Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran informasi tersebut melalui Google. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang menyebutkan pengibar bendera One Piece akan dikenakan hukuman 5 tahun penjara.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, publik diramaikan oleh fenomena pengibaran bendera dalam serial animasi One Piece. Dilansir dari CNN Indonesia, Direktur LBH Medan, Irvan Saputra mengatakan pengibaran bendera Jolly Roger bukanlah tindakan makar atau tindak pidana yang bisa dijerat secara hukum pidana.

Ia menilai aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk kritik atas kinerja pemerintahan yang dinilai belum optimal dalam mensejahterakan rakyat.

Dilansir dari Kompas.com, Menurut Abdul Fickar, pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece merupakan perwujudan dari kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi. Kebebasan berekspresi oleh warga negara dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Informasi “pengibaran bendera One Piece dihukum 5 tahun penjara” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran video tersebut dengan menggunakan reverse image search melalui Google. Hasilnya, pencarian mengarah pada salah satu video yang diunggah oleh akun TikTok milik “lixiaojunaaaa”.

Namun video tersebut diunggah pada tahun 2023, berbeda dengan kejadian tsunami di Rusia yang terjadi pada tahun 2025. Dalam keterangannya, video tersebut merupakan gelombang pada sungai Qiantang, China.

Sungai Qiantang di China terkenal dengan fenomena alam yang unik karena memiliki gelombang pasang berpola yang mirip seperti sisik ikan. Kejadian tersebut merupakan fenomena langka yang hanya terjadi di beberapa tempat saja di dunia di setiap tahun, terutama saat musim gugur.

Video “rekaman tsunami Rusia” merupakan konteks yang salah (false context).

Berdasarkan penelusuran, tautan itu tidak mengarah ke situs resmi PLN maupun pemerintah. Sebaliknya, tautan tersebut meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, usia, dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.



Tindakan ini terindikasi sebagai phishing atau upaya pencurian data pribadi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Terkait program listrik, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pemberian diskon tarif listrik masih dalam tahap evaluasi.

Diskon hanya diberikan pada kuartal I 2025, sedangkan kuartal II tidak ada karena pemerintah masih memantau efektivitas stimulus tersebut.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberikan diskon tarif listrik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

“Itu (pemberian diskon tarif listrik pada Natal dan tahun baru) masih dalam proses pembahasan. Setiap rupiah yang kami keluarkan harus efektif,” ucap Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar, dilansir dari ANTARA.

Namun, rencana ini masih dibahas dan setiap alokasi anggaran akan dipastikan penggunaannya efektif.

Klaim: Tautan token gratis dalam rangka perayaan HUT Ke-80 RI

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ada artikel atau pernyataan resmi dari Kaesang yang menyebut banyak rakyat memaksanya menjadi presiden.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Artikel asli dengan foto, tanggal rilis dan sumber yang sama justru berjudul “Kaesang Janji PSI Besar di 2029”.

Dalam pidato pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah, Kaesang menegaskan komitmennya membesarkan PSI usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum periode 2025–2029.

Dengan demikian, tangkapan layar artikel berjudul Kaesang sebut banyak rakyat memaksa ia naik jadi Presiden merupakan suntingan.

Klaim: Artikel Kaesang sebut banyak rakyat memaksanya naik jadi presiden

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.