Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa postingan tersebut tidak benar. Tautan yang disertakan mengarah pada website palsu bukan milik Bank BNI.
Bahkan dalam website tersebut kita diminta memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor Telegram. Ini merupakan indikasi penipuan, pencurian data, atau menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.
Selain itu, Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa Pihaknya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun kepada Nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI.
Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas Nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI.
Kupon undian rejeki Wondr BNI akan tergenerate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi wondr.
Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.
"Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan klaim hadiah, sudah pasti itu penipuan," ucap Corina.

Postingan tautan pendaftaran program undian rejeki Bank BNI adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman Geloranews.com. Namun kami tidak menemukan artikel seperti dalam postingan.
Penelusuran dilanjutkan dan ada artikel yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto dan juga waktu artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai".
Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan mantan Presiden Jokowi terkait kedatangannya pada reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1980.
Artikel itu sama sekali tidak membahas terkait bebasnya Tom Lembong maupun Hasto.

Postingan artikel yang mengklaim pembebasan Tom Lembong dan Hasto karena perintah Jokowi adalah tidak benar. Faktanya judul dalam postingan artikel itu merupakan hasil editan.

Politikus senior Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid membantah narasi yang beredar.

"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons," kata Nurdin pada Jumat (1/8/2025) dikutip dari pemberitaan Antara.

Sampai saat ini, Partai Golkar masih diketuai Bahlil dan konsolidasinya terus berjalan baik di pusat maupun di daerah.

"Suasana dan kondisi Partai Golkar yang solid membuat seluruh kader Partai Golkar di pusat dan daerah fokus mendukung dan melaksanakan berbagai program strategis pemerintahan Prabowo–Gibran," lanjutnya.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar juga membantah narasi mengenai munaslub.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, isu munaslub muncul sekitar pertengahan 2024, ketika Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto.

Airlangga dikabarkan melobi sejumlah pengurus DPD dan ormas Partai Golkar untuk dukungannya sebagai ketua umum periode berikutnya. Manuver dilakukan Airlangga sejak Juni 2024.

Meski enggan mengungkap nama, tetapi Anggota Dewan Pakar Partai Golkar saat itu, Ridwan Hisjam mengatakan, ada tiga kelompok yang mendorong dilangsungkannya munaslub.

Namun setelah itu, Airlangga menyatakan mundur dari posisi ketua umum Partai Golkar pada 11 Agustus 2024.

Adapun Ketua Umum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit berpendapat, potensi kekuatan Partai Golkar bersatu dalam kepemimpinan Bahlil Lahadalia selaku ketua umum.

"Menurut kita semua di SOKSI, beliau adalah luar biasa mencoba menyatukan semua yang tadinya tercerai-berai," ucap Supit.

Narasi mengenai munaslub untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak benar.

Politikus senior Partai Golkar membantah narasi itu.

Wacana munaslub Partai Golkar muncul pada 2024, saat Partai Golkar masih dipimpin Airlangga Hartarto. Namun isu itu meredam setelah Airlangga mundur dari posisi ketua umum.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan visual yang sama di artikel AAP Fact Check, 10 Maret 2025.

Awalnya, video itu dibagikan oleh pengguna Facebook dari Papua Nugini pada Maret 2025. Sebagian pengguna internet menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Brasil.

Namun, tidak ada laporan mengenai peristiwa tsunami atau bahkan peringatan tsunami di Brasil dalam dua tahun terakhir.

Sebaliknya, AAP Fact Check mengidentifikasi sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis AI.

Misalnya, video itu memperlihatkan sejumlah mobil terendam banjir di luar bandara. Nama bandara tidak tertulis jelas, meski samar-samar dapat dibaca "Rio de Janeiro".

Kemudian, salah satu mobil di reruntuhan tampak seperti gabungan dari dua atau tiga model berbeda. Sementara itu, beberapa kendaraan di dekatnya tidak proporsional.

Pakar kecerdasan komputasional Niusha Shafiabady mengatakan kepada AAP Fact Check, kesalahan seperti penulisan teks yang tidak jelas dan gerakan yang janggal merupakan indikator bahwa video telah dibuat atau dimanipulasi dengan teknologi AI.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan kondisi Rusia setelah diguncang gempa bumi dan dilanda tsunami adalah hoaks.

Video tersebut sudah pernah beredar pada Maret 2025 dan memiliki sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi berbasis AI.