Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video tersebut dengan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan republika.co.id “Driver Ojol Wanita Tuntut Sistem Skorsing Dihilangkan” tayang Agustus 2024.

Dalam berita itu dijelaskan bahwa para pengemudi ojek online menuntut pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi agar melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang. Mereka juga meminta potongan biaya aplikasi diturunkan. Para demonstran hadir dengan atribut masing-masing platform, seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Maxim, dalam aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Kamis (29/8/2024).

Untuk diketahui, dilansir dari tempo.co, pada Kamis (28/8/2025) pagi hingga siang ada aksi demonstrasi oleh serikat buruh yang berlangsung di depan gedung DPR. Mereka membawa enam tuntutan, yakni hapus outsourching dan tolak upah murah, stop PHK, reformasi pajak perburuhan, sahkan RUU ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU perampasan aset, dan revisi RUU Pemilu.

Setelah demo serikat buruh berakhir, gelombang massa dari mahasiswa dan massa berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung DPR. Mahasiswa itu berasal dari berbagai kampus. Mereka menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang berlebihan.

Unggahan yang beredar merupakan konten dengan konteks yang salah (false context). Faktanya, dokumentasi itu adalah potret aksi demonstrasi ojek online pada Agustus 2024.

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa isu pelarangan liputan demonstrasi oleh media nasional adalah hoaks. Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ia juga menyatakan, saat ini seluruh stasiun televisi nasional dan radio tetap menayangkan liputan panjang terkait demonstrasi di berbagai lokasi.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria. Ia memastikan tidak ada pembatasan bagi media untuk meliput aksi demonstrasi.

Menurutnya, siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar media menayangkan liputan yang tidak memprovokasi, tidak memperluas kemarahan publik, dan tidak menampilkan konten yang memperburuk situasi.

“Selebihnya bebas, tidak ada sensor, bisa dilihat, ya, semuanya berjalan seperti yang bisa disaksikan oleh semua orang, cuma kita memberikan semacam pandangan agar mempraktikkan suatu jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, juga membantah pihaknya pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang liputan demonstrasi. Ia menegaskan surat yang beredar di media sosial tersebut bukan berasal dari KPID DKI Jakarta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Tidak benar KPID DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran (imbauan terkait siaran demonstrasi) ke televisi dan radio,” ujar Puji, dilansir dari Instagram KPID DKI Jakarta.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tempo memverifikasi video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkan narasi dengan sumber kredibel. Hasilnya, foto tersebut bukan foto rumah Menkeu Sri Mulyani. 

Foto yang identik pernah diunggah oleh situs Tribunnews.com dan TVOnenews.com edisi 11 April 2023.  Kedua media tersebut menjelaskan, kebakaran dalam foto itu terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Buaran Regency, Duren Sawit Jakarta Timur pada 2023.

Tangkapan layar foto rumah terbakar yang diklaim milik Sri Mulyani.

Kepala Seksi Operasional Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting.

Sebanyak 12 unit mobil pompa berikut 60 personel Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan secara bertahap guna memadamkan kebakaran.

Rumah Sri Mulyani Dijarah

Meski tidak ada kebakaran, namun rumah Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan oleh kelompok orang yang tak dapat diidentifikasi. Seperti diberitakan Tempo, rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarahan sekelompok orang pada Ahad dini hari, 31 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan staf pengamanan rumah, penjarahan di rumah Sri Mulyani itu terjadi dalam dua gelombang. "Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari)," kata staf pengamanan rumah, Joko Sutrisno, kepada ANTARA pada Ahad sekitar pukul 05.00 pagi.

Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

Penjarahan rumah Sri Mulyani terjadi setelah kelompok orang tak dikenal juga lebih dulu menjarah rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim rumah Sri Mulyani terbakar adalah keliru.

Tempo memverifikasi imbauan itu dengan mewawancarai pakar ekonomi. Hasilnya, ajakan menarik uang dari bank justru berisiko memicu masalah ekonomi yang lebih besar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan dampak serius jika tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berhenti mengirimkan uang ke Tanah Air. Kondisi itu akan menekan pasokan dolar AS di dalam negeri sehingga rupiah kian tertekan. “Kalau itu terjadi, devisa kita tidak bertambah,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.

Esther menyebut pelemahan rupiah yang berlanjut bisa menyeret ekonomi menuju krisis seperti 1998. “Ini tanda-tandanya sudah ke sana. IHSG anjlok, kurs rupiah terhadap dolar terdepresiasi jadi Rp16.500-an sekarang,” kata dia.

Laporan PBB mencatat sektor perbankan Indonesia pernah ambruk pada krisis keuangan Asia 1997-1998. Pemerintah kala itu mengucurkan dana talangan besar dengan biaya fiskal jangka panjang. Krisis diperparah oleh kerentanan struktural, termasuk liberalisasi keuangan yang cepat tanpa pengawasan ketat, tata kelola lemah, konsentrasi kepemilikan bank, dan jaminan implisit pemerintah. Respons awal pemerintah dan lembaga internasional seperti IMF pun keliru sehingga krisis makin dalam dan mahal.

Esther menilai narasi menarik uang di ATM berbahaya karena bisa memicu kepanikan massal (bank run) yang berujung pada keruntuhan sistem keuangan. “Seharusnya ini jangan dilakukan,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat. “Kebijakan yang konkret dan ekspansif, bukan kontraktif, karena ekonomi sedang terkontraksi.”

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, mengatakan bank run dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. “Dampak lanjutannya bisa mengarah pada krisis nilai tukar hingga krisis perbankan jika likuiditas tidak terjaga,” ujarnya lewat pesan tertulis.

Jika bank gagal menjaga likuiditas, kata Rossanto, akan muncul ketidakcocokan antara aset dan kewajiban kepada nasabah. Jika berlarut, pemerintah bisa terpaksa melakukan bailout bernilai besar. “Perbankan dikatakan krisis bila otoritas seperti OJK atau LPS menutup bank,” katanya.

Lebih jauh, bank run dapat memicu pelarian modal dan mengikis kepercayaan investor terhadap ekonomi domestik. Jika ditambah instabilitas politik dan keamanan, krisis akan sulit diatasi. “Bank run adalah pembuka semua risiko kegagalan sistem moneter dan perbankan dari masalah stabilitas ekonomi makro,” tutur Rossanto.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengajak masyarakat ramai-ramai menarik uang dan bank maupun tidak mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia adalah menyesatkan.