Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memeriksa tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan merdeka.com “Prabowo-Gibran Temui Emir Qatar dan Perdana Menteri, Bahas Kerja Sama hingga Gaza”, tayang Kamis (6/5/2024).
Diketahui, konteks asli dari momen tersebut adalah dokumentasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran saat menemui pemimpin negara dan perdana menteri Qatar di Doha, Qatar. Dalam pertemuan yang terjadi pada Rabu (15/5/2024) itu, mereka membahas peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang serta perkembangan situasi di Gaza.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Prabowo menjadi Ketua Unity of Islamic States” ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim.

Unggahan video berisi klaim “Prabowo menjadi Ketua Unity of Islamic States” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Raffi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang 3000 T Rafael Alun” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
TurnBackHoax kemudian menelusuri tangkapan layar foto unggahan akun Facebook “Mak Beti” menggunakan Google Lens. Penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “Budi Hartono Linardi Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja” pada Kamis (2/6/2022).
Berita tersebut memuat informasi mengenai penetapan Budi Hartono Linardi (pemilik perusahaan pengurusan jasa kepabeanan PT Meraseti Logistik Indonesia) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya periode 2016—2021.
Kreator konten unggahan akun Facebook “Mak Beti” menyunting foto tersebut dengan menempelkan wajah Raffi Ahmad, lalu menyebarkan potret tersebut untuk membangun narasi palsu.

Unggahan berisi klaim “Raffi Ahmad ditangkap polisi akibat kasus pencucian uang Rp3.000 triliun Rafael Alun” merupakan konten dimanipulasi (manipulated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran informasi dengan memasukkan kata kunci “Lowongan kerja pendamping desa 2025” ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Kemendes tegaskan belum ada rekrutmen pendamping desa”.

Berdasarkan laporan yang tayang Jumat (26/9/2025) itu, diketahui bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan belum ada jadwal resmi untuk rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara nasional.

Kemendes PDTT menekankan proses rekrutmen hanya dilakukan melalui kanal resmi (rekrutmenpld.kemendesa.go.id) dan tidak dipungut biaya.

TurnBackHoax kemudian mengakses tautan yang dibagikan akun Facebook “kemendesa”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi (rekrutmenpld.kemendesa.go.id). Warganet justru diminta mengisi nama lengkap, alamat, jenis kelamin dan nomor telegram aktif.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran lowongan kerja pendamping lokal desa (PLD)” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Tempo memverifikasi konten tersebut dengan menelusuri pemberitaan dari media kredibel, situs web resmi, dan mewawancarai pakar. Hasilnya, Pertamina tidak mengalami kerugian dan memperoleh laba.

Berdasarkan data resmi perusahaan, PT Pertamina (Persero) membukukan laba bersih senilai US$ 3,13 miliar atau sekitar Rp 49,5 triliun pada periode tahun buku 2024. “Dalam periode itu, Pertamina juga mencatat kontribusi sebesar Rp 401,73 triliun kepada negara,” tulis VP Corporate Communication, PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso melalui aplikasi perpesanan, 26 September 2025. 

Pertamina juga telah mengumumkan laporan keuangan perusahaan dalam Konferensi Pers Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 di Graha Pertamina, Jakarta, pada Jumat, 13 Juni 2025. 

Sebagaimana dipublikasikan Tempo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan kontribusi kepada negara termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak maupun dividen, dan penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai Rp 415 triliun.

Menurut Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Universitas Gajah Mada, I Wayan Nuka Lantara, di satu sisi BUMN memang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Namun Pertamina juga harus menjamin stabilitas kuantitas dan kontinuitas BBM di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Harga BBM yang ditetapkan, kata dia, tidak hanya mengikuti harga pasar sebagaimana di luar negeri maupun SPBU swasta. Saat pemerintah dan DPR mematok harga penjualan BBM, maka potensi perbedaan harga harus ditanggung oleh Pertamina. “Terutama ketika harga pasar minyak bumi internasional meningkat,” kata Wayan kepada Tempo.

Meski begitu, Wayan menilai, isi video tersebut juga memuat kritik. Sebab dengan membandingkan performa dengan Malaysia, Pertamina seharusnya dapat memperbaiki tata kelola di tengah banyaknya sorotan dalam perusahaan plat merah itu.

Baru-baru ini, Pertamina diterpa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut total kerugian yang harus ditanggung negara akibat penyimpangan tata kelola minyak mentah ini mencapai lebih dari Rp 285 triliun. 

Sebelumnya, Kejagung mencatat 7 macam penyimpangan tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Mulai dari penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan Ekspor Minyak Mentah, hingga penyimpangan dalam penjualan solar non subsidi kepada swasta.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa Indonesia melalui Pertamina rugi Rp5 triliun padahal harga jual bahan bakar minyak (BBM) Rp13 ribu adalah sebagian benar.

Klaim bahwa Pertamina merugi tidak akurat, sebab perusahaan plat merah itu masih mencatatkan keuntungan pada 2024. Namun membandingkannya dengan performa Malaysia, dapat menjadi tolak ukur perbaikan tata kelola di Pertamina.