Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasi dengan sumber kredibel. Hasilnya, video tersebut tidak terkait dengan dukungan Cina terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia pada akhir Agustus 2025.



Video tersebut cocok dengan dokumentasi yang dipublikasikan oleh akun YouTube Vatican News dan Live Now From Fox edisi 18 Mei 2025. Saat itu, Paus Leo XIV, paus pertama dari Amerika, memperkenalkan kepausan barunya. Dia melewati kerumunan umat Katolik yang berkumpul untuk menyaksikan pelantikannya di Vatikan pada Minggu pagi. Paus baru ini terpilih  dalam putaran keempat pemungutan suara konklaf.

Situs CNN melansir, Paus ke-267 tiba di Vatikan dengan mobil kepausan dan disambut sorak-sorai dari kerumunan besar saat dia berkeliling Lapangan Santo Petrus dengan mobil khusus untuk pertama kalinya. Sekitar 100.000 orang telah berkumpul pada awal Misa.

Seruan “Viva il Papa” diulang beberapa kali, dan terdengar sorak kegirangan serta tepuk tangan meriah saat Paus memasuki Lapangan Santo Petrus untuk memulai Misa.

Di antara mereka yang hadir dalam liturgi dua jam pada hari Minggu tersebut antara lain Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang terlihat berjabat tangan sebelum dimulainya kebaktian. Kemudian pada hari Minggu, Leo bertemu Zelensky di Vatikan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim dukungan warga Cina untuk Indonesia adalah keliru.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Presiden Prabowo Subianto bicara kepala desa dihapus di Indonesia. Penelusuran mengarah pada artikel yang pernah tayang di Liputan6.com berjudul Cek Fakta: Tidak Benar Prabowo Bakal Hapus Jabatan Kepala Desa pada April 2025.
Artikel yang tayang pada 21 April 2025 tersebut berisi informasi bahwa kabar tentang Presiden Prabowo bakal menghapus jabatan kepala desa pada April 2025 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut.
Hingga saat ini, tidak pernah ada pernyataan dari Prabowo Subianto bakal menghapus kepala desa.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Presiden Prabowo Subianto bicara kepala desa dihapus di Indonesia, tidak benar.
 

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel di laman Gelora News yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi.

Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri foto yang ada di dalam artikel menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya diketahui bahwa unggahan tersebut memanipulasi artikel Gelora News pada 11 September 2025 ini. Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".

Artikel itu memuat opini dari Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso terkait pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam pada awal September 2025.

Menurut Sugeng, seharusnya Presiden Prabowo memberi tahu kepada masyarakat alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam.

Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Budi Gunawan yang meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi. Sehingga, dapat dipastikan bahwa judul artikel itu merupakan hasil rekayasa. 

Unggahan berupa tangkap layar judul artikel yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi merupakan konten hasil manipulasi.

Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".

Adapun artikel itu memuat opini Politikus PSI, Sugeng Teguh Santoso yang mempertanyakan alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam. 

Tidak ada berita atau informasi valid yang membuktikan pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Sejauh ini, Sri Mulyani tidak berkomentar mengenai gelombang aksi sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja DPR RI.

Sri Mulyani yang merupakan bendahara negara di era tiga presiden ini buka suara ketika rumahnya dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal.

Adapun foto Sri Mulyani yang disebarkan merupakan foto lama.

Hasil pencarian gambar mengarahkan ke foto serupa di portal berita Medcom pada 7 Juni 2022.

Foto itu tidak terkait dengan komentar Sri Mulyani terhadap rakyat dan DPR RI.

Narasi yang mengeklaim Sri Mulyani menyebut rakyat tidak bisa hidup tanpa DPR merupakan hoaks.

Tidak ada berita atau laporan valid yang membuktikan bahwa mantan Menkeu membuat pernyataan tersebut.