Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa penghapusan utang tidak berlaku untuk seluruh nasabah bank, akan tetapi hanya kelompok masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Pada 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Jadi bukan utang nasabah bank pada umumnya.

Dilansir Tempo, PP tersebut untuk menghapus piutang macet melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan secara bersyarat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Dalam Pasal 12 PP Nomor 40 Tahun 2024 itu, pemerintah akan menyetop piutang kredit  maksimal Rp  500 juta per debitur atau atau bahan usaha. Sementara, bagi per penanggung utang atau individu akan dikenai maksimal Rp 300 juta 

Dikutip dari Bisnis.com, menurut Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, penghapusan piutang macet diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19. 

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Secara singkat, inilah syarat utang peternak, petani, pekebun dan UMKM yang akan dihapus Prabowo:

-   Berutang di BANK Himbara (Mandiri, BRI, BNI dan BTN).

-   Nominal utang antara Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.

-   Hanya untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.

-   Hanya untuk nasabah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Presiden Prabowo akan menghapus utang nasabah bank adalahkeliru.

Penghapusan piutang macet diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tersebut tak mengarah ke laman resmi PT Trakindo Utama. Warganet justru diminta mengisi nama dan nomor telegram.

Dari penelusuran TurnBackHoax, tidak ditemukan informasi tentang loker atau rekrutmen serupa di laman resmi PT Trakindo Utama (www.careers.trakindo).

Unggahan “loker Trakindo Utama, tawarkan gaji belasan juta rupiah” yang disertai tautan ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “program lapor mas wapres dihapus” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi resmi mengenai penutupan program Lapor Mas Wapres.

TurnBackHoax kemudian menelusuri sampul foto video itu lewat Google Lens dan tidak menemukan gambar serupa. Potret dalam thumbnail merupakan hasil suntingan atau manipulasi dari gabungan sejumlah gambar, salah satunya berasal dari unggahan instagram “prokaltengdotco” pada Desember 2024 dengan narasi ‘Perintah Prabowo untuk Menteri : Pecat Pejabat Tak Bekerja Keras’.

Video berdurasi 10 menit 12 detik tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan. TurnBackHoax menelusuri narasi yang dibacakan narator dengan mesin pencarian Google. Hasilnya, diketahui narator membacakan artikel “Udah Kena Marah Sama Wowo’, Sinyal Layanan Lapor Mas Wapres Gibran Ditutup?” yang tayang di laman ayoindonesia.com pada November 2024.

Artikel tersebut membahas komentar warganet atas dinamika pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan pelayanan ittu ditutup.

Tidak ditemukan informasi resmi mengenai penutupan program Lapor Mas Wapres.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat di bio akun TikTok “News Indonesia”. Diketahui, tautan tak mengarah ke laman resmi pemerintah. Warganet justru diminta mengisi nama lengkap serta nomor telegram yang aktif. Jika dilanjutkan, OTP Telegram akan dikirimkan dan warganet diminta mengisi kode OTP ke dalam laman. Akun Telegram warganet nantinya akan diambil alih oleh pihak tak bertanggung jawab.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Pemutihan Pajak Gratis Online” ke Google Search. Hasilnya, tidak ditemukan pernyataan dari pemerintah mengenai pemutihan pajak gratis.
Melansir pajakku.com, pemutihan pajak adalah tindakan menghapus sebagian atau seluruh sanksi serta denda pajak terkait kendaraan bermotor. Masyarakat tetap membayar pajak pokok kendaraan, tetapi besaran nilai pajaknya diringankan atau dikurangi.

Unggahan berisi informasi “tautan pendaftaran pemutihan pajak gratis” itu merupakan konten menyesatkan (misleading content) untuk modus penipuan.
(Ditulis oleh Vania Astagina)