Tempo memverifikasi konten dengan klaim kebangkrutan Indonesia itu menggunakan pencarian gambar terbalik, menelusuri pemberitaan kredibel dan wawancara pakar ekonomi. Hasilnya, ASEAN tidak pernah mempublikasikan pernyataan bahwa Indonesia akan bangkrut karena utang pada 2030.

Pria berkacamata dalam foto itu adalah Dong He, Kepala Ekonom di ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau disingkat AMRO. Saat itu, ia hadir dalam konferensi pers bertajuk ASEAN+3 Regional Economic Outlook - July 2025 Update.

Video konferensi pers tersebut, ditayangkan ulang di YouTube 23 Juli 2025 bersama Kepala Kelompok dan Kepala Ekonom AMRO, Allen Ng.



AMRO adalah sebuah lembaga riset regional yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN ditambah Cina, Jepang, dan Korea Selatan pada 2011 oleh para menteri keuangan masing-masing negara. Lembaga ini bertugas mengawasi ekonomi makro regional, memantau dan menganalisis perkembangan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN+3. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan serta mendukung kerja sama keuangan regional. 

Dalam konferensi pers sepanjang 48 menit itu, ekonom AMRO tidak menyebutkan mengenai utang Indonesia. Satu-satunya pertanyaan mengenai Indonesia yang muncul dari jurnalis ialah soal dampak kesepakatan penurunan tarif dengan AS dari 32 persen ke 19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pada menit ke-30:20 hingga 33:23, Dong He menjawab bahwa konsultasi AMRO baru-baru ini dengan Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian benar-benar berjalan sangat baik karena didorong oleh permintaan domestik.

AMRO juga membantah narasi tersebut melalui klarifikasi resmi yang diunggah di situsnya. Mereka menyatakan bahwa dalam Laporan Konsultasi Tahunan AMRO 2025, pihaknya tidak membuat pernyataan semacam “Indonesia bisa kolaps pada tahun 2030” atau membandingkannya dengan krisis utang Sri Lanka pada tahun 2022.

“Meskipun kami memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada tahun 2029 apabila tren fiskal saat ini terus berlanjut, kami tidak memproyeksikan akan terjadinya kolaps maupun mengindikasikan akan adanya krisis di Indonesia,” tulis keterangan resmi tersebut.

Sebaliknya, AMRO memberikan apresiasi kepada otoritas yang telah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati dan disiplin, serta telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko peningkatan utang di tengah situasi eksternal yang menantang. 

AMRO juga memproyeksikan bahwa keberlanjutan utang Indonesia jangka menengah akan tetap kuat, dengan rasio utang diperkirakan tetap jauh di bawah aturan fiskal sebesar 60 persen dari PDB, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN.

Krisis Ekonomi Penyebab Sri Lanka Bangkrut

Dilansir Tempo, Sri Lanka berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuknya sejak merdeka tahun 1948, setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting sekalipun. Pada Rabu 22 Juni 2022, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengakui ekonomi negaranya runtuh setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik.

Negara Asia Selatan itu menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan. Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor, bahkan untuk uang tunai, karena hutang yang besar dari perusahaan minyaknya, Ceylon Petroleum Corporation. Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang bersedia menyediakan bahan bakar untuk Sri Lanka, bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai.

Sejumlah pakar menilai krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka tidak akan menular ke Indonesia walaupun rasio utangnya mirip dan tantangan global makin berat. Rasio utang bukan indikator satu-satunya perekonomian makro suatu negara, sebab negara lain di kawasan ASEAN juga memiliki rasio utang lebih besar daripada Indonesia. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo menyebut, Malaysia memiliki rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 69,50 persen pada kuartal keempat tahun 2024, Singapura sebesar 44,30 persen, bahkan Jepang mencapai 261,3 persen.

“Jadi meskipun sama-sama rasio utang 42 persen, bukan berarti sama dengan Sri Lanka. Karakteristik ekonominya berbeda,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2025.

Menurutnya, Indonesia memiliki surplus perdagangan dan surplus dalam neraca modalnya yang berkontribusi pada cadangan devisa. Selain itu, Pemerintah Indonesia mempertahankan surplus neraca primer sehingga pendapatan melebihi pengeluaran tidak termasuk pembayaran utang. Neraca pembayaran Indonesia juga secara keseluruhan tetap positif. 

“Rasio ekspor terhadap utang Indonesia sekitar 60 persen, yang berarti sebagian besar pendapatan ekspor digunakan untuk membayar utang. Ini masih baik untuk konteks negara berkembang,” katanya.

Sebaliknya Sri Lanka, kekurangan sumber daya, mengalami defisit perdagangan, dan menderita defisit ganda (twin deficit), yakni defisit neraca berjalan dan defisit anggaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah Sri Lanka melebihi pendapatannya. Kepercayaan investor terhadap Sri Lanka pun rendah, yang kemudian menyebabkan kurangnya investasi.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan Sri Lanka, meski harus melakukan manajemen utang. “Intinya jika mau menaikkan rasio utang terhadap PDB, harus diimbangi dengan penerimaan pajak. Alokasi utang juga harus untuk hal yang produktif,” ujarnya.

Dilansir dari kertas penelitian INDEF, disiplin fiskal sangat penting untuk mengelola keberlanjutan utang Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pemerintah harus menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB, dan rasio utang terhadap PDB maksimal 60 persen. Sejak krisis moneter Asia tahun 1998, defisit anggaran negara Indonesia tidak pernah lebih dari 3 persen PDB. Bahkan pada saat krisis 1998, defisit anggaran negara berada pada angka -1,69 persen PDB. 

Namun, total rasio utang pemerintah terhadap PDB sempat berada di atas 60 persen PDB, terutama menjelang tahun 2003. Pada tahun 2000 rasio total utang pemerintah terhadap PDB mencapai 87,43 persen akibat kebutuhan utang untuk pemulihan krisis moneter. Kondisi itu berlanjut pada tahun 2001 dan 2002, di mana rasio total utang pemerintah terhadap PDB masing-masing sebesar 73,7 persen dan 62,33 persen. 

Pada tahun 2003, rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil diturunkan hingga di bawah 60 persen, tepatnya di angka 55,64 persen. Ambang batas disiplin fiskal dilonggarkan akibat pandemi Covid-19.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Indonesia diprediksi runtuh oleh ASEAN pada 2030 seperti Sri Lanka adalah keliru.

Lembaga riset regional ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) tidak menyebutkan narasi itu, baik dalam press briefing maupun Laporan Konsultasi Tahunan 2025. Perekonomian Indonesia juga dinilai sejumlah ekonom masih baik, meskipun memiliki rasio utang sebesar 42 persen terhadap PDB serupa dengan Sri Lanka.

Tirto mencoba mengakses salah satu tautan situs yang disertakan di bagian akhir unggahan Facebook tersebut. Kami diarahkan ke laman situs pengisian formulir yang memintakan data pribadi berupa nama lengkap dan nomor Telegram.

Situs dengan alamat kopdes[dot]merahputih[dot]ru[dot]com itu, pada Selasa 5 Agustus 2025 masih dapat diakses.

Laman formulir itu juga mencantumkan logo Kopdes Merah Putih dengan foto Menkop Budi Arie sebagaimana postingan di Facebook. Di bawah kolom pendaftaran juga terdapat narasi yang mengklaim bahwa dana bantuan disalurkan secara bertahap kepada warga yang telah terdaftar dan diverifikasi lewat sistem pendaftaran yang diklaim ‘resmi’.

Sayangnya, ketika Tirto mencoba memeriksa keabsahan laman formulir tersebut, hasilnya menampilkan indikasi sebaliknya. Tirto melakukan pemindaian link formulir itu menggunakan situs URLScan. Namun, hasilnya, tidak ada satupun hal terkait mengarah atau berhubungan dengan situs resmi milik Kementerian Koperasi.

Modus tautan pendaftaran dana bantuan dari Kopdes Merah Putih diduga terindikasi untuk skema pencurian data pribadi lewat modus phishing. Sebab, tautan yang digunakan tidak mengarah langsung ke situs resmi yang dikelola Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Situs pendaftaran bantuan dana itu juga tidak berakhiran "go.id" selaiknya situs resmi yang dikelola pemerintah. Terlebih, hasil penelusuran Tirto menemukan bahwa Kemenkop sendiri belum pernah menyatakan informasi terkait bantuan dana dari Kopdes Merah Putih untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80.

Akun Facebook yang mengunggah link pendaftaran dana bantuan Kopdes Merah Putih itu juga ternyata tidak berkaitan dengan akun resmi Kementerian Koperasi. Laman resmi milik Kemenkop sama sekali tidak memberikan informasi terkait bantuan dana untuk warga.

Belakangan, modus penipuan yang mengatasnamakan program Kopdes Merah Putih serta bantuan sosial dari pemerintah memang marak beredar di media sosial. Biasanya, modus ini digunakan sebagai tindak kejahatan siber berupa phishing.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi dan tautan terkait pendaftaran bantuan dana dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah-Putih yang beredar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tautan yang ada di unggahan media sosial itu mengarahkan ke situs lain, yang tidak terkait dengan situs resmi milik Kementerian Koperasi. Modus seperti itu biasanya adalah modus pengumpulan data pribadi alias phishing.

Dalam situs resmi Kemenkop dan sejumlah pemberitaan resmi dari sumber kredibel, belum ada informasi soal bantuan dana dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Sembari menyaksikan video dari awal hingga akhir, Tim Riset Tirto mencoba memanfaatkan fitur suara Google Translate untuk mengetahui apa yang disampaikan PM Thailand, Shinawatra. Hasil translasi dari bahasa Thailand itu menunjukkan tidak adanya penyebutan negara Indonesia.

Shinawatra kurang lebih bilang: “Kita tidak akan membiarkan siapa pun menindas, memfitnah, atau mengancam kita. Kita adalah negara yang bermartabat, dan kita adalah negara yang kuat. Oleh karena itu, inilah poin yang akan membuat semua orang tahu bahwa jika kita tidak mematuhi aturan hari ini, kita tidak akan diterima oleh seluruh dunia.”

Dalam rangka mencari tahu konteks asli video, Tirto mencoba memasukkan tangkapan layar klip tersebut ke mesin telusur gambar Yandex. Pencarian itu membawa kami ke siaran kanal YouTube media Thailand, Ch7hDNews bertanggal 17 Juni 2025.

Judul video dalam bahasa Indonesianya yakni “Perdana Menteri Menanggapi Trik Kamboja, Menegaskan Penolakan Thailand untuk Mengakui Mahkamah Internasional”.

Menurut keterangan, Shinawatra di video asli menyampaikan kalau Thailand tidak menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional. Perdana Menteri juga menegaskan kembali bahwa pemerintah dan militer tetap bersatu untuk menegakkan kedaulatan nasional dan mereka tidak akan menoleransi pelecehan, fitnah, atau intimidasi.

Thailand memang telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) dan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme bilateral. Reuters melaporkan pada Minggu (15/6/2025), Kamboja akan memulai proses hukum di ICJ secara independen, meskipun Thailand menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video pidato video Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan klaim ia meremehkan Indonesia bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video identik disiarkan kanal YouTube media Thailand, Ch7hDNews bertanggal 17 Juni 2025. Judul video dalam bahasa Indonesianya yakni “Perdana Menteri Menanggapi Trik Kamboja, Menegaskan Penolakan Thailand untuk Mengakui Mahkamah Internasional”.

Menurut keterangan, Shinawatra di video asli menyampaikan kalau Thailand tidak menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional. Perdana Menteri juga menegaskan kembali bahwa pemerintah dan militer tetap bersatu untuk menegakkan kedaulatan nasional dan mereka tidak akan menoleransi pelecehan, fitnah, atau intimidasi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak dapat menemukan pernyataan atau keputusan resmi dari Prabowo terkait izin pengibaran bendera Aceh.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengatakan bahwa legalitas pengibaran bendera Aceh masih dalam proses.

Sehingga, pengibaran bendera Aceh belum boleh dilakukan.

"Dalam proses. Saya rasa dalam proses, belum (boleh berkibar), lah," kata Mualem, seperti diberitakan Kompas.com pada 18 Juni 2025.

Adapun, narasi "bendera Aceh boleh dikibarkan dengan catatan di bawah bendera Merah Putih" mirip dengan pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Ketika terjadi polemik soal pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, Gus Dur mengizinkan bendera tersebut dikibarkan dengan syarat tidak boleh lebih tinggi dari bendera Merah Putih.

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, Gus Dur membuat kesepakatan dengan sejumlah tokoh di Papua dan membolehkan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember.

Akan tetapi, Gus Dur menetapkan syarat pengibaran bendera Bintang Kejora harus berada di bawah bendera Merah Putih.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo telah mengizinkan pengibaran bendera Aceh perlu diluruskan.

Tidak ditemukan pernyataan atau keputusan resmi dari Prabowo soal izin pengibaran bendera Aceh.

Sebaliknya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan bahwa pengibaran bendera Aceh belum boleh dilakukan karena legalitasnya masih dalam proses.