(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kementerian ESDM menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah tidak benar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan tidak ada kebijakan apa pun yang mengatur penggunaan Pertalite bagi pengemudi ojek online.

“Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia, dilansir dari ANTARA.

Ia juga mengimbau masyarakat agar hanya merujuk pada informasi resmi dari Kementerian ESDM mengenai aturan bahan bakar minyak (BBM), supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Klaim: Ojol dilarang mengisi BBM pertalite

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia masih menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024 hingga saat ini.

Video yang beredar tersebut sebenarnya serupa dengan unggahan di YouTube berjudul “Prabowo: Agak Aneh Juga Beliau (Bahlil) Jadi Menteri Investasi” yang dipublikasikan pada 13 Desember 2024.

Dalam video itu, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengaku pernah merasa heran bahwa Bahlil, yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar, sempat menjadi Menteri Investasi di era Presiden Joko Widodo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prabowo menyoroti latar belakang Bahlil yang bukan lulusan universitas ternama di luar negeri.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberi pidato dalam acara HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12) malam WIB.

Klaim: Video Prabowo pecat Bahlil dari Menteri ESDM

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II 2025 telah selesai diselenggarakan pada Agustus 2025, dengan hasil kelulusan diumumkan pada 13 Agustus 2025.

"Hasil seleksi kompetensi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahap II kini sudah dapat diakses," demikian pengumuman Kemensos di Instagram, 13 Agustus 2025.

Oleh karena seleksi sudah selesai, maka dapat dipastikan tautan yang diklaim untuk pendaftaran seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II adalah hoaks.

Tautan tersebut juga mengarah ke situs terindikasi phishing. Situs yang dituju meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun ke situs tersebut. Informasi pendaftaran seleksi Guru Sekolah Rakyat dapat diperoleh dari saluran komunikasi resmi Kemensos.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II adalah hoaks.

Seleksi Guru Sekolah Rakyat Tahap II telah selesai diselenggarakan pada Agustus 2025. Tautan tersebut palsu dan mengarah ke situs yang terindikasi phishing.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, pada September 2025 tidak ditemukan informasi soal aksi demonstrasi pengemudi ojol karena ada larangan menggunakan BBM bersubsidi.

Dikutip dari Antara,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menegaskan bahwa informasi soal larangan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online itu tidak benar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

"Tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol," ujar Dwi Anggia pada Rabu (24/9/2025).

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video yang beredar menggunakan Google Lens.

Hasilnya, ditemukan video serupa di akun X ini. Selain itu video  juga mirip dengan foto yang ada di laman CNBC Indonesia ini.

Video itu adalah momen ketika ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2024.

Saat itu sejumlah pengemudi ojekl online menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan dan minuman.

Adapun tarif layanan kurir ojek online berpatokan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2012.

Dalam Permenkominfo itu disebutkan bahwa penyelenggara layanan diberi hak untuk menentukan tarif sendiri.

Namun, selama ini perusahaan aplikasi dinilai mempermainkan tarif harga semaunya tanpa mempertimbangkan mitra ojek online.

Video yang diklaim menampilkan ribuan pengemudi ojol melakukan aksi mogok karena dilarang menggunakan BBM bersubsidi merupakan informasi tidak benar.

Peristiwa yang ada dalam video itu adalah momen ketika massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2024.

Saat itu, para pengemudi ojek online menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, baik barang maupun makanan dan minuman.