Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “israel wall out di sidang pbb 2025” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke berita metrotvnews.com yang berjudul “Israel dan AS Absen dalam Sidang Majelis Umum PBB Pengakuan Kedaulatan Palestina” yang terbit pada Selasa (23/9/2025).

Dilansir dari artikel ini, kursi delegasi Israel terlihat kosong dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 22 September 2025. Tidak ada perwakilan yang terlihat sama sekali dalam barisan kursi tersebut.

Sebelumnya, Israel memang sudah menyatakan bakal absen. Alasannya, diselenggarakannya forum itu bertepatan dengan peringatan tahun baru Yahudi. Duta Besar Israel di PBB Danny Danon menyayangkan Dewan Keamanan PBB menggelar forum bertepatan dengan peringatan tahun baru Yahudi.

Unggahan video berisi klaim “Israel ngambek dan keluar dari sidang PBB ketika hampir semua negara sepakat jika Palestina merdeka” merupakan konten menyesatkan (Misleading Content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan pemberitaan cnnindonesia.com dengan foto dan tanggal terbit yang sama dengan unggahan akun Facebook “Himae Him”.

Diketahui, kreator konten yang diunggah akun Facebook “Himae Him” telah menyunting pemberitaan cnnindonesia.com “Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani” yang tayang Jumat (12/9/2025).

Konteks asli pemberitaan itu adalah tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Unggahan berisi narasi “Jokowi setuju RUU Perampasan Aset asal tidak menyasar mantan presiden” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

TurnBackHoax memasukkan kata kunci “GPS dalam KTP” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan liputan6.com “Cek Fakta: Chip di E-KTP Dipasangi GPS yang Bisa Melacak Posisi Pemiliknya? Simak Faktanya” tayang pada Mei 2022.

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha dalam pemberitaan itu menyebut chip dalam KTP-el tidak bisa memancarkan sinyal jauh untuk melacak keberadaan pemiliknya. Dijelaskan, kapasitas penyimpanan chip tersebut hanya 8 kb sehingga tidak mampu menyimpan data dengan kapasitas besar.

Melansir pemberitaan detik.com tayang pada Jumat (12/2/2021), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri (saat itu Zudan Arif Fakrullah) menjelaskan chip dalam KTP-el berisikan data kependudukan yang bisa dilihat datanya dengan card reader yang bekerja sama dengan Dukcapil. Data tersebut tidak bisa terbuka tanpa adanya kerja sama antara pengguna card reader dengan Dukcapil.

“Kalau ada hal yang tak nyaman merasa KTP ini saya seolah disadap, diikuti jejaknya, silakan melapor ke call center Dukcapil. Saya pastikan chip itu hanya berisi data kependudukan dan chip itu hanya menyimpan data kependudukan, tidak untuk menyadap, tidak untuk mengikuti seseorang,” kata Zudan seperti yang dikutip dari detik.com.

Video berisi klaim “KTP-el terdapat GPS untuk pantau keberadaan masyarakat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube METRO TV “Momen Prabowo ‘Gemas’ Pada Anies”.
Konteks asli video yang tayang Rabu (24/4/2024) itu adalah momen sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 di KPU RI. Usai menyampaikan pidato, presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat menggenggam erat lengan Anies Baswedan.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Anies gabung ke Kabinet Merah Putih” ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Anies Baswedan bergabung ke Kabinet Merah Putih”.

Unggahan video berisi klaim “Anies Baswedan bergabung ke Kabinet Merah Putih” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).