• (GFD-2025-29619) Hoaks! Akun TikTok Kementerian Agama tawarkan umroh gratis

    Sumber:
    Tanggal publish: 22/10/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah akun TikTok mengatasnamakan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan 19.000 lebih pengikut, dapat ditemukan hingga pekan keempat Oktober 2025.

    Akun tersebut terlihat memiliki 29 konten per Selasa (21/10).

    Jika ditelusuri, semua konten dalam akun itu berisi narasi yang menawarkan layanan pendaftaran umrah tanpa dikenakan biaya.

    Sebuah nomor kontak juga disematkan di bagian profil akun, yang digunakan sebagai penghubung pendaftaran umrah gratis.

    "RESMI DI BUKA UMROH-GRATIS TAMPAH DI PUNGUT BIAYA SEPESERPUN. info untuk pendaftaran silahkan klik link yg ada di bawa ini atau hubungi langsung wa kami di nomor 0823-****-****," demikian isi narasi yang disebarkan akun TikTok tersebut.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Namun, benarkah akun TikTok Kementerian Agama tawarkan umroh gratis?



    Hasil Cek Fakta

    Kementerian Agama RI memang memiliki akun resmi di TikTok. Kendati demikian, akun resmi itu sama sekali tidak menawarkan program umrah gratis.

    Akun TikTok asli Kemenag dapat dilihat di sini @kemenag_ri.

    Ada 223 ribu pengikut di TikTok, dan isi kontennya sebagian besar menampilkan informasi serta kegiatan yang dilaksanakan jajaran di Kemenag RI.

    Akun resmi TikTok Kemenag juga telah mengonfirmasi adanya pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan kementerian tersebut di media sosial.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    "Sahabat Kemenag, tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya. Banyak sekali hoaks dan akun palsu yang mengatasnamakan Kementerian Agama. Kami mengimbau Anda untuk selalu cerdas bermedia sosial dengan mengecek kebenaran informasi hanya di akun resmi kami," demikian isi keterangan yang dimuat di konten TikTok @kemenag_ri pada 19 Oktober.

    Klaim: Akun TikTok Kementerian Agama tawarkan umroh gratis

    Rating: Hoaks, Penipuan

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29620) Hoaks! OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar

    Sumber:
    Tanggal publish: 22/10/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook dengan nama akun “OJK Pemutihan Pinjol” menampilkan seorang pria mengenakan baju biru sedang memegang mikrofon dengan latar acara Indonesia Blockchain Conference.

    Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan penghapusan data dan tagihan pinjaman online (pinjol) bagi masyarakat di seluruh Indonesia hingga akhir Oktober 2025.

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “OJK RESMIKAN PENGHAPUSAN DATA PINJOL DAN TAGIHAN PINJOL BAGI SELURUH INDONESIA MULAI OKTOBER SAMPAI AKHIR OKTOBER 2025”

    Video tersebut disertai narasi:

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    “OJK resmikan pemutihan data bagi nasabah pinjol terutama bagi nasabah yang gagal bayar(galbay) mulai awal November sampai akhir bulan meresmikan cara pemutihan nya silakan konsultasi kan pinjol anda”

    Namun, benarkah OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar?



    Hasil Cek Fakta

    OJK dalam Instagram resminya OJK telah membantah informasi tersebut. Video yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya merupakan dokumentasi kegiatan OJK dalam acara Coinfest Asia dan Indonesia Blockchain Conference (IBC) 2025, bukan pengumuman tentang penghapusan utang pinjol.

    Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama industri keuangan sedang membahas penyusunan kebijakan terkait penawaran aset keuangan digital, seperti Initial Coin Offering (ICO) dan Initial Token Offering (ITO). Tidak ada pernyataan resmi dari OJK mengenai pemutihan atau penghapusan utang pinjaman online.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Selain itu, Kantor OJK Cirebon, Jawa Barat, juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran program penghapusan utang atau pemutihan kredit yang mengatasnamakan lembaga resmi.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa tawaran semacam itu merupakan informasi palsu (hoaks).

    "Jika ada kabar bahwa OJK bisa melakukan pemutihan kredit, itu hoaks. Segera konfirmasi ke Kontak OJK 157," ujarnya, dilansir dari ANTARA.

    Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi seperti KTP, KK, NPWP, nama ibu kandung, atau kode OTP kepada pihak yang tidak resmi. Menurutnya, menjaga kerahasiaan data pribadi adalah langkah penting untuk mencegah kejahatan siber di era digital yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.

    Klaim: OJK hapus data dan tagihan pinjol masyarakat yang gagal bayar

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29621) Hoaks! Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya

    Sumber:
    Tanggal publish: 22/10/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan KDM, berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.

    Berikut isi narasi dalam unggahan tersebut:

    “saat rapat PBB presiden AS Donald Trump tanyakan anak buah Prabowo yang ramai di FB dan di YouTube yaitu KDM. Trump berkata dalam bahasa Inggris bahwa KDM berpotensi menjadi presiden berikutnya. Trump mengatakan sepak terjang politik KDM sangat luar biasa, baru jadi gubernur sudah disukai rakyat dunia, bukan hanya Indonesia. Ternyata negara lain pantau Indonesia hingga tahu kinerja KDM. Klik ikuti dan share videonya”

    Namun, benarkah Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya?



    Hasil Cek Fakta

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi Donald Trump yang menyebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Republik Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama lebih dari 20 pemimpin negara menghadiri KTT Perdamaian Sharm El Sheikh di Mesir pada Senin (13/10), yang menandai berakhirnya konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

    Dalam kesempatan itu, Presiden AS Donald Trump memuji Presiden Prabowo atas perannya dalam membantu tercapainya kesepakatan damai tersebut. Selengkapnya dapat dilihat di sini

    Tidak ada rekaman video, pernyataan resmi, maupun pemberitaan yang menunjukkan bahwa Donald Trump pernah menyebut Dedi Mulyadi berpotensi menjadi presiden Indonesia. Dengan demikian, unggahan tersebut merupakan tidak berdasar.

    Klaim: Trump sampaikan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • (GFD-2025-29622) Hoaks! Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter

    Sumber:
    Tanggal publish: 22/10/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan narasi yang mengklaim bahwa beliau menyebut harga asli Pertalite hanya Rp4.000 per liter, namun dijual oleh Pertamina seharga Rp10.000.

    Dalam unggahan tersebut, warganet juga mempertanyakan ke mana selisih Rp6.000 dari penjualan bahan bakar tersebut.

    Berikut narasi dalam foto tersebut:

    “MENKEU PURBAYA: PERTALITE hanya Rp. 4.000 mereka jual 10.000, Padahal dijual 4.000 sudah untung besar, Udah gitu di OPLOS lagi.”

    Foto tersebut ditambahkan narasi:

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    “Kata Menkeu Purbaya: “sejatinya dasar Pertalite hanya Rp. 4.000, tapi mereka jual dengan harga Rp.10.000”

    Harga jual Rp10.000/liter, tapi biaya produksinya cuma Rp4.000 — itu pun sudah untung besar!

    Belum cukup di situ, malah di-oplos lagi... Gak heran performa mesin makin gak stabil, boros, dan kadang muncul gejala knocking. Kalau kayak gini terus, yang jadi korban tetap kendaraan rakyat kecil. Coba aja bandingin suara mesin antara BBM murni dan oplosan, pasti langsung kerasa bedanya, Warganet : Rp 10.000 - Rp 4.000 = Rp 6.000 selisihnya lari kemana”

    Namun, benarkah Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter?



    Hasil Cek Fakta

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Berdasarkan penelusuran tidak ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut harga asli Pertalite Rp4.000 per liter.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (30/9), Purbaya menjelaskan bahwa Pertalite sebenarnya memiliki harga keekonomian sebesar Rp11.700 per liter, tetapi dijual Rp10.000 per liter karena mendapatkan subsidi sebesar Rp1.700 per liter (sekitar 15%).

    Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat melalui subsidi dan kompensasi APBN.

    Tahun 2024, total anggaran subsidi energi tersebut mencapai Rp56,1 triliun dan dinikmati oleh sekitar 157,4 juta kendaraan di Indonesia. Tayangan lengkapnya bisa dilihat di sini

    Klaim: Purbaya sebut harga asli pertalite Rp4.000 perliter

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan