Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potongan gambar dari video tersebut dengan fitur Google Image Reverse. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan katadata.co.id “Jelang Demo Ojol, Maxim Pertanyakan Tuntutan Potongan Komisi Jadi 10%”, isinya memuat potongan gambar yang serupa dengan unggahan akun Facebook “Wazarlis Moe”.

katadata.co.id menuliskan keterangan bahwa potret itu berasal dari momen aksi demonstrasi pengemudi ojek online di Jakarta Pusat pada Kamis (29/8/2024).

TurnBackHoax melanjutkan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “tuntutan demonstrasi pengemudi ojek online di Jakarta Pusat 29 Agustus 2024” ke kolom pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan tirto.id berjudul “Isi Tuntutan Demo Ojol Hari Ini 29 Agustus 2024”.

Dari laporan tersebut diketahui bahwa para pengemudi ojek online pada saat itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aplikator, yaitu:

Revisi serta penambahan pasal dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 terkait formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojol dan kurir online.
Evaluasi dan pengawasan oleh Kominfo terhadap praktik bisnis aplikator yang dinilai merugikan dan tidak adil bagi para mitra pengemudi maupun kurir online.
Penghapusan program tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator karena dianggap tidak manusiawi.
Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di seluruh platform aplikator.
Penolakan terhadap promosi aplikator yang bebannya dibebankan kepada pendapatan mitra driver.
Legalisasi ojek online sebagai angkutan sewa khusus melalui surat keputusan bersama (SKB) beberapa kementerian terkait.
Demo saat itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan “pengemudi ojek online tidak bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi”.

Sebagai informasi, mengutip dari dari mypertamina.id BBM yang disubsidi adalah jenis biosolar dan pertalite. TurnBackHoax telah membantah klaim pengemudi ojek online dilarang menggunakan bensin Pertalite dalam artikel [SALAH] Ojol Dilarang Gunakan Pertalite”

Unggahan video berisi klaim “demo pengemudi ojek online imbas larangan penggunaan BBM subsidi” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bantuan non muslim dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag dan Australia. Penelusuran mengarah pada pernyataan Ditjen Bimas Kristen Kemenag melalui akun Instagram resminya @bimaskristenri.
"Waspada Hoaks!
Ditjen Bimas Kristen Kemenag menegaskan, seluruh informasi resmi hanya melalui website bimaskristen.kemenag.go.id dan akun media sosial resmi.
Mari bijak bermedia sosial, jangan mudah percaya, cek & ricek sebelum sebarkan"
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Dirjen Bimas Kristen Kemenag Keluarkan Surat Edaran Waspada Hoaks" yang dikeluarkan Ditjen Bimas Kristen Kemenag.
Dalam artikel ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Edaran terkait maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen. Surat edaran ini ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen, Jeane Marie Tulung, pada Senin 29 September 2025.
Dalam keterangan resminya, Dirjen Bimas Kristen menegaskan bahwa belakangan ini banyak beredar pesan berantai maupun informasi menyesatkan yang menggunakan nama Ditjen Bimas Kristen dengan iming-iming tertentu. Hal ini dinilai berpotensi meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik lembaga.
"Seluruh informasi resmi Ditjen Bimas Kristen hanya disampaikan melalui kanal resmi, yakni website bimaskristen.kemenag.go.id dan media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen Kemenag," tegas Jeane.
Melalui surat edaran tersebut, umat Kristen di seluruh Indonesia, pimpinan sinode, pengurus gereja, penyuluh agama, hingga lembaga keagamaan Kristen diimbau untuk:
1.Tidak mudah percaya terhadap berita atau pesan dari sumber yang tidak jelas.
2. Melakukan cek dan ricek sebelum menyebarkan informasi.
3. Segera melaporkan kepada aparat terkait atau Ditjen Bimas Kristen apabila menemukan penyalahgunaan nama lembaga.
Ditjen Bimas Kristen menegaskan bahwa segala kerugian akibat penipuan yang mengatasnamakan lembaga adalah tanggung jawab pihak pelaku, bukan Ditjen Bimas Kristen.
"Marilah kita jadikan ruang digital sebagai sarana berkat, bukan sumber keresahan. Bijaklah dalam bermedia sosial dan bersama-sama menjaga nama baik Gereja serta bangsa," tulis Jeane dalam edaran tersebut.
Dengan terbitnya surat edaran ini, Kementerian Agama berharap seluruh umat Kristiani semakin waspada terhadap hoaks dan aktif berperan menjaga keteduhan ruang publik digital.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan non muslim dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag dan Australia, tidak benar.
Ditjen Bimas Kristen Kemenag menegaskan, seluruh informasi resmi hanya melalui website bimaskristen.kemenag.go.id dan akun media sosial resmi.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potongan gambar dari video tersebut dengan bantuan Google Image Reverse. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan kompas.com “Eko Patrio Janji Lebih Bijak setelah Dikecam karena Aksi Joget DPR”, isinya memuat potongan gambar yang serupa dengan unggahan akun Facebook “Jokesters Junction”.
Berita yang terbit Minggu (31/08/2025) tersebut menjelaskan tentang Eko Patrio (anggota DPR dari Fraksi PAN) yang menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menyesali kegaduhan yang muncul setelah beredarnya video dirinya bersama beberapa anggota DPR, termasuk Uya Kuya, berjoget di ruang sidang.
kompas.com menuliskan foto yang dipakai dalam berita tersebut bersumber dari akun Instagram "ekopatriosuper", TurnBackHoax kemudian menelusuri akun tersebut untuk mengamati konten aslinya. Diketahui, dalam video asli berdurasi 2 menit 26 detik, Eko Patrio tidak menyebut kalau dirinya ingin membagi-bagi rezeki di laman judi sebagai permohonan maaf.
TurnBackHoax kemudian mengunduh video unggahan akun Facebook “Jokesters Junction” dan menganalisisnya dengan Google Gemini. Hasil analisa [arsip] menunjukkan 95–99 persen audio di dalamnya merupakan hasil rekayasa AI.
Google Gemini juga mencatat gerakan bibir Eko Patrio dalam video tidak sepenuhnya sesuai dengan suara yang terdengar. Ini adalah indikasi audio asli telah dihapus dan diganti dengan suara buatan AI.

Unggahan video berisi klaim “Eko Patrio bagi-bagi uang di laman judi sebagai bentuk permohonan maaf” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemenkeu.go.id. Di bagian “daftar menteri”, tertulis bahwa Purbaya Yudhi Sadewa hingga saat ini masih menjadi menteri keuangan. Ia dilantik pada Senin (8/9/2025).

TurnBackHoax kemudian menelusuri akun Instagram resmi Menteri Keuangan “menkeuri” yang dikelola Kemenkeu. Terbaru, pada Senin (29/9/2025), Menteri Purbaya masih aktif bekerja mendampingi Presiden Prabowo dalam akad massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan serah terima kunci rumah subsidi.

Dari pengamatan TurnBackHoax, narator dalam video unggahan kanal YouTube “KajianOnline” hanya membahas keterangan pers dari Menkeu Purbaya sesaat setelah dirinya dilantik. Tidak ditemukan pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut “rakyat tak berhak bubarkan DPR”, sebagaimana sampul video unggahan “KajianOnline”.

Unggahan berisi video “Prabowo pecat Menkeu yang baru dilantik” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)