Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video yang menampilkan Ahok, kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, ditemukan video identik di kanal YouTube Big Alpha ini. Video itu diunggah pada 28 Agustus 2025, sebelum Sri Mulyani dicopot sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

Dalam video, Ahok menyampaikan soal pentingnya optimalisasi anggaran untuk mengelola sebuah negara.

Ahok mengatakan, seharusnya pengelolaan negara dilakukan seperti mengelola perusahaan.

Menurut Ahok, Chief Executive Officer (CEO) dari negara adalah rakyat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan mereka.

Pemerintah, menurut Ahok, seharusnya tidak terus menambah beban pajak dari rakyat sebagai pendapatan negara.

Adapun pernyataan Ahok tersebut bisa dilihat pada menit 41:24. Berikut adalah pernyataan Ahok di dalam video:

Jalanin negara tuh kayak perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati. Karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat.

Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO dia bertanggung jawab menyejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga supplier-nya. Itu dasar yang harus kita pakai.

Mengelola anggaran APBN ya sama, bukan malakin rakyat, pajak apa, kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, Bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, enggak usah sekolah. Nenek gua juga bisa kalau begitu. Serius.

Video Ahok mengkritik Kemenkeu usai Sri Mulyani dicopot sebagai menteri merupakan informasi tidak benar dan salah konteks.

Adapun video aslinya diambil pada 28 Agustus 2025, sebelum Sri Mulyani dicopot sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

Dalam video, Ahok menyampaikan soal pentingnya optimalisasi anggaran untuk mengelola sebuah negara.

Menurut, Ahok Kemenkeu seharusnya tidak terus-terusan menambah beban pajak dari rakyat, namun juga memperhatikan kesejehteraan mereka. 

Bagi Ahok mengelola negara seperti mengelola perusahaan, sehingga pemerintah memiliki kewajiban menyejahterakan rakyat sebagai CEO. 

Berdasarkan penelusuran di Google Search, tidak ditemukan ada kabar bahwa Mahfud MD akan dilantik menjadi Jaksa Agung menggantikan ST Burhanuddin pada September 2025.  

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, diketahui bahwa video itu merupakan unggahan pada 21 Oktober 2019.

Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Tribunnews ini. Judul dalam video tersebut: "Mahfud MD Bocorkan Jadwal Pelantikan Menteri Kabinet Kerja Jilid II: Besok Rabu Diperkenalkan Semua."

Dalam video, Mahfud menyampaikan soal acara pelantikan sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud, seluruh nama menteri yang masuk kabinet diminta untuk datang pada 23 Oktober 2019 pagi untuk diperkenalkan kepada publik dan dilantik oleh presiden. 

Video yang mengeklaim Mahfud MD berkomentar soal kabar pelantikan dirinya sebagai Jaksa Agung pada September 2025 merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Adapun video aslinya adalah momen ketika Mahfud menyampaikan terkait acara pelantikan menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 pada 23 Oktober 2019. 

Dari hasil pencarian fakta, pada September ini tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan salurkan bansos hingga Rp7 juta kepada setiap pemilik NIK.

Sementara video yang memperlihatkan Presiden Prabowo berpidato, merupakan video pidato perdana Presiden Prabowo yang diunggah di YouTube sejak 20 Oktober 2024 di kanal Metro TV.

"Dalam pidato perdana sebagai presiden RI, Prabowo menyoroti angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, banyak anak yang masih kekurangan gizi serta persoalan angka tenaga kerja dll," demikian keterangan asli yang menjelaskan isi pidato Prabowo.

Klaim: Prabowo akan salurkan bansos Rp7 juta per NIK

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link mengecek status penerima bantuan KIS dalam Kartu BPJS, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Awas Hoaks Mencatut BPJS Kesehatan Lewat Bantuan KIS hingga Rp 2 Juta" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 27 Oktober 2025.
Dalam artikel Lputan6.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan informasi pendaftaran bantuan dari KIS BPJS Kesehatan merupakan hoaks yang harus diwaspadai karena merupakan modus penipuan.
"Ini hoaks dan penipuan," kata Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com.
Menurut Rizky, BPJS Kesehatan sedang tidak menjalankan program pendaftaran bantuan dari KIS BPJS Kesehatan. Sebab itu masyarakat diingatkan untuk berhati-hati jika mendapat informasi serupa dan mengabaikannya.
"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutup Rizky.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link mengecek status penerima bantuan KIS dalam Kartu BPJS tidak benar.
Informasi pendaftaran bantuan dari KIS BPJS Kesehatan merupakan hoaks yang harus diwaspadai karena merupakan modus penipuan.