KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI karena pelanggaran kode etik.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks. Narasi dalam unggahan itu tidak logis berdasarkan aturan perundang-undangan Indonesia.
Narasi yang mengeklaim Prabowo mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI dibagikan oleh akun Facebook ini dan ini, pada Selasa (23/9/2025).
Berikut narasi yang dibagikan:
PRABOWO UMUMKAN DAFTAR 200 ANGGOTA DPR YANG DIPECAT KARENA SENGAJA ABSEN UNTUK GAGALKAN RAPAT DPR
Screenshot Hoaks, Prabowo umumkan pemecatan 200 anggota DPR RI
(GFD-2025-29261) [HOAKS] Prabowo Umumkan Pemecatan 200 Anggota DPR RI
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pemberitaan kredibel terkait pemecatan 200 anggota DPR RI, atau pernyataan resmi dari Prabowo mengenai hal tersebut.
Adapun, thumbnail video tersebut menunjukkan Prabowo mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
Foto yang sama ditemukan di situs resmi Sekretariat Kabinet. Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Dalam pasal 7c UUD 1945, disebutkan dengan jelas bahwa presiden tidak memiliki kewenangan membekukan atau membubarkan DPR.
Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR karena keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara.
Adapun, thumbnail video tersebut menunjukkan Prabowo mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
Foto yang sama ditemukan di situs resmi Sekretariat Kabinet. Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Dalam pasal 7c UUD 1945, disebutkan dengan jelas bahwa presiden tidak memiliki kewenangan membekukan atau membubarkan DPR.
Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR karena keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI adalah hoaks.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk memecat anggota DPR.
Rujukan
- https://web.facebook.com/100068845757610/videos/1298664931906205
- https://web.facebook.com/reel/1087955456741819
- https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
(GFD-2025-29262) [HOAKS] Petinggi FIFA Ornella Bellia Singgung Rangkap Jabatan Erick Thohir
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
KOMPAS.com - FIFA Director of Professional Football Relations and Development, Ornella Desiree Bellia diklaim menyinggung soal rangkap jabatan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Selain menjabat Ketua PSSI, saat ini Erick juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Erick baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Dito Ariotedjo.
Namun, setelah ditelusuri narasi yang mengeklaim Ornella menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Narasi yang mengeklaim Ornella Bellia menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir dibagikan akun Facebook ini dan ini.
Akun tersebut membagikan gambar Ornella dengan sebuah pernyataan yang menyebut bahwa FIFA belum mengonfirmasi apapun terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Ornella diklaim menyebut bahwa ucapan Presiden FIFA tidak bisa ditafsirkan sebagai sebuah persetujuan.
Selain menjabat Ketua PSSI, saat ini Erick juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Erick baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Dito Ariotedjo.
Namun, setelah ditelusuri narasi yang mengeklaim Ornella menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir merupakan informasi tidak benar atau hoaks.
Narasi yang mengeklaim Ornella Bellia menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir dibagikan akun Facebook ini dan ini.
Akun tersebut membagikan gambar Ornella dengan sebuah pernyataan yang menyebut bahwa FIFA belum mengonfirmasi apapun terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Ornella diklaim menyebut bahwa ucapan Presiden FIFA tidak bisa ditafsirkan sebagai sebuah persetujuan.
Hasil Cek Fakta
Setelah unggahan itu beredar luas di media sosial, Ornella menyanggah informasi tersebut melalui akun Instagramnya pada 23 September 2025.
Ornella menjelaskan, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick Thohir.
"Dengan tegas saya menyatakan bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan tersebut, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Foto yang beredar tersebut sepenuhnya palsu dan merupakan berita bohong (hoaks)," tulis Ornella.
Dikutip dari Kompas.id, Presiden FIFA Gianni Infantino telah menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Sebab, menurut Infantino, selama ini Erick telah membuktikan dirinya sebagai orang yang multitalenta di bidang pemerintahan maupun olahraga.
”Dia bisa melakukan banyak hal dengan sempurna. Apa yang dilakukannya untuk federasi sepak bola, apa yang dilakukannya di pemerintah, apa yang akan dilakukannya untuk olahraga di Indonesia (telah membuktikan),” ujar Infantino di New York, Amerika Serika, Rabu (24/9/2025).
Ornella menjelaskan, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick Thohir.
"Dengan tegas saya menyatakan bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan tersebut, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Foto yang beredar tersebut sepenuhnya palsu dan merupakan berita bohong (hoaks)," tulis Ornella.
Dikutip dari Kompas.id, Presiden FIFA Gianni Infantino telah menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan terkait rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI.
Sebab, menurut Infantino, selama ini Erick telah membuktikan dirinya sebagai orang yang multitalenta di bidang pemerintahan maupun olahraga.
”Dia bisa melakukan banyak hal dengan sempurna. Apa yang dilakukannya untuk federasi sepak bola, apa yang dilakukannya di pemerintah, apa yang akan dilakukannya untuk olahraga di Indonesia (telah membuktikan),” ujar Infantino di New York, Amerika Serika, Rabu (24/9/2025).
Kesimpulan
Narasi yang mengeklaim Ornella Bellia menyinggung rangkap jabatan Erick Thohir merupakan kabar tidak benar atau hoaks.
Petinggi FIFA itu telah membantah narasi tersebut melalui unggahan di akun Instagram-nya.
Ornella mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick dalam kapasitas pribadi maupun sebagai petinggi FIFA.
Petinggi FIFA itu telah membantah narasi tersebut melalui unggahan di akun Instagram-nya.
Ornella mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait rangkap jabatan Erick dalam kapasitas pribadi maupun sebagai petinggi FIFA.
Rujukan
- https://web.facebook.com/share/p/17NGp4JVLC/
- https://web.facebook.com/share/p/17LFLjyPFK/
- https://www.instagram.com/p/DO8a0npjJFq/
- https://www.kompas.id/artikel/presiden-fifa-tegaskan-tak-persoalkan-rangkap-jabatan-erick-thohir-sebagai-menpora
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
(GFD-2025-29270) [HOAKS] Netanyahu Menyatakan Tidak Butuh Pengakuan Indonesia
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan mengakui Israel bila Israel mengakui Palestina, saat berpidato di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Di media sosial, beredar narasi bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan tidak memerlukan pengakuan Indonesia.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Informasi mengenai Netanyahu menyatakan tidak butuh pengakuan dari Indonesia disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan Instagram ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (24/9/2025):
Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan; Israel tidak membutuhkan pengakuan Indonesia atas Eksistensi Negaranya.
Israel adalah bangsa yang diberikan Tuhan kami. Kami tidak akan mendengar siapapun tentang negara Palestina. Kami akan duduki tepi barat dan Gaza.
Pengunggah menyertakan foto Netanyahu disertai teks berikut:
Israel Tidak Butuh Pengakuan Indonesia atas Eksistensi Negara Israel. Israel adalah Gelar Abadi yang diberikan oleh TUHAN bagi kami.
Di media sosial, beredar narasi bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan tidak memerlukan pengakuan Indonesia.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.
Informasi mengenai Netanyahu menyatakan tidak butuh pengakuan dari Indonesia disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan Instagram ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (24/9/2025):
Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan; Israel tidak membutuhkan pengakuan Indonesia atas Eksistensi Negaranya.
Israel adalah bangsa yang diberikan Tuhan kami. Kami tidak akan mendengar siapapun tentang negara Palestina. Kami akan duduki tepi barat dan Gaza.
Pengunggah menyertakan foto Netanyahu disertai teks berikut:
Israel Tidak Butuh Pengakuan Indonesia atas Eksistensi Negara Israel. Israel adalah Gelar Abadi yang diberikan oleh TUHAN bagi kami.
Hasil Cek Fakta
Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB membahas solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.
Selain Prabowo, pemimpin negara lainnya juga menyampaikan pidato dalam KTT dan tidak sedikit yang menyatakan mendukung Palestina.
Sekitar 3/4 anggota PBB atau sedikitnya 145 negara dari 193 anggota telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, meski lebih bermakna simbolis dan politis, tetapi pengakuan sebagian besar anggota PBB dapat menjadi penilaian bahwa Palestina sudah memenuhi semua syarat sebagai negara.
Merespons hasil pertemuan PBB tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa sikap pemimpin negara lain tidak dapat "mengikat" Israel.
Dikutip dari Times of Israel, ia tetap menolak negara Palestina.
Pernyataan lengkapnya dapat disaksikan di kanal YouTube Israeli PM.
Dalam pernyataannya, Netanyahu tidak menyinggung mengenai Indonesia.
Sementara, tidak ada keterangan resmi atau pernyataan resmi Netanyahu yang secara spesifik merespons pidato Prabowo.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo mengaku mendapatkan tanggapan positif dari negra lain atas pidatonya di PBB.
Prabowo mengatakan, Indonesia dianggap realistis dan seimbang terkait solusi dua negara (two state solution) untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel.
"Karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang," kata dia pada Kamis (25/9/2025).
Selain Prabowo, pemimpin negara lainnya juga menyampaikan pidato dalam KTT dan tidak sedikit yang menyatakan mendukung Palestina.
Sekitar 3/4 anggota PBB atau sedikitnya 145 negara dari 193 anggota telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, meski lebih bermakna simbolis dan politis, tetapi pengakuan sebagian besar anggota PBB dapat menjadi penilaian bahwa Palestina sudah memenuhi semua syarat sebagai negara.
Merespons hasil pertemuan PBB tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa sikap pemimpin negara lain tidak dapat "mengikat" Israel.
Dikutip dari Times of Israel, ia tetap menolak negara Palestina.
Pernyataan lengkapnya dapat disaksikan di kanal YouTube Israeli PM.
Dalam pernyataannya, Netanyahu tidak menyinggung mengenai Indonesia.
Sementara, tidak ada keterangan resmi atau pernyataan resmi Netanyahu yang secara spesifik merespons pidato Prabowo.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo mengaku mendapatkan tanggapan positif dari negra lain atas pidatonya di PBB.
Prabowo mengatakan, Indonesia dianggap realistis dan seimbang terkait solusi dua negara (two state solution) untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel.
"Karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang," kata dia pada Kamis (25/9/2025).
Kesimpulan
Narasi mengenai Netanyahu menyatakan Israel tidak butuh pengakuan dari Indonesia merupakan hoaks.
Tidak ada keterangan resmi atau pernyataan dari Perdana Menteri Israel yang secara spesifik merespons pidato Prabowo.
Tidak ada keterangan resmi atau pernyataan dari Perdana Menteri Israel yang secara spesifik merespons pidato Prabowo.
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=771201555685347&set=gm.1318575546551190&idorvanity=975448547530560
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=824676046792922&set=a.114830567777477
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=3854723458161140&set=a.1507673982866111
- https://www.instagram.com/p/DO-3P1Zk6Xd/
- https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/22/064500565/145-negara-akui-palestina-45-masih-menolak-mengapa-pengakuan-ini-penting-?page=all
- https://www.timesofisrael.com/heading-to-un-netanyahu-dismisses-palestinian-recognition-as-shameful-capitulation/
- https://www.youtube.com/watch?v=ynGmRW6yFNQ
- https://nasional.kompas.com/read/2025/09/25/05513661/prabowo-ungkap-reaksi-pemimpin-negara-lain-soal-pidatonya-di-sidang-pbb
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
(GFD-2025-29271) [HOAKS] Video Anggota DPR Menggedor Meja, Menolak RUU Perampasan Aset
Sumber:Tanggal publish: 25/09/2025
Berita
KOMPAS.com - Di media sosial, beredar sebuah video menampilkan anggota parlemen mengamuk di tengah sidang, sampai menggedor meja.
Narasi video menyebutkan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengamuk karena menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Video itu disebarkan dengan narasi keliru. Simak penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com berikut.
Video anggota DPR menggedor meja menolak RUU Perampasan Aset disebarkan oleh akun Instagram ini, ini, ini, dan ini.
"Salah satu anggota DPR menolak, RUU perampasan aset," tulis salah satu akun pada Sabtu (20/9/2025):
Dalam video, tampak pria memakai batik putih memukul meja, lantas berdiri saat sidang sedang berlangsung. Seseorang di samping kirinya tampak menenangkan pria tersebut.
Berikut teks yang tertera dalam video:
Anggota DPR ricuh Viral disoraki full arogan hingga gedor gedor meja saat sidang
Anggota DPR benar-benar Menolak RUU PERAMPASAN ASET, bagaimana ini arogan sekali
akun Instagram Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Instagram, Sabtu (20/9/2025), menampilkan video anggota DPR menggedor meja menolak RUU Perampasan Aset.
Narasi video menyebutkan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengamuk karena menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Video itu disebarkan dengan narasi keliru. Simak penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com berikut.
Video anggota DPR menggedor meja menolak RUU Perampasan Aset disebarkan oleh akun Instagram ini, ini, ini, dan ini.
"Salah satu anggota DPR menolak, RUU perampasan aset," tulis salah satu akun pada Sabtu (20/9/2025):
Dalam video, tampak pria memakai batik putih memukul meja, lantas berdiri saat sidang sedang berlangsung. Seseorang di samping kirinya tampak menenangkan pria tersebut.
Berikut teks yang tertera dalam video:
Anggota DPR ricuh Viral disoraki full arogan hingga gedor gedor meja saat sidang
Anggota DPR benar-benar Menolak RUU PERAMPASAN ASET, bagaimana ini arogan sekali
akun Instagram Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Instagram, Sabtu (20/9/2025), menampilkan video anggota DPR menggedor meja menolak RUU Perampasan Aset.
Hasil Cek Fakta
Video yang beredar bukanlah suasana sidang ketika membahas RUU Perampasan Aset.
Sidang paripurna atau Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, pada Senin, 11 April 2016 siang.
Momen seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggedor meja didokumentasikan Kompas TV.
Pria yang menggedor meja adalah anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Ramdhani.
Ia mengajukan interupsi di tengah pidato pembukaan Ketua DPD Irman Gusman.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, Benny meminta agar diberikan waktu untuk menyampaikan surat kepada pimpinan DPD dan membacakannya secara langsung.
Anggota DPD lain ada yang mendukung Benny, ada pula yang meminta sidang tetap dilanjutkan. Adu mulut terjadi hingga situasi ricuh.
Sidang paripurna atau Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, pada Senin, 11 April 2016 siang.
Momen seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggedor meja didokumentasikan Kompas TV.
Pria yang menggedor meja adalah anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Ramdhani.
Ia mengajukan interupsi di tengah pidato pembukaan Ketua DPD Irman Gusman.
Sebagaimana dilansir Kompas.com, Benny meminta agar diberikan waktu untuk menyampaikan surat kepada pimpinan DPD dan membacakannya secara langsung.
Anggota DPD lain ada yang mendukung Benny, ada pula yang meminta sidang tetap dilanjutkan. Adu mulut terjadi hingga situasi ricuh.
Kesimpulan
Video kericuhan saat sidang paripurna DPD pada 2016 disebarkan dengan konteks keliru.
Pria dalam video adalah anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Ramdhani yang kecewa karena tidak diberi kesempatan membacakan surat mewakili rekan-rekannya.
Sidang tersebut tidak membahas RUU Perampasan Aset, melainkan sidang paripurna DPD pada 2016.
Pria dalam video adalah anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Ramdhani yang kecewa karena tidak diberi kesempatan membacakan surat mewakili rekan-rekannya.
Sidang tersebut tidak membahas RUU Perampasan Aset, melainkan sidang paripurna DPD pada 2016.
Rujukan
- https://www.instagram.com/reel/DO2ByH3iuo7/
- https://www.instagram.com/reel/DO0e6yOk2u-/
- https://www.instagram.com/p/DOv0h5NjrgP/
- https://www.instagram.com/reel/DOzJt4ADgNq/
- https://www.youtube.com/watch?v=_bw9DAEW_8U
- https://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/16055591/Baru.Dibuka.Sidang.Paripurna.DPD.Kembali.Ricuh
- https://nasional.kompas.com/read/2016/04/12/08083641/Kekecewaan.yang.Berujung.Mosi.Tidak.Percaya.terhadap.Pimpinan.DPD?page=all
- https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
Halaman: 1442/8117