• (GFD-2025-29044) [HOAKS] Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/09/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Unggahan media sosial berupa tangkapan layar judul artikel mengeklaim mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam artikel itu, Budi Gunawan menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukannya saat menjabat presiden selama dua periode.

    Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan itu merupakan hasil manipulasi.

    Judul artikel yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.

    Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel di media Gelora News berjudul, "Budi Gunawan Meminta Ke Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi Untuk Mempertangung Jawaban atas Korupsi Yang Dilakukannya Selama Dua Periode Menjabat".

    Hasil Cek Fakta

    Setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel di laman Gelora News yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi.

    Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri foto yang ada di dalam artikel menggunakan teknik reverse image search.

    Hasilnya diketahui bahwa unggahan tersebut memanipulasi artikel Gelora News pada 11 September 2025 ini. Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".

    Artikel itu memuat opini dari Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso terkait pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam pada awal September 2025.

    Menurut Sugeng, seharusnya Presiden Prabowo memberi tahu kepada masyarakat alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam.

    Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Budi Gunawan yang meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi. Sehingga, dapat dipastikan bahwa judul artikel itu merupakan hasil rekayasa. 

    Kesimpulan

    Unggahan berupa tangkap layar judul artikel yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi merupakan konten hasil manipulasi.

    Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".

    Adapun artikel itu memuat opini Politikus PSI, Sugeng Teguh Santoso yang mempertanyakan alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam. 

    Rujukan

  • (GFD-2025-29049) [HOAKS] Sri Mulyani Sebut Rakyat Tidak Bisa Hidup Tanpa DPR

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/09/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial, beredar pernyataan ekonom dan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebutkan rakyat Indonesia tidak bisa hidup tanpa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

    Setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

    Pernyataan Sri Mulyani mengenai rakyat tidak bisa hidup tanpa DPR disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (8/9/2025):

    Sri mulyani bilang raky*at takann hidup tanpa dpr!!

    Pengunggah menyertakan foto Sri Mulyani sedang duduk dan mengenakan baju merah.

    Berikut teks yang disematkan pada foto Sri Mulyani:

    Sri Mulya bilang rakyat tak kan hidup tanpa dpr

    dpr di bubar rakyat mati cuap Sri mulyani

    akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Senin (8/9/2025), yang mengeklaim Sri Mulyani menyebut rakyat tidak bisa hidup tanpa DPR.

    Hasil Cek Fakta

    Tidak ada berita atau informasi valid yang membuktikan pernyataan Sri Mulyani tersebut.

    Sejauh ini, Sri Mulyani tidak berkomentar mengenai gelombang aksi sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja DPR RI.

    Sri Mulyani yang merupakan bendahara negara di era tiga presiden ini buka suara ketika rumahnya dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal.

    Adapun foto Sri Mulyani yang disebarkan merupakan foto lama.

    Hasil pencarian gambar mengarahkan ke foto serupa di portal berita Medcom pada 7 Juni 2022.

    Foto itu tidak terkait dengan komentar Sri Mulyani terhadap rakyat dan DPR RI.

    Kesimpulan

    Narasi yang mengeklaim Sri Mulyani menyebut rakyat tidak bisa hidup tanpa DPR merupakan hoaks.

    Tidak ada berita atau laporan valid yang membuktikan bahwa mantan Menkeu membuat pernyataan tersebut.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29050) [HOAKS] Tautan Pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/09/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial beredar tautan yang diklaim akses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks.

    Tautan yang diklaim untuk pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025 dibagikan oleh akun Facebook ini pada Minggu (14/9/2025).

    Berikut narasi yang dibagikan:

    Pemerintah resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025 untuk beberapa instansi.

    Screenshot Hoaks, tautan pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025

    Hasil Cek Fakta

    Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, program PPPK Paruh Waktu 2025 tidak terbuka untuk semua orang.

    Rekrutmen diprioritaskan bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah tercatat di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta eks peserta seleksi CPNS/PPPK 2024 yang belum lolos.

    Pada awal September 2025, sebanyak 20 instansi sudah mengumumkan formasi, termausk Provinsi Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Ambon, hingga BPOM.

    Daftar ini terus bertambah seiring proses penetapan kebutuhan.

    Adapun, pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id.

    Sementara, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs BKN.

    Situs yang dituju terindikasi phishing atau pencurian data karena meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama dan nomor akun Telegram aktif.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025 adalah hoaks.

    Tautan itu tidak mengarah ke situs resmi dan terindikasi phishing karena meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama dan nomor akun Telegram aktif.

    Rujukan

  • (GFD-2025-29056) [KLARIFIKASI] Dokter Tirta Bantah Dapat Tawaran Jadi Menpora

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/09/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Tirta Mandira Hudhi atau dikenal sebagai Dokter Tirta dikabarkan menjabat posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Pebisnis sekaligus dokter tersebut diklaim resmi menjadi menteri di jajaran kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, kabar itu keliru dan perlu diluruskan.

    Informasi mengenai Tirta menjadi Menpora disebarkan oleh akun Facebook ini dan X ini.

    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Selasa (9/9/2025):

    Dokter Tirta jadi Menpora , ga paham dan ga kenal

    akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Selasa (9/9/2025), mengenai Tirta menjadi Menpora di kabinet Merah Putih.

    Hasil Cek Fakta

    Melalui unggahan di akun X-nya, Tirta menyampaikan klarifikasi mengenai isu diangkat menjadi Menpora.

    Ia menegaskan kabar itu tidak benar dan dirinya tidak pernah mendapatkan tawaran apa pun untuk menjadi menteri.

    "Saya enggak dapat tawaran apa pun jadi menteri. Itu semua yang dibuat hanyalah candaan semata dari temen-teman digital. Ini soalnya beberapa sejawat saya sampai anggota keluarga mikirnya saya beneran jadi Menpora," tulisnya pada Jumat (12/9/2025).

    Di sisi lain, Prabowo belum mengumumkan ke publik mengenai sosok yang akan menjabat sebagai Menpora.

    Sebagaimana sudah diwartakan Kompas.com, ia meminta masyarakat untuk menunggu.

    "Ya nanti tunggu, tunggu waktunya biar kalian ada semangat," kata Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Kesimpulan

    Narasi mengenai Tirta menjadi Menpora di kabinet Merah Putih merupakan informasi keliru.

    Tirta membantah dirinya mendapatkan tawaran menjadi menteri. Hingga Minggu (14/9/2025), Prabowo belum mengumumkan sosok Menpora yang baru.

    Rujukan