Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video tersebut dari awal hingga akhir. Video tersebut berisi percakapan antar dua orang host dan narasumber dalam salah satu acara yang mengungkap bahaya dari penerapan pandemic treaty.

Berikut transkrip dari percakapannya:

Narasumber: “Contoh yang paling gampang, kalau mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu itu tidak boleh, itu pelanggaran dan akan didenda Rp500 juta”

Pembawa acara: “Oh ya, begitu dampaknya kalau kita bergabung dalam WHO pandemic treaty itu kalau misalkan kita minum herbal-herbalan gitu kita denda sampai Rp500 juta?”

Narasumber: “Iya, Undang-undang nya sudah ada, yang menjadi senjata atau pisau hukumnya di Indonesia sudah ada yaitu Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023”

Tirto kemudian menelusuri asal usul dan konteks video asli tersebut dengan mengambil tangkapan layar salah satu momen video tersebut lalu menelusurinya menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan sumber asli dari video tersebut yang berasal dari acara “One on One” yang diunggah di kanal Youtube tvOneNews pada Jumat (17/5/2024) berjudul “Jenderal 'Kontroversial' Uji Nyali Pilkada Jakarta”.

Acara tersebut menampilkan sosok bernama Dharma Pongrekun yang berniat mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Diketahui, potongan video yang disertakan dalam unggahan berasal dari potongan video asli dalam acara tersebut pada menit ke 9:44 hingga 10:14.

Dalam potongan video di Facebook, sosok narasumber pria yang mengungkap soal bahaya dan dampak dari pandemic treaty adalah Dharma Pongrekun.

Selanjutnya, kami coba menelusuri klaim Dharma soal Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai menjadi dasar hukum penerapan pandemic treaty dan pelarangan pengobatan tradisional dan konsumsi herbal. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pasal yang terkait dengan pandemic treaty serta aturan pelarangan pengobatan tradisional dan konsumsi herbal.

Kami lantas menelusuri situs resmi Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk menelusuri lebih lanjut terkait asal usul dan kebenaran informasi terkait pandemic treaty. Hasilnya, kami menemukan rilis resmi dari Kemenkes RI yang mengkarifikasi adanya simpang siur dan hoaks terkait isu pandemic treaty ini.

Pertama, terkait klaim yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani pandemic treaty pada Senin (27/5/2024).

Terkait isu ini, Kemenkes yang diwakili Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D., selaku delegasi RI untuk perundingan pandemic treaty menjelaskan bahwa negosiasi perjanjian ini saat ini masih berlangsung dan belum mencapai kata sepakat.

Dalam Sidang World Health Assembly (WHA) ke-77 pada 1 Juni 2024, negara-negara anggota WHO sepakat untuk melanjutkan pembahasan pandemic treaty. Targetnya, kesepakatan dapat dicapai pada WHA ke-78 tahun 2025 atau lebih awal melalui sesi khusus WHA.

“Pandemic Treaty sedang berlangsung pembahasan dan negosiasinya antara negara anggota WHO. Semua negara anggota WHO menginginkan adanya Pandemic Treaty yang dapat mencegah dan melindungi seluruh masyarakat dunia dari ancaman pandemi,” jelas Prof. Wiku di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga telah mengklarifikasi bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memuat ketentuan tentang denda Rp500 juta untuk penggunaan obat herbal, jamu, bekam, dan pijat.

Narasi lain yang beredar menyebutkan adanya denda larangan obat herbal yang tercantum dalam Pasal 446 UU Kesehatan. Namun, faktanya, Pasal 446 UU Kesehatan terkait dengan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah.

Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Setiap Orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Terakhir, terkait klaim adanya ada pemberian otoritas absolut kepada WHO terhadap penanganan penyakit di Indonesia lewat pandemic treaty, Kemenkes memastikan informasi tersebut tidak benar.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat 2 rancangan perjanjian pandemi WHO, yakni, “Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Pandemi WHO yang dapat ditafsirkan memberikan wewenang kepada Sekretariat WHO, termasuk Direktur Jenderal WHO untuk mengarahkan, memerintahkan, mengubah atau menentukan kebijakan nasional dan/atau undang-undang domestik, jika diperlukan atau kebijakan negara mana pun atau untuk mengamanatkan atau dengan cara lain memaksakan persyaratan apapun agar Negara Anggota mengambil tindakan tertentu, seperti melarang atau menerima pelancong, menerapkan mandat vaksinasi atau tindakan terapeutik atau diagnostik atau menerapkan lockdown.”

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani pandemic treaty pada Senin (27/5/2024).

Selain itu, tidak ada aturan resmi di UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur soal larangan pengobatan alami seperti pijat dan penggunaan obat tradisional berupa jamu dan herbal beserta ancaman denda sebesar Rp500 juta.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani pandemic treaty yang melarang pengobatan alami dan penggunaan obat tradisional bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pertama-tama kami mengunjungi situs media Liputan6 yang namanya dicatut dalam unggahan tersebut. Sebagai informasi, situs asli milik Liputan6 memiliki alamat Liputan6.com bukan Liputan6.id, seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Kami menemukan sejumlah kejanggalan yang terlihat pada layout tampilan situs Liputan6 yang disertakan dalam unggahan dan tampilan pada situs asli Liputan6. Kejanggalan tersebut berupa perbedaan font tulisan, struktur tanda baca serta tata letak penulisan nama penulis dan tanggal unggah artikel.

Selanjutnya, kami mencoba menelusuri judul artikel berita seperti dalam klaim unggahan yaitu “Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Database negaranya dihacker tidak tau, karena sibuk ngurus Palestina” di situs asli Liputan6.

Selain itu, kami juga memasukan kata kunci “Anthony Blinken” dan “Menlu AS” dalam kolom pencarian berita Liputan6. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun artikel berita dengan judul tersebut, maupun artikel berita lain, terkait Menlu AS Anthony Blinken yang menyebut Kominfo bodoh.

Penelusuran dilanjutkan dengan membedah tangkapan layar gambar yang disertakan dalam unggahan dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan foto Menlu AS Antony J. Blinken yang disertakan dalam unggahan identik dengan foto milik laman purnawarta.com dalam artikel berita berjudul “Biden Umumkan Bantuan Baru Senilai USD 3,7 M untuk Ukraina” yang diunggah pada Sabtu (7/1/2023).

Kemungkinan besar foto Menlu Blinken dalam thumbnail berita yang disertakan dalam unggahan merupakan hasil suntingan dari foto thumbnail seperti yang dimuat di situs tersebut.

Terakhir, kami juga melakukan monitoring informasi dan berita terkait klaim unggahan bahwa Menlu AS Anthony Blinken menyebut Kominfo bodoh. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pernyataan langsung maupun sumber informasi lain yang membenarkan klaim bahwa Menlu AS Anthony Blinken menyebut Kominfo bodoh karena PDNS milik pemerintah Indonesia terkena serangan hacker.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, unggahan yang menampilkan tangkapan layar judul berita dari Liputan6 berjudul “Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Database negaranya dihacker tidak tau, karena sibuk ngurus Palestina” adalah hasil suntingan atau manipulasi (altered photo).

Kami tidak menemukan satupun artikel berita dengan judul tersebut yang diunggah Liputan6. Selain itu, tidak ada satupun sumber dan informasi kredibel lain yang membenarkan klaim bahwa Menlu AS Anthony Blinken menyebut Kominfo bodoh, buntut PDNS milik pemerintah Indonesia terkena serangan hacker.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, gambar yang dibagikan identik dengan foto pada artikel The Sun.

Artikel tersebut memberitakan mengenai Luang Phor Pian, seorang biksu Buddha di Thailand. Ia meninggal pada 16 November 2017 di Bangkok dalam usia 92 tahun.

Meski berasal dari Kamboja, Luang Phor Pian menghabiskan hari-harinya sebagai guru spiritual di Lopburi, Thailand.

Pada awal 2018, saat kematiannya menginjak 100 hari, para pengikutnya mengeluarkan jasad Luang Phor Pian dari peti untuk memakaikan jubah baru yang masih bersih. 

Ketika peti dibuka mereka menemukan jenazah Luang Phor Pian tidak membusuk dan wajahnya juga tampak tersenyum.

Lantas, para pengikutnya membagikan foto tersebut di media sosial.

Narasi mengenai seorang biksu berusia 300 tahun ditemukan di sebuah gua dekat Waduk Karangkates, Malang, Jawa Timur, merupakan konten satire.

Foto yang dibagikan merupakan jenazah Luang Phor Pian, seorang biksu Budha di Thailand.

Luang Phor Pian meninggal pada 16 November 2017. Pada awal 2018, saat peti matinya dibuka, jasad Luang Phor Pian ditemukan tidak membusuk dan wajahnya tampak tersenyum.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar kapal dalam unggahan dengan teknik reverse image search. Hasilnya, gambar itu identik dengan foto di laman Antara ini.

keterangan foto menyebutkan, KMP Lestari Maju tenggelam di Perairan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada 2018.

Seperti diberitakan Kompas.com, KMP Lestari Maju yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bira ke Pelabuhan Pamatata tenggelam pada 3 Juli 2018.

Sebanyak 36 orang tewas dalam peristiwa tersebut. 

Polda Sulawesi Selatan kemudian menetapkan nakhoda KMP Lestari Maju, Agus Susanto dan perwira Syahbandar Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, Kuat Maryanto sebagai tersangka. 

Mereka dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan itu karena memberikan izin berlayar meski kapal melebihi kapasitas.

Peristiwa tenggelamnya KMP Lestari Maju dibagikan dengan konteks keliru. Kejadian tersebut terjadi pada 2018, bukan 2024. 

KMP Lestari Maju yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bira ke Pelabuhan Pamatata tenggelam pada 3 Juli 2018. Sebanyak 36 orang tewas dalam kecelakaan tersebut.