Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS dan P3K 2024, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka Hari Ini: Catat Link, Cara Daftar hingga Syaratnya" yang dimuat Liputan6.com, pada 20 Agustus 2024.
Artikel Liputan6.com menyebutkan, pendaftaran CPNS 2024 ini bisa diakses melalui link nantinya bisa dilakukan melalui link sscasn.bkn.go.id. Proses pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN BKN mulai tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 17.08.45 WIB sampai dengan 06 September 2024.
"Jadi selain mengecek lowongan formasi melalui kanal penerimaan CPNS Tahun 2024 di masing-masing instansi, pelamar juga dapat melihat keterangan formasi jabatan yang akan dilamar pada menu pencarian informasi tentang detail formasi di portal SSCASN BKN," dikutip dari keterangan tertulis BKN, Selasa (20/8/2024).
Lantas bagaimana cara daftar CPNS 2024?
Pendaftaran CPNS dan PPPK biasanya bisa dilakukan melalui situs resmi SSCASN atau melalui link sscasn.bkn.go.id. Lebih jelasnya lagi berikut ini adalah cara mendaftar CPNS:

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS dan P3K 2024 tidak benar.
Pendaftaran CPNS 2024 ini bisa diakses melalui link nantinya bisa dilakukan melalui link sscasn.bkn.go.id. Proses pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN BKN mulai tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 17.08.45 WIB sampai dengan 06 September 2024.

Akun X atau Twitter dengan nama @secr3thm4nz56 mengunggah sebuah video yang menampilkan sekelompok massa sedang berdemonstrasi di depan gedung dengan cat warna putih. Pada unggahan tersebut, tertulis klaim 4 tuntutan Mahasiswa UGM terkait demo menolak RUU Pilkada yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Setelah ditelusuri, tidak benar 4 tuntutan yang diklaim pada narasi merupakan tuntutan resmi mahasiswa UGM. Faktanya, tuntutan mahasiswa UGM sebagaimana tercantum pada rilis sikap yang diunggah di akun instagram resmi @bemkm_ugm, tidak terdapat poin-poin sebagaimana klaim yang beredar. Berikut beberapa tuntutan resmi mahasiswa UGM:

1. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.
2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menghentikan pembahasan RUU Pilkada dalam Sidang Paripurna;
3. Hentikan segala macam cara intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik oleh Presiden Joko Widodo; Hilangkan praktik nepotisme dalam seluruh tingkat dan lembaga pemerintahan; dan
4. Adili Presiden Joko Widodo-atas pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Demikian halnya dalam rilis pernyataan sikap UGM yang diunggah di akun instagram resminya @ugm.yogyakarta, tidak terdapat 4 poin sebagaimana informasi yang beredar.

Dengan demikian, klaim yang beredar mengenai 4 tuntutan mahasiswa UGM untuk membubarkan DPR dan Partai Politik, tidak benar.

Faktanya, 4 tuntutan yang beredar bukan merupakan tuntutan resmi UGM maupun BEM KM UGM sebagaimana tertulis pada rilis yang diunggah pada akun Instagram resmi keduanya.

Akun facebook dengan nama A’Count Oposisi mengunggah sebuah video yang menampilkan sejumlah orang mencoba masuk ke sebuah rumah mewah. Video tersebut diunggah dengan klaim penggeledahan rumah milik menantu Jokowi (Bobby Nasution) oleh tim gabungan.

Setelah dilakukan penelusuran dengan mencari sumber asli video tersebut, yakni pada akun Tiktok @Sumsel_24Detik, ditemukan fakta bahwa rumah yang digeledah oleh Tim Satgas Gabungan tersebut bukanlah milik Bobby Nasution, melainkan Bobby pemilik PT Bobby Jaya Perkasa (BJP) yang berada di dua lokasi berbeda di Muara Enim.

Penggeledahan yang dilakukan pada 14 Agustus 2024 tersebut merupakan tindak lanjut dari penyidikan dugaan keterlibatan Bobby dalam aktivitas tambang ilegal di wilayah HGU PT BSP dan IUP PT BA.
Dari penggeledahan rumah mewah milik Bobby tersebut, Tim Gabungan berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting dan juga narkoba jenis sabu sebanyak satu paket beserta alat hisapnya.

Dengan demikian, narasi pada video yang beredar bahwa Tim Gabungan menggeledah rumah milik menantu Jokowi, Bobby Nasution, tidak benar.

Faktanya bukan Bobby Nasution, melainkan Bobby pemilik PT BJP. Video tersebut sudah secara jelas menampilkan identitas pelaku yang digeledah oleh Tim Satgas Gabungan pada Rabu, (14/8/2024).

Akun Tiktok dengan nama @sriwijaya332 mengunggah sebuah video yang menampilkan sebuah gambar dengan klaim narasi sebagai maklumat TNI untuk rakyat Indonesia.

Setelah ditelusuri menggunakan metode manual, yakni dengan menuliskan kata kunci di mesin pencarian Google, ditemukan fakta bahwa narasi tersebut merupakan hasil pelintiran dari pernyataan Kapuspen TNI Mayjend TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI pada September 2019. Pernyataan itu pernah dimuat di situs CNN Indonesia dengan judul “Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam.” Namun, cara menyampaikan kesimpulan pada gambar yang beredar keliru, sehingga mengarah pada penafsiran yang salah.

Hoaks dengan narasi sama telah ditulis artikel periksa fakta oleh Turnbackhoax.id pada 30 Juni 2020 dengan judul “[SALAH] MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin di dampingi saat gelar UNJUK RASA”

Dengan demikian, klaim terkait bantuan TNI untuk mendampingi mahasiswa saat melakukan demonstrasi, tidak benar.

Informasi pelintiran yang menyesatkan dan merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Faktanya, Kapuspen TNI Mayjend Sisriadi pada September 2019 menanggapi informasi serupa menyatakan bahwa berdasarkan UU No.9/89, pengawalan demonstrasi merupakan kewenangan Polri, TNI hanya membantu ketika tenaga Polisi tidak cukup.