Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran untuk mendapat bantuan hewan ternak sapi, penelusuran mengarah pada pernyataan dari Kementerian Pertanian.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian meminta masyarakat untuk mewaspadai hoaks soal bantuan hewan ternak gratis. Pernyataan disampaikan melalui akun Instagram resminya @ditjen_pkh yang diunggah pada 24 Juli 2025.
? Waspada Hoax ?
Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"?
Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu!
Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari:
✔️ Website resmi
✔️ Media sosial terverifikasi
✔️ Dinas Peternakan atau Kementerian langsung
✅ Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.
 Cek Fakta Liputan6.com pun mengunjungi sejumlah saluran informasi resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, hasilnya tidak ditemukan informasi tentang pembagian hewan ternak sapi dari Kementerian Pertanian.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran untuk mendapat bantuan hewan ternak sapi tidak benar.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian meminta masyarakat untuk mewaspadai hoaks soal bantuan hewan ternak gratis.

Berdasarkan penelusuran, tidak ada informasi yang menyebutkan Raffi Ahmad diperiksa KPK pada September ini. Foto Raffi di gedung KPK sama dengan unggahan foto ANTARA berjudul “Raffi Ahmad sambangi KPK Selasa siang”.

Saat itu, Raffi memang mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan bersama beberapa stafnya untuk mengikuti kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Selain itu, foto lain yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata berasal dari video berjudul “Raffi Ahmad Ketakutan Digerebek Polisi!”. Video itu merupakan konten prank yang dibuat Atta Halilintar pada tahun 2019.

Dalam video tersebut, Atta menyewa sejumlah orang yang berpura-pura sebagai polisi untuk menggerebek rumah Raffi Ahmad dengan alasan penggunaan doping ilegal. Aksi tersebut semata-mata dibuat sebagai hiburan, bukan kejadian nyata.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sementara itu, foto Nagita Slavina yang menangis ternyata tidak ada hubungannya dengan KPK. Foto tersebut ditemukan dalam artikel Merdeka.com berjudul “Nagita Slavina Nangis Dapat Kejutan dari Rans, Sempat Ditipu Kucing Rp50 Juta Kejepit”.

Dalam artikel tersebut dijelaskan, Nagita menangis saat menerima kejutan bunga dari karyawannya, bukan karena Raffi Ahmad diperiksa KPK.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.

Satgas ini bertugas mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan pemerintah. Anggota satgas berasal dari mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai ketua, sedangkan Novel Baswedan menjabat sebagai wakil ketua.

Dengan demikian, Novel Baswedan bukan diangkat sebagai Komisaris Besar Kepolisian, melainkan sebagai Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Namun, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari kementerian atau lembaga terkait mengenai Puan Maharani yang lengser dari kursi Ketua DPR.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sesuai UUD 1945 Pasal 7C, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membekukan atau membubarkan DPR. Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR karena keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara.

Dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Puan Maharani masih menjabat sebagai Ketua DPR hingga saat ini.

Klaim: Puan Maharani lengser dari kursi ketua DPR

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.