/7951
